KARHUTLA KALSEL STRATEGI JADI MODEL, API BELUM SEPENUHNYA PADAM
Foto Ilustrasi - Penanganan Karhutla di Kalsel. (Foto - Dok Economic Travelling.Com).
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan bukan sekadar persoalan api yang menghanguskan semak dan pepohonan.
Di balik kepulan asap, ada ancaman terhadap kesehatan masyarakat, keselamatan pengguna jalan, aktivitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Terlebih, sebagian kawasan yang terbakar merupakan lahan gambut yang dapat menyimpan bara di bawah permukaan tanah.
Berdasarkan data yang disampaikan, luas lahan terbakar mencapai 146 hektare per 7 Oktober 2026. Sementara itu, pemantauan BNPB per 11 Oktober mencatat tambahan luas kebakaran harian sekitar 69,1 hektare.
Dalam periode 14 Juli hingga 7 Oktober 2026, tercatat 4.492 kejadian karhutla. Data tersebut perlu dibaca sesuai periode pelaporan agar tidak menimbulkan kekeliruan mengenai luas kebakaran kumulatif.
Kebakaran menjangkau sejumlah wilayah, mulai dari Banjarmasin, Barito Kuala, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, hingga kawasan Banua Enam yang meliputi Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong.
Di Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Barito Kuala, kebakaran dilaporkan berulang di sekitar permukiman dan kampus. Sementara di kawasan Marampiau Hulu dan Margasari, Kabupaten Tapin, kebakaran lahan dilaporkan mengganggu arus lalu lintas.
Dampaknya tidak berhenti pada lahan yang terbakar. Asap berpotensi mengganggu kesehatan dan keselamatan perjalanan, terutama ketika jarak pandang menurun.
Informasi yang disampaikan menyebut jarak pandang di Kalimantan Selatan kurang dari enam kilometer. Namun, angka tersebut perlu dikonfirmasi berdasarkan lokasi dan waktu pengukuran, sementara tingkat bahaya kualitas udara sebaiknya merujuk pada data ISPU atau konsentrasi PM2.5.
STRATEGI KALSEL JADI RUJUKAN
Di tengah situasi tersebut, strategi penanganan karhutla di Kalimantan Selatan disiapkan menjadi model bagi daerah lain, terutama Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan pendekatan yang diterapkan di Kalsel mengutamakan penentuan lokasi prioritas, pembagian tugas sesuai karakteristik lahan, serta pengerahan sumber daya lintas sektor.
“Keberhasilan dari Kalimantan Selatan ini harapan kami bisa direplikasi untuk daerah Kalimantan Tengah yang hari ini juga sangat krusial dan Sumatera Selatan juga sama krusial,” ujar Hanif seusai memimpin apel penanganan karhutla di Pos Lapangan Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, Minggu (11/10/2026).
Sasaran penanganan di Kalimantan Selatan disebut mencakup sekitar 10.000 hektare lahan, terdiri atas persawahan bekas panen atau gagal panen dan kawasan gambut.
Kedua jenis lahan ini membutuhkan pendekatan berbeda. Sisa panen yang mengering perlu dikelola agar tidak menjadi bahan bakar api, sedangkan gambut memerlukan penanganan khusus karena bara dapat bertahan di bawah permukaan tanah.
PEMADAMAN HARUS DIIKUTI PENCEGAHAN
Pemerintah bersama TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat mengerahkan berbagai sumber daya untuk mengendalikan kebakaran.
Di sektor pertanian, hampir 50 unit peralatan pembalik tanah dikerahkan untuk mengolah sisa panen. Dukungan pemadaman darat juga mencakup 15 unit armada tangki air dari Korem 101/Antasari dan sekitar 30 unit dari pihak swasta.
Di kawasan gambut, termasuk Liang Anggang, dilakukan penyiraman dan pengaturan tata air untuk menjaga kelembapan lahan. Bahan informasi yang tersedia juga menyebut sekitar 1.650 hektare kawasan gambut prioritas.
Selain itu, sekitar 350 pelaku usaha disebut digerakkan untuk mendukung penanganan karhutla. Pengaturan tata air melalui koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai turut dilakukan dengan dukungan anggaran yang disebut mendekati Rp10 miliar.
Upaya ini penting, tetapi keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah personel, armada, atau luas lahan yang menjadi sasaran. Pemerintah perlu memastikan api benar-benar padam, titik rawan dipantau, dan kebakaran berulang dapat ditekan.
Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran juga harus berjalan berdasarkan bukti dan tanpa pandang bulu.
Perkiraan BMKG yang tercantum dalam bahan informasi menyebut hujan alami di Kalimantan Selatan diperkirakan terjadi pada dasarian kedua November 2026.
Karena itu, kesiapsiagaan tetap diperlukan. Penurunan titik api tidak otomatis berarti ancaman berakhir, terlebih pada lahan gambut yang masih menyimpan potensi bara.
PANDANGAN EDITORIAL, UKUR KEBERHASILAN DARI HASIL NYATA
Rencana menjadikan Kalimantan Selatan sebagai model penanganan karhutla bagi daerah lain merupakan peluang untuk memperkuat tata kelola bencana.
Namun, strategi yang direplikasi tidak boleh sekadar menyalin pola pengerahan personel dan peralatan. Setiap daerah memiliki karakteristik lahan, kondisi air, akses, dan tingkat kerawanan yang berbeda.
Ukuran keberhasilan penanganan karhutla bukan banyaknya armada yang dikerahkan, melainkan berkurangnya kebakaran berulang, terlindunginya masyarakat, dan terjaganya lingkungan.
Karena itu, pemerintah perlu membuka hasil evaluasi secara berkala, termasuk perkembangan luas lahan terbakar, efektivitas pemadaman, penggunaan anggaran, dan tindak lanjut terhadap penyebab kebakaran.
Pengawasan juga tidak boleh hanya dilakukan ketika api muncul. Pengelolaan lahan, pemantauan titik rawan, kesiapan sumber air, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum harus berjalan sepanjang tahun.
Warga di sekitar kawasan rawan perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai bahaya asap, kualitas udara, dan langkah keselamatan.
Kalimantan Selatan akan menjadi rujukan yang berarti apabila pengalamannya menghasilkan perubahan terukur, bukan hanya menjadi contoh dalam forum koordinasi.
Kebakaran boleh mereda, tetapi pekerjaan belum selesai selama bara masih berpotensi menyala dan lahan rawan belum terlindungi.
API BOLEH MEREDUP, KEWASPADAAN JANGAN IKUT PADAM.
