BAYAR UTANG PAJAK KINI DAHULUKAN POKOK
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) Anton Budhi Setiawan dan Ketua KADIN Kalsel Hj. Shinta Laksmi Dewi, SE. (Foto - Olpah Sari).
DJP UBAH MEKANISME PERHITUNGAN
Pemerintah mengubah mekanisme pembayaran utang pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026.
Jika sebelumnya pembayaran wajib pajak diperhitungkan secara proporsional antara pokok utang dan sanksi administratif, kini pembayaran diprioritaskan untuk melunasi pokok pajak terlebih dahulu.
“Perubahan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pokok perpajakannya secara lebih cepat. Setelah pokok pajak terpenuhi, kelebihan pembayaran baru diperhitungkan untuk membayar sanksi administratif,” terang Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) Anton Budhi Setiawan, saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026, di Banjarmasin, Kamis (12/09/2026.
Ketentuan tersebut menurut Anton merupakan salah satu perubahan penting dalam PMK Nomor 71 Tahun 2026 yang mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan.
Sebelumnya, ketika wajib pajak melakukan pembayaran, dana yang disetorkan dibagi secara proporsional untuk mengurangi pokok utang pajak dan sanksi administratif.
“Melalui ketentuan baru, pola perhitungan tersebut diubah dengan menempatkan pelunasan pokok pajak sebagai prioritas,” tegasnya.
Sebagai ilustrasi, apabila seorang wajib pajak memiliki pokok utang pajak Rp100 juta dan sanksi administratif Rp30 juta, kemudian membayar Rp50 juta, seluruh pembayaran tersebut kini diperhitungkan untuk mengurangi pokok utang pajak.
Dengan mekanisme baru, sisa pokok utang pajak menjadi Rp50 juta. Sementara sanksi administratif tetap tercatat sesuai ketentuan yang berlaku.
Perubahan ini juga berkaitan dengan kesempatan wajib pajak mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
Setelah memenuhi persyaratan, termasuk pelunasan pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi, wajib pajak dapat mengajukan permohonan sesuai prosedur yang ditetapkan.
Sebelumny dalam berbagai pertemuan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, penyesuaian tersebut diharapkan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sekaligus membuka kesempatan memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mempercepat penyelesaian tunggakan pokok pajak, memberikan kepastian hukum, serta membantu menjaga kemampuan keuangan wajib pajak, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Meski demikian, pemerintah menegaskan perubahan mekanisme tersebut bukan merupakan kebijakan pemutihan pajak. Pokok utang pajak tetap wajib dilunasi, sedangkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif harus memenuhi persyaratan yang berlaku.
PMK Nomor 71 Tahun 2026 mulai berlaku sejak 2 Oktober 2026. Melalui perubahan ini, pemerintah berupaya menciptakan mekanisme penyelesaian kewajiban perpajakan yang lebih memberikan kepastian sekaligus mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.(Olpah Sari).
