DICARI NEGARAWAN PENGGANTI WAKIL PRESIDEN?

Menimbang Konstitusi, Pancasila, dan Tantangan Politik Digital Global

Oleh: Dr. Lukman Fadlun

Perbincangan mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden Republik Indonesia mengundang satu pertanyaan mendasar, figur seperti apa yang sesungguhnya dibutuhkan bangsa ini untuk menduduki jabatan tersebut?

Pertanyaan itu tidak semestinya berhenti pada nama, popularitas, dukungan politik, atau kalkulasi kekuasaan.

Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni bagaimana memastikan bahwa setiap proses pengisian jabatan konstitusional tetap berjalan dalam koridor Undang-Undang Dasar 1945 dan menghasilkan figur yang memiliki kapasitas kenegarawanan.

Dalam kehidupan bernegara, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi pendamping Presiden. Ia merupakan bagian dari struktur kepemimpinan nasional yang memiliki tanggung jawab konstitusional.

Karena itu, pembicaraan tentang figur pengganti tidak cukup diselesaikan dengan pertimbangan siapa yang paling kuat secara politik. Bangsa ini membutuhkan pertimbangan yang lebih luas seperti integritas, kecakapan, kematangan moral, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.

Namun, satu hal harus ditegaskan sejak awal. Konstitusi tidak menyediakan mekanisme pencarian Wakil Presiden secara bebas sebagaimana proses rekrutmen jabatan publik biasa.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama masa jabatan, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Kedua calon tersebut berasal dari pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.

Proses pemilihan itu harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong.

Dengan demikian, diskusi mengenai figur pengganti harus ditempatkan secara tepat yaitu menghormati mekanisme konstitusional sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk membicarakan kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia.

Konstitusi Membutuhkan Negarawan, Bukan Sekadar Politisi

Demokrasi memang memberikan ruang bagi kompetisi politik. Namun, jabatan kenegaraan menuntut tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar kemampuan memenangkan persaingan.

Politisi pada umumnya bergerak dalam dinamika partai, koalisi, dukungan pemilih, dan kepentingan elektoral. Hal itu merupakan bagian yang sah dari demokrasi.

Akan tetapi, seorang negarawan dituntut melampaui kepentingan kelompoknya. Ia harus mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas ambisi pribadi maupun kepentingan politik jangka pendek.

Perbedaan tersebut penting dalam menilai calon pemimpin nasional. Indonesia tidak kekurangan tokoh yang memiliki popularitas, jaringan, pengalaman politik, ataupun kemampuan membangun dukungan.

Persoalannya, apakah semua kapasitas itu disertai kedewasaan dalam menggunakan kekuasaan?

Seorang Wakil Presiden harus mampu menjaga hubungan kerja dengan Presiden, memahami persoalan pemerintahan, membaca perubahan sosial, serta menjalankan tanggung jawab kenegaraan dengan sikap yang terukur.

Ia tidak boleh menjadikan jabatan sebagai panggung untuk memperbesar pengaruh pribadi atau memperuncing persaingan politik.

Kepemimpinan nasional membutuhkan kemampuan bekerja dalam sistem, menghormati pembagian kewenangan, dan menjaga stabilitas pemerintahan tanpa kehilangan keberanian menyampaikan pertimbangan yang benar.

Pancasila Harus Menjadi Ukuran Moral Kepemimpinan

Di tengah perdebatan mengenai figur pemimpin, Pancasila semestinya tidak berhenti sebagai simbol atau rangkaian kalimat dalam pidato kenegaraan. Lima sila di dalamnya harus menjadi ukuran moral dalam menjalankan kekuasaan.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengingatkan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan tanggung jawab moral. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut penghormatan terhadap martabat manusia. Sila Persatuan Indonesia mengharuskan pemimpin menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menegaskan pentingnya kebijaksanaan, dialog, dan penghormatan terhadap proses demokrasi.

Sementara itu, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan tidak semata-mata pertumbuhan ekonomi atau stabilitas politik, melainkan juga pemerataan kesempatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kelima sila tersebut tidak dapat dipisahkan dari perilaku seorang pemimpin. Integritas, keadilan, keberanian mengambil keputusan, dan kesediaan mendengar suara masyarakat merupakan bagian dari pengamalan Pancasila dalam praktik pemerintahan.

Karena itu, figur yang layak menduduki jabatan Wakil Presiden harus mampu menerjemahkan nilai-nilai Pancasila menjadi kebijakan dan tindakan nyata. Bukan sekadar mengucapkannya dalam forum resmi.

Kearifan Nusantara dan Kepemimpinan yang Beradab

Indonesia memiliki kekayaan nilai budaya yang dapat menjadi sumber etika kepemimpinan.

Dalam tradisi Nusantara, kebijaksanaan tidak selalu ditunjukkan melalui suara yang paling keras atau kekuasaan yang paling besar. Kebijaksanaan justru terlihat dari kemampuan mengendalikan diri, menghormati orang lain, mendengar sebelum mengambil keputusan, dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan bersama.

Nilai gotong royong, musyawarah, kerendahan hati, tenggang rasa, serta penghormatan terhadap perbedaan merupakan modal sosial yang tidak boleh ditinggalkan dalam kehidupan bernegara.

Pemimpin yang memahami kearifan Nusantara tidak mudah mempertentangkan masyarakat berdasarkan pilihan politik, identitas, maupun latar belakang sosial.

Ia menyadari bahwa persatuan tidak dibangun dengan menyeragamkan perbedaan, melainkan dengan mengelola perbedaan secara dewasa dan adil.

Dalam konteks ini, seorang Wakil Presiden harus memiliki kemampuan menjadi jembatan komunikasi, bukan sumber ketegangan baru. Yang bersangkutan perlu memahami bahwa kekuasaan tidak identik dengan dominasi. Kekuasaan justru memperoleh legitimasi moral ketika digunakan untuk melayani kepentingan bersama.

Kriteria kepemimpinan nasional pada masa sekarang juga harus mempertimbangkan perubahan dunia yang berlangsung sangat cepat. Indonesia tidak lagi menghadapi persoalan pemerintahan hanya dalam batas wilayah nasional.

Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, perubahan geopolitik, keamanan siber, krisis iklim, dan persaingan ekonomi global ikut menentukan arah kebijakan negara.

Ruang digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, membentuk opini, dan merespons kebijakan pemerintah. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik, tetapi kebenaran tidak selalu bergerak secepat penyebarannya.

Disinformasi, manipulasi opini, polarisasi, dan penggunaan teknologi untuk kepentingan politik dapat mengganggu kualitas demokrasi. Algoritma media sosial bahkan berpotensi memperkuat ruang gema, ketika seseorang hanya terpapar informasi yang sesuai dengan keyakinannya sendiri.

Dalam situasi seperti ini, pemimpin nasional harus memiliki literasi digital yang memadai. Ia perlu memahami perkembangan teknologi, tetapi tidak boleh menyerahkan penilaian politik dan moral kepada algoritma. Kecerdasan teknologi harus berjalan seiring dengan kecerdasan sosial dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.

Selain itu, tantangan global menuntut pemahaman terhadap diplomasi, perdagangan internasional, ketahanan energi, pangan, dan keamanan nasional.

Wakil Presiden harus mampu mendukung Presiden dalam membaca perubahan dunia dan memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global.

Kapasitas tersebut tidak cukup dibangun melalui popularitas atau pengalaman politik semata. Dibutuhkan wawasan strategis, kemampuan membaca data, kecakapan berkomunikasi, serta keberanian mengambil keputusan berdasarkan kepentingan jangka panjang bangsa.

Jangan Terjebak pada Nama, Lupakan Kualitas

Sejarah politik Indonesia memperlihatkan bahwa pergantian kepemimpinan selalu membawa harapan sekaligus risiko.

Setiap perubahan jabatan tinggi negara harus dijalankan dengan menghormati konstitusi, menjaga stabilitas, dan mempertimbangkan kepentingan rakyat.

Karena itu, perdebatan mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden sebaiknya tidak berubah menjadi ajang spekulasi politik atau perlombaan mengusung nama.

Publik berhak berdiskusi, mengawasi, dan menyampaikan pandangan. Namun, diskusi yang sehat harus berpijak pada fakta, ketentuan hukum, serta pertimbangan mengenai kapasitas kepemimpinan.

Indonesia membutuhkan figur yang memiliki rekam jejak integritas, kemampuan bekerja dalam pemerintahan, pemahaman terhadap konstitusi, kematangan menghadapi perbedaan, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.

Kepemimpinan juga harus diuji melalui kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan.

Sebab, jabatan tinggi tidak otomatis melahirkan kebesaran jiwa. Justru ketika seseorang memiliki kekuasaan, karakter dan integritasnya semakin mudah terlihat.

Wakil Presiden yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar figur yang mampu mengisi kekosongan jabatan.

Pemimpin ini harus menjadi bagian dari kepemimpinan nasional yang menjaga keberlangsungan pemerintahan, memperkuat demokrasi, merawat persatuan, dan memastikan bahwa kekuasaan tetap tunduk pada konstitusi.

Pada masa ketika perubahan berlangsung begitu cepat, Indonesia memerlukan pemimpin yang berpikir jauh ke depan, tetapi tetap berpijak pada nilai dasar bangsa. Modern dalam membaca tantangan, matang dalam mengambil keputusan, dan beradab dalam memperlakukan sesama.

Yang dicari sesungguhnya bukan sekadar pengganti seorang Wakil Presiden, melainkan negarawan yang mampu menjaga arah perjalanan republik.

SALAM AKAL WARAS DARI BANUA

Penulis adalah Dosen Luar Biasa