Menakar Kolaborasi Sosial Ekonomi , Stunting Reda Untuk Negeri

Oleh : Muhammad Risanta, SE, MM

Persoalan Stunting benar-benar menjadi pusat perhatian Pemerintah Indonesia. Kementerian Kesehatan RI mendapat tugas khusus menurunkan angka stunting di Indonesia, 24 persen ke 14 persen di tahun 2024. Tentu bukan pekerjaan mudah mengingat sebaran kasus stunting cukup luas di negeri ini. Namun bukan pekerjaan sulit, jika pencegahan dan penanganan dilakukan secara gotong royong dalam bingkai sinergi dan kolaborasi masyarakat Indonesia.

Dalam sebuah acara Kampanye Gizi Seimbang dan Pemecagan Rekor MURI di Jawa Barat beberapa saat lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan ada 3 upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan untuk mencegah stunting di Indonesia. Tentunya intervensi itu diawali dari wanita sebelum ke hamilan.

“Jadi yang intervensi akan fokus diarahkan pada wanita sebelum melahirkan, baik remaja di kelas 7 keatas dan juga pada saat ibunya hamil itu adalah titik yang paling rawan menyebabkan stunting,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

Dikutip dari Kemenkes.Go.Id, disebutkan dalam bidang kesehatan  upaya pertama pencegahan stunting adalah pemberian TTD (Tablet Tambah Darah) bagi para remaja putri. Kegiatan ini telah dimulai dengan menggalakkan Aksi Bergizi di Sekolah dengan 3 paket intervensi yakni pemberian TTD mingguan bagi remaja putri, aktivitas fisik dan konsumsi makanan bergizi seimbang. Hal ini bertujuan memastikan remaja putri tidak kekurangan gizi dan zat besi.

Tak hanya itu Kementerian Kesehatan juga melakukan intervensi pemberian TTD , pemeriksaan kehamilan dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil.Program ini juga memberikan makan yang cukup, sudah pasti program yang satu ini membutuhkan suplemen bantuan dari pemerintah daerah di Indonesia.

Intervensi ketiga yang tak kalah penting adalah pemberian makanan tambahan berupa protein hewani pada anak usia 6-24 bulan.Tentunya protein yang disini tidak perlu yang mahal.Salah satunya adalah melalui telur, ikan, ayam, daging dan susu.

Tentunya kekuatan Kementerian Kesehatan tidak akan mampu menjalankan sebuah strategi jitu, tanpa dukungan dan kolaborasi lintas sektor dan program di negeri ini.Rasa optimis menjadi salah satu energi kuat dalam menjalankan kebijakan dan solusi cerdas, yang bermuara kepada keberhasilan dan mampu untuk mengurangi angka kejadian stunting di Indonesia.

Berbicara pencegahan memang tak selalu mengandalkan intervensi gizi sensitif dan spesifik, namun yang terpenting dalam pencegahan  stunting adalah penguatan kapasitas dan perilaku. yang menjadi subjek dalam penguatan perilaku untuk penanganan stunting adalah remaja putri, remaja pria, calon pengantin, ibu hamil, dan ibu melahirkan.

Setidaknya analisa Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto, ada benarnya juga.

Tentunya Agus Suprapto mengeluarkan statement yang merujuk aturan luas terkait pencegahan dan penanganan stunting tidak cukup dengan Perpres 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, intervensi gizi spesifik, yakni intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan. Sementara intervensi gizi sensitif, yakni intervensi pendukung untuk penurunan kecepatan stunting, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.

Lalu seberapa besar pengaruh kolaborasi dan sinergi dalam pencegahan stunting dan bagi penurunan angka kejadian stunting di Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan yang sempat dalam deretan papan atas. Tentu harus ada kajian impiris dan terencana yang mengungkap indikator-indikator penting bagaimana langkah strategisnya.Tugas penting bersama yang dilakukan pemerintah, swasta, organisasi dan masyarakat.

Kasus stunting memang menjadi potret “galaunya Indonesia” akan generasi pendek akibat kurangnya asupan nutrisi.Meskipun tren penurunan, karena angka kejadian berhasil ditekan, namun kita tak boleh terlena.Terlebih Upaya penanganan stunting tampak berada di jalur yang benar, yang diikuti dengan penurunan cukup menggembirakan. Namun jangan berpuas diri, karena Indonesia butuh pergerakan nyata dan seirama, agar stunting mereda di negeri ini.

Terkadang ada benarnya juga persoalan sosial dan budaya masyarakat turut mempengaruhi bergeraknya angka stunting Dilasir dari website ykp.or.id Nanda Dwinta Sari, Direktur Eksekutif Yayasan Kesehatan Perempuan, menilai stunting sebagai masalah multidimensi .

“Perkawinan anak juga menyumbang terhadap bayi stunting, jadi harus banyak pihak memberikan perhatian dan termasuk kesadaran masyarakat sendiri penanganan stunting bukan sekadar soal akses terhadap makanan sehat, namun soal aspek budaya masyarakat seperti perkawinan anak”katanya.

Mengurai stunting memang membutuhkan pola kolaborasi yang cukup intens.Karena jika menelaah penelitian Bank Dunia (World Bank) masalah stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pada jangka panjang, stunting punya dimensi yang lebih kompleks. Tak cuma masalah kesehatan, kekurangan gizi pada masa kecil bisa berdampak pada aspek ekonomi.

Tentunya penanganan berbasis pencegahan adalah kerja nyata di lapangan, tidak selalu berkutat dalam sebuah rapat berkepanjangan. Apalagi sejatinya stunting dapat menurunkan produktivitas sebuah negara dan berdampak pada penurunan produksi domestik bruto antara 2-11 persen. Stunting juga berpengaruh pada pendapatan perkapita sebesar 7 persen (riset tahun 2018).

Dalam sudut pandang makroekonomi, sejatinya pula upaya ikhtiar penurunan stunting tidak bisa dipisahkan dari upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Hampir setiap daerah dorongan penting juga dilakukan Bank Indonesia dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang insklusif dan berkesinambungan. Salah satunya juga dilakukan Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Wahyu Pratomo, menegaskan Bank Indonesia terus berkomitmen membantu pemerintah dan mendukung upaya-upaya komprehensif penanganan stunting.

“Komitmen Bank Indonesia adalah pengendalian inflasi, pemberdayaan UMKM, ekonomi digital, pengelolaan uang rupiah, dan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Intinya adalah Bank Indonesia dalam perannya bertujuan memperkuat ketahanan dan mengakselerasi pemulihan ekonomi, yang pada gilirannya akan berkontribusi terhadap penurunan angka stunting,” tegas Wahyu, saat memberikan keterangan resmi kepada sejumlah awak media, di Banjarmasin.

Hal terpenting pula adalah lingkup kepedulian sosial yang mengedepankan prioritas penyaluran Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), tentunya saat di lima daerah memiliki angka prevalensi stunting tertinggi di Kalsel. Berdasarkan catatan Bank Indonesia ada 5 (lima) Kabupaten yang mendapat perhatian khusus yakni Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Barito Kuala dan Kotabaru.

Itu hanya dilakukan satu kantor perwakilan Bank Indonesia saja, belum jika seluruh kantor perwakilan bergerak. Tentu hasilnya secara masif berdampak cukup signifikan. Tentunya sektor swasta pun juga memiliki peran penting bagaimana bisa mewujudkan Indonesia benar-benar bebas Stunting. Seperti harapan pemerintah untuk menurunkan prevalensi stunting balita di Indonesia menjadi 14% pada tahun 2024, sesuai dengan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting. Hal ini sesuai pula dengan keinginan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang menargetkan untuk mengakhiri semua bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030.

Banyak strategi percepatan penurunan prevelansi Stunting yang dilakukan. Tentunya ini tidak terlepas dari kuatnya keinginan bersama menciptakan generasi yang sehat dan kuat serta cerdas.Kata kunci kolaborasi, sinergi serta komitmen yang kuat menjadi kekuatan penting yang dibutuhkan Indonesia.Indonesia jalan bersama dalam pencegahan Stunting.

• Penulis adalah wartawan Transmedia (Trans7-CNN) & Ahli Pers Dewan Pers