Krisis Sampah Banjarmasin, Saatnya Bertindak

Persoalan sampah di Banjarmasin bukan lagi isu lingkungan biasa,ini telah menjadi krisis tata kelola kota. Data menunjukkan tekanan yang tidak kecil.

Tercatat sepanjang 2024, total sampah yang masuk ke TPA Basirih mencapai sekitar 127,9 juta kilogram atau lebih dari 802 ribu meter kubik dalam setahun .

Pada saat yang sama, produksi sampah harian kota ini sudah menembus 600 ton per hari, dengan lebih dari separuhnya merupakan sampah organik .

Angka ini tidak berdiri sendiri, namus terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan pola konsumsi masyarakat urban.

Namun ironinya, kapasitas sistem pengelolaan justru mengalami tekanan besar sejak penutupan TPA Basirih pada 2025 akibat penggunaan metode open dumping yang tidak lagi diperbolehkan secara lingkungan .

Benang merah pun dimulai dari sini sejak transisi kepemimpinan Wali Kota Banjarmasin, dari Ibnu Sina ke Yamin HARI. Krisis itu menjadi nyata, karena produksi sampah terus naik, sementara sistem pembuangan akhir justru terganggu.

Redaksi Menilai: Krisis Ini Bukan Sekadar Teknis, Tapi Sistemik

Penanganan sampah di Banjarmasin selama ini terlalu bertumpu pada satu simpul yakni bertumpu kepad TPA. Ketika simpul itu terganggu, seluruh sistem kolaps.

Penutupan TPA Basirih bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan “alarm keras” bahwa pendekatan lama sudah tidak relevan.

Dampaknya langsung terasa karena penumpukan sampah di TPS, meningkatnya pembuangan liar.Parahnya ini menyebabkan pencemaran sungai dan banjir akibat saluran tersumbat

Masalah teknis seperti belum optimalnya pemisahan air hujan dan air lindi memperparah kondisi. Ini bukan detail kecil, tetapi adalah inti dari standar pengelolaan modern.

Tanpa pengelolaan lindi yang baik, TPA tidak hanya tidak layak operasional, tetapi juga berpotensi mencemari tanah dan air dalam jangka panjang.

Jika persoalan ini terus tertahan di hilir, maka seberapa pun besar anggaran digelontorkan, hasilnya hanya akan menjadi solusi sementara.

Mengapa Partisipasi Warga Jadi Kunci?

Redaksi berpandangan tegas, krisis ini tidak akan selesai jika hanya dibebankan pada pemerintah.

Faktanya:

Lebih dari 50% sampah adalah organik yang seharusnya bisa diolah dari rumah . Rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu penghambat utama pengelolaan sampah

Tanpa pemilahan dari sumber, TPS 3R tidak akan optimal, lalu beban TPA tetap tinggi. Teknologi pengolahan menjadi mahal dan tidak efisien. Dengan kata lain, tanpa perubahan perilaku warga, sistem apa pun akan gagal.

Belajar dari Daerah Lain, Saat Dumping Ditinggalkan

Banjarmasin tidak sendirian. Banyak kota di Indonesia dan dunia pernah berada di titik yang sama ketika sistem dumping ditutup dan kota dipaksa bertransformasi.

Beberapa praktik yang terbukti berhasil:

Surabaya (Indonesia)
Mengembangkan bank sampah, kompos rumah tangga, dan pengolahan berbasis komunitas. Hasilnya, volume sampah ke TPA berkurang signifikan.

Banyumas (Indonesia)
Mendorong konsep “desa mandiri sampah” dengan pemilahan wajib dari rumah dan penguatan TPS 3R.

Seoul (Korea Selatan)
Menerapkan sistem pay as you throw, warga membayar sesuai jumlah sampah yang dibuang. Ini terbukti menekan produksi sampah secara drastis.

Kunci dari semua contoh ini sama, polanya Pemilahan dari sumber + insentif + penegakan aturan

Solusi Cerdas, Apa yang Harus Dilakukan Sekarang?

Redaksi menilai, langkah Banjarmasin harus bersifat simultan, bukan parsial

Wajib Pilah Sampah dari Rumah
Perwali harus tegas, organik, anorganik, residu. Tanpa ini, sistem tidak akan jalan.

Maksimalkan TPS 3R & Infrastruktur Lokal
Data 2025 menunjukkan sudah ada puluhan titik TPS 3R di kota ini . Ini harus dihidupkan, bukan sekadar ada di atas kertas.

Perbaikan Total TPA Basirih

Sistem sanitary landfill

Pengelolaan lindi modern

Hanya menerima residu

Dorong Teknologi Pengolahan
Seperti RDF (bahan bakar dari sampah) dan pengolahan organik (kompos, maggot) yang sudah mulai dirintis .

Skema Insentif dan Disinsentif

Warga yang memilah diberi manfaat ekonomi

Yang tidak patuh dikenai sanksi

Kolaborasi Multi Pihak
Pemerintah, swasta, komunitas, dan warga harus bergerak bersama. Tidak ada solusi tunggal.

Krisis sampah Banjarmasin adalah cermin dari perubahan zaman. Sistem lama telah runtuh, dan kota ini sedang berada di titik transisi yang menentukan.

Jika hanya memperbaiki TPA tanpa mengubah perilaku warga, krisis akan berulang. Jika hanya mengandalkan masyarakat tanpa sistem yang kuat, hasilnya tidak akan bertahan.

Maka jawabannya bukan memilih salah satu,melainkan membangun sistem baru dari hulu ke hilir secara bersamaan.

Waktu memang sudah habis. Yang tersisa sekarang hanya satu pilihan,
bertindak atau membiarkan krisis ini menjadi bencana yang lebih besar.(Tim Redaksi).