Darurat Sampah Banjarmasin,Eksekusi Sekarang !
Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR serius memimpin Rapat Terbatas masalah sampah di rumah dinasnya bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. (Foto - Media Center Banjarmasin).
Kota Banjarmasin sedang berpacu dengan waktu. Tumpukan sampah yang kian menggunung dan belum tertangani optimal dari sumber hingga pembuangan akhir memaksa pemerintah bergerak cepat.
Kamis (30/04/2026) pagi, Wali Kota H. M. Yamin HR memanggil jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ke Rumah Dinas di Jalan Dharma Praja, Banjarmasin. Ini adalah sebuah rapat darurat yang menandai perubahan dari sekadar wacana ke tindakan nyata.
“Kami tidak punya waktu menunggu. Semua program harus jalan sekarang. Penanganan sampah wajib bergerak dari hulu sampai hilir secara konkret, bukan sekadar rencana di atas kertas,” tegas Wali Kota.
Wali Kota Yamin HR memberikan sinyal keras. Pesannya jelas ini bukan lagi soal perencanaan, melainkan eksekusi dan hasil.
Kepala DLH Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, menegaskan bahwa pembenahan dimulai dari sumber. Pemerintah tengah mempercepat regulasi berupa Peraturan Wali Kota yang akan mewajibkan pemilahan dan pengolahan sampah dari rumah tangga.
“Arahannya jelas, percepatan dari hulu. Tanpa keterlibatan masyarakat, sistem ini tidak akan berjalan,” ujarnya.
Namun persoalan tidak berhenti di hulu. Di hilir, dampak penutupan TPA Basirih masih menjadi titik krusial yang mengganggu alur pembuangan akhir.
Salah satu persoalan mendasar adalah belum optimalnya pemisahan air hujan dan air lindi,kelemahan teknis yang selama ini menghambat operasional.
“Ini sedang kami kejar. Pemisahan itu kunci agar operasional bisa kembali normal,” kata Ichrom.
Situasi ini sekaligus membuka fakta bahwa sistem lama menyimpan celah serius yang kini harus dibenahi secara menyeluruh.
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah kota mulai melirik solusi berbasis teknologi. Sejumlah opsi pengolahan sampah modern telah diajukan dan diproyeksikan masuk dalam skema penganggaran, khususnya untuk penanganan darurat.
“Ini bukan sekadar solusi jangka pendek, tapi peluang transformasi sistem,” tambahnya.
Meski demikian, realitas tidak bisa diabaikan. Keterbatasan anggaran dan kesiapan infrastruktur menjadi tantangan yang harus dihadapi secara terukur dan realistis.
Rapat tersebut melibatkan jajaran teknis DLH yang akan menjadi garda terdepan di lapangan. Pemerintah menyadari, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi oleh konsistensi eksekusi dan disiplin kolektif masyarakat.(Ridzky Husna).
