BI Perkuat Bauran Kebijakan untuk Redam Tekanan Rupiah dan Arus Modal Asing

Dinamika pasar keuangan global yang masih bergejolak mendorong Bank Indonesia (BI) mempertegas arah kebijakan stabilisasi nilai tukar dan ketahanan eksternal. Pergerakan Rupiah, yield obligasi, hingga arus modal asing menjadi sinyal penting bagi otoritas moneter dalam menyesuaikan bauran kebijakan ke depan.

Pada penutupan perdagangan Kamis (22/01/2026), Rupiah ditutup pada level Rp16.880 per dolar AS, sementara yield SBN tenor 10 tahun naik ke 6,32%. Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah, di tengah melemahnya indeks dolar AS ke 98,36, menunjukkan bahwa tekanan terhadap aset domestik lebih banyak bersumber dari faktor yield global dan persepsi risiko, bukan semata penguatan dolar.

Kondisi tersebut mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter, terutama di tengah kenaikan yield US Treasury 10 tahun ke 4,245%. Bagi BI, perkembangan ini menjadi dasar untuk tetap mempertahankan kebijakan suku bunga yang pro-stabilitas, sembari mengoptimalkan instrumen non-suku bunga guna meredam volatilitas pasar.

Dari sisi risiko negara, kenaikan premi CDS Indonesia tenor 5 tahun ke 73,28 bps mempertegas pentingnya kebijakan stabilisasi yang kredibel dan konsisten. Dalam konteks ini, intervensi terukur di pasar valuta asing serta penguatan instrumen likuiditas Rupiah menjadi langkah strategis untuk menjaga kepercayaan investor.

Tekanan arus modal asing jangka pendek juga tercermin dari jual neto nonresiden sebesar Rp5,96 triliun pada periode 19–22 Januari 2026, terutama di pasar saham dan SBN. Merespons kondisi tersebut, BI diperkirakan akan terus mengintensifkan operasi moneter pro-market, termasuk optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan strategi twist operation di pasar obligasi untuk menjaga stabilitas yield.

Meski demikian, akumulasi beli neto asing di pasar saham dan SBN sejak awal tahun menunjukkan bahwa fundamental ekonomi domestik masih dinilai solid. Hal ini memberi ruang bagi BI untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, tanpa harus mengambil langkah kebijakan yang terlalu agresif.

Ke depan, BI menegaskan akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah, khususnya dalam menjaga defisit transaksi berjalan, mengendalikan inflasi, serta memastikan pembiayaan APBN tetap efisien. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran akan diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Dengan pendekatan kebijakan yang bersifat pre-emptive dan forward-looking, Bank Indonesia berupaya memastikan stabilitas Rupiah tetap terjaga, sekaligus mempertahankan kepercayaan pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia.(Tim Redaksi).