Belanda Tawarkan Bantuan Penanganan Karhutla
kunjungan kerja Deputy Head of Mission Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Letjen R. Suprapto, Banjarmasin, Senin (5/10/2026).(Foto - Biro Adpim Kalsel).
Pertemuan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kedutaan Besar Belanda juga membahas persoalan lingkungan, khususnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pihak Kedutaan Belanda menawarkan kesediaan membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam penanganan karhutla apabila diperlukan.
Muhidin menyambut positif tawaran tersebut. Namun, ia menjelaskan bahwa persoalan karhutla di Kalsel memiliki karakteristik tersendiri, terutama karena sebagian kebakaran terjadi di kawasan lahan gambut.
Menurutnya, pemadaman di lahan gambut membutuhkan penanganan khusus dan tidak mudah dikendalikan. Persoalan semakin kompleks karena sebagian lahan yang terdampak kebakaran memiliki status kepemilikan masyarakat dan digunakan untuk kegiatan pertanian maupun perkebunan.
Karena itu, penanganan karhutla menurut Muhidin tidak cukup hanya berbicara tentang pemadaman api, tetapi juga membutuhkan pendekatan pengelolaan lahan yang mempertimbangkan kondisi lingkungan sekaligus hak masyarakat.
Kalsel Buka Peluang Kerja Sama Pengelolaan Riam Kiwa
Selain persoalan sejarah dan lingkungan, Gubernur Muhidin juga membuka peluang kerja sama dengan Pemerintah Belanda dalam pengelolaan Waduk Riam Kiwa setelah proyek pembangunan waduk tersebut selesai.
Muhidin menjelaskan, pemerintah saat ini fokus membiayai pembangunan waduk. Tahapan berikutnya, termasuk bagaimana air dapat dialirkan, dimanfaatkan, dan dikelola sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat, dapat menjadi ruang kerja sama dengan pihak Belanda.
“Terkait pengelolaan airnya nanti, bagaimana air dialirkan dan dikelola untuk masyarakat, itu bisa kita kerjasamakan,” ujar Muhidin.
Menurutnya, keberadaan waduk tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur fisik. Manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat di sekitar kawasan menjadi bagian penting yang perlu dipikirkan sejak awal.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Galuh Tantri Narindra, Kepala Dinas Pendidikan Abdul Rahim, Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Rospana Sofian, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nasrullah, serta anggota Tim Ahli Gubernur Nurul Fajar Desira.
Dari satu meja pertemuan itu, tiga isu berjalan beriringan: sejarah yang ingin dipulangkan, lingkungan yang membutuhkan kerja sama, serta infrastruktur air yang diproyeksikan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Bagi Kalimantan Selatan, pembicaraan dengan Pemerintah Belanda tersebut membuka kembali hubungan dengan sejarah masa lalu sekaligus menciptakan ruang baru untuk kerja sama yang berorientasi pada kebutuhan daerah di masa depan.(Olpah Sari).
