Urgensi Meredam Inflasi dari Bumi Kalimantan
Oleh : Muhammad Risanta SE MM
Pangan adalah urusan perut, dan urusan perut selalu menjadi yang paling cepat dirasakan rakyat. Harga beras yang naik seribu rupiah saja bisa membuat dapur rumah tangga ikut panas. Di sinilah letak pentingnya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang digerakkan Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Di Kalimantan, program ini bukan hanya soal operasi pasar atau sekadar menggelar gerakan pangan murah. Ada upaya lebih mendalam, memberdayakan petani, memperkuat distribusi, dan menyiapkan inovasi produksi yang adaptif.
Inflasi Terkendali, Tapi Risiko Mengintai
Data terbaru menunjukkan, inflasi Kalimantan pada Agustus 2025 masih aman di kisaran 2,5±1%, sesuai target nasional. Angka ini tampak stabil, namun di baliknya tersimpan tantangan. Biaya logistik antarwilayah masih tinggi, pasokan beras rawan terganggu cuaca, dan konsumsi pangan terus meningkat.
Kajian Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa komoditas pangan masih menjadi penyumbang terbesar inflasi di Indonesia, dengan kontribusi sekitar 40% terhadap inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK). Di Kalimantan, kondisi geografis yang luas dan terpisah sungai serta hutan membuat biaya distribusi pangan 20–30% lebih mahal dibandingkan di Jawa.
Strategi Jangka Panjang: Dari Padi Apung hingga OPLAH
Di titik ini, muncul strategi-strategi unik khas Kalimantan. Misalnya padi apung, yang bisa ditanam di lahan tergenang atau rawa. Lalu ada haruan estate/kampung gabus, mengoptimalkan potensi ikan gabus yang banyak ditemui di sungai-sungai Kalimantan sebagai sumber protein murah.
Ditambah dengan cetak sawah baru dan OPLAH (optimalisasi lahan), Kalimantan tidak hanya bergantung pada pola lama, tapi berani mencari jalan baru. Strategi ini sejalan dengan kajian FAO (Food and Agriculture Organization) yang menekankan pentingnya diversifikasi pangan lokal untuk ketahanan jangka panjang.
Distribusi dan Kunci Harga Stabil
Dalam perbincangan santai dengan akademisi dan pemerhati ekonomi Banua, suara kita sama.Setidaknya ini juga kami kemukakan dalam diskusi ringan Forum Pimpinan Redaksi (Pimpred) Kalselteng bulan Juli lalu di Yogyakarta.Meski produksi meningkat, persoalan tak selesai bila distribusi masih berbiaya mahal.
Sejatinya memang pemerintah perlu mendorong Kerja Sama Antar Daerah (KAD), agar wilayah surplus bisa menyuplai wilayah defisit tanpa hambatan.lalu ada subsidi angkutan pangan, terutama memanfaatkan BUMN logistik dan kapal Pelni untuk menekan biaya transportasi.
“Cold storage dan resi gudang, agar hasil panen bisa disimpan dengan baik dan tidak langsung menekan harga di musim panen raya,” begitu pesan kawan kami Kadarisman, tokoh muda Tabalong, dalam diskusi Forum Pimpinan Redaksi Se-Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Kajian Asian Development Bank (ADB) tahun 2024 bahkan menekankan, biaya logistik di Indonesia masih sekitar 23% dari PDB, jauh di atas negara ASEAN lain yang rata-rata di bawah 15%. Jika ini tak diatasi, harga pangan akan selalu lebih mahal meski produksi melimpah.
Urgensi Bagi Pemerintah untuk Kalimantan, ada tiga langkah mendesak yang mesti ditempuh pemerintah, yakni percepatan swasembada pangan berbasis lokal dengan riset dan dukungan teknologi pertanian cerdas (smart farming). Integrasi logistik pangan daratan dan sungai agar distribusi lebih murah, terutama dengan memperbanyak jalur tol sungai dan memanfaatkan dermaga rakyat.dan jadi catatan besar juga adalah perluasan akses pembiayaan bagi petani lewat KUR pertanian dan Kredit Usaha Alsintan, agar petani bisa mengakses mesin modern dan mengurangi biaya produksi.
Kalimantan punya modal besar, lahan luas, air melimpah, dan masyarakat yang terbiasa hidup dari bumi dan sungai. Tinggal bagaimana modal itu dikelola dengan strategi yang cerdas. Sejatinya pula menurut pandangan kami yang awam ini, GNPIP hadir bukan sekadar jargon, tapi alat untuk menyatukan langkah pusat dan daerah.
Seperti kata Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, “mengendalikan inflasi sama dengan memperkuat kemandirian pangan.” Dan dari Kalimantan, kita belajar bahwa menjaga harga beras atau ikan gabus tetap terjangkau sama artinya dengan menjaga stabilitas kehidupan rakyat.
