120 TANDA TANGAN, PENGUNDURAN DIRI WAKIL PRESIDEN, DAN UJIAN KONSTITUSI

Oleh: Dr. H. Lukman Fadlun

Perkembangan politik nasional pada November 2026 menghadirkan perdebatan penting mengenai hubungan antara hukum, politik, dan konstitusi.

Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR terkait kedudukan Wakil Presiden menjadi perhatian publik. Pada saat bersamaan, beredar informasi mengenai penyampaian surat pengunduran diri Wakil Presiden kepada Presiden. Informasi tersebut diberitakan sejumlah media dan mendapat konfirmasi dari beberapa tokoh politik.

Di tengah derasnya arus informasi dan opini politik, persoalan mendasar yang perlu dicermati bukan semata-mata dinamika politiknya, melainkan bagaimana konstitusi mengatur penyelesaian situasi tersebut.

Dalam perspektif hukum tata negara, pemakzulan dan pengunduran diri merupakan dua hal yang memiliki dasar serta mekanisme hukum berbeda.

Keduanya memang dapat berujung pada berakhirnya masa jabatan Wakil Presiden, tetapi tidak dapat disamakan dari segi proses maupun konsekuensi konstitusionalnya.

Pemakzulan diatur secara tegas dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Pasal 7A menentukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Rumusan tersebut bersifat limitatif.

Artinya, alasan pemberhentian tidak dapat diperluas hanya berdasarkan pertimbangan atau kepentingan politik.

Konstitusi juga menetapkan mekanisme yang ketat. Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, DPR terlebih dahulu menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyatakan pendapat.

Pendapat tersebut selanjutnya diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, usul pemberhentian diteruskan kepada MPR untuk memperoleh keputusan akhir.

Dengan demikian, pemakzulan merupakan proses yang memadukan mekanisme politik dan pengujian hukum secara konstitusional.

Atas dasar itu, pengajuan HMP oleh anggota DPR tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai pemakzulan.

HMP merupakan instrumen konstitusional yang dapat menjadi pintu masuk menuju proses pemakzulan, tetapi bukan keputusan pemberhentian itu sendiri. Masih terdapat tahapan hukum dan ketatanegaraan yang harus dilalui sebelum pemberhentian dapat diputuskan.

Berbeda dengan pemakzulan, pengunduran diri merupakan tindakan sukarela pejabat yang bersangkutan untuk mengakhiri masa jabatannya.

Namun, terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian. UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit tata cara pengunduran diri Presiden maupun Wakil Presiden. Konstitusi lebih menekankan pengaturan mengenai konsekuensi ketatanegaraan apabila terjadi kekosongan jabatan.

Dengan demikian, dasar konstitusional mengenai prosedur pengunduran diri Wakil Presiden tidak ditemukan secara tegas dalam UUD 1945. Yang diatur adalah mekanisme setelah kekosongan jabatan terjadi.

Oleh karena itu, dari perspektif akademik, penyerahan surat pengunduran diri tidak dapat langsung dinyatakan sebagai tindakan yang otomatis mengakhiri masa jabatan Wakil Presiden. Perlu dipastikan terlebih dahulu bagaimana status dan akibat hukum dari pengunduran diri tersebut menurut ketentuan yang berlaku.

Apabila pengunduran diri itu telah menimbulkan kekosongan jabatan Wakil Presiden, ketentuan konstitusional mengenai pengisian jabatan menjadi relevan untuk diterapkan. Dalam konteks inilah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memiliki arti penting.

Pasal tersebut menyatakan:

“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”

Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa perhatian konstitusi diarahkan pada penanganan kekosongan jabatan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berlangsung. Dengan kata lain, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyediakan mekanisme konstitusional untuk menjaga kesinambungan pemerintahan ketika posisi Wakil Presiden tidak lagi terisi.

Secara normatif, terdapat tiga konsekuensi penting dari ketentuan tersebut. Pertama, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat enam puluh hari setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Kedua, Presiden berwenang mengusulkan dua calon Wakil Presiden. Ketiga, kewenangan untuk memilih tetap berada di tangan MPR. Artinya, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menunjuk secara langsung pengganti Wakil Presiden.

Desain konstitusional tersebut mencerminkan prinsip checks and balances dalam sistem presidensial Indonesia.

Presiden diberikan ruang untuk mengajukan kandidat yang dinilai mampu mendukung jalannya pemerintahan, sedangkan keputusan akhir tetap menjadi kewenangan MPR, yang keanggotaannya terdiri atas anggota DPR dan DPD.

Dalam perspektif teori hukum tata negara, Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 berfungsi menjaga akuntabilitas kekuasaan (accountability of power), sementara Pasal 8 berperan menjamin kesinambungan pemerintahan (continuity of government).

Keduanya merupakan bagian dari desain konstitusi yang saling melengkapi. Negara harus memiliki mekanisme untuk mengoreksi penyelenggara negara yang diduga melakukan pelanggaran konstitusi, sekaligus memastikan stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan.

Dalam konteks politik kontemporer, pembedaan fungsi tersebut semakin penting. Demokrasi modern berlangsung dalam ruang digital yang ditandai oleh kecepatan penyebaran informasi, pembentukan opini publik secara masif, serta meningkatnya polarisasi politik.

Dalam situasi seperti ini, prosedur konstitusional menjadi instrumen penting untuk mencegah persoalan politik berkembang menjadi krisis kelembagaan.

Karena itu, diskursus publik semestinya tidak berhenti pada perdebatan mengenai ada atau tidaknya dukungan politik terhadap pengajuan HMP maupun informasi tentang pengunduran diri Wakil Presiden.

Hal yang jauh lebih mendasar adalah memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai prinsip negara hukum. Konstitusi harus menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan setiap persoalan ketatanegaraan, termasuk ketika terjadi perbedaan kepentingan politik di antara para penyelenggara negara.

Dinamika ini juga memberikan pelajaran penting mengenai tata kelola demokrasi. Persoalan yang berkaitan dengan persyaratan dan kelayakan seseorang menduduki jabatan publik idealnya memperoleh kepastian hukum sejak tahap pencalonan.

Mekanisme verifikasi dan penyelesaian sengketa yang jelas sejak awal dapat mengurangi risiko munculnya persoalan konstitusional ketika pejabat telah menjalankan masa jabatannya.

Secara konstitusional, terdapat tiga rezim hukum yang perlu dibedakan dalam membaca persoalan ini. Pertama, rezim pemakzulan berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Kedua, pengunduran diri sebagai tindakan sukarela yang tata caranya tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. Ketiga, rezim pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Masing-masing memiliki dasar, tujuan, dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Dengan demikian, persoalan konstitusional yang perlu mendapat perhatian bukan semata-mata kemungkinan pemberhentian Wakil Presiden, melainkan bagaimana hukum tata negara Indonesia menempatkan peristiwa pengunduran diri dan kekosongan jabatan dalam kerangka konstitusi. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) menjadi penting untuk menjamin agar kekosongan tersebut tidak mengganggu kesinambungan pemerintahan.

Dalam negara hukum demokratis, legitimasi politik dan stabilitas pemerintahan tidak cukup ditentukan oleh tekanan politik ataupun kekuatan mayoritas.

Keduanya harus berdiri di atas kepatuhan terhadap konstitusi. Sebab, konstitusi bukan sekadar aturan untuk mengatur kekuasaan, melainkan juga batas yang memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara sah, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Penulis Adalah Dosen Luar Biasa