PENGISIAN JABATAN WAKIL PRESIDEN PASCA-PENGUNDURAN DIRI, APA KATA KONSTITUSI?
Oleh: Dr. H. Lukman Fadlun
Penyerahan surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 12 November 2026 kembali mengarahkan perhatian publik pada persoalan ketatanegaraan.
Salah satu pertanyaan yang segera muncul adalah bagaimana mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan di tengah masa jabatan?
Pertanyaan ini sesungguhnya bukan semata-mata persoalan siapa yang akan menduduki kursi Wakil Presiden.
Ini adalah persoalan konstitusi yang menyangkut pembagian kewenangan, prosedur kelembagaan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara.
Di tengah derasnya pemberitaan dan berbagai spekulasi politik, publik membutuhkan penjelasan yang tenang, jernih, dan dapat diuji berdasarkan ketentuan hukum.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah memberikan landasan mengenai mekanisme tersebut. Persoalannya adalah bagaimana ketentuan itu dibaca secara utuh dan diterapkan secara tepat.
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, Presiden Mengusulkan, MPR Memilih
Landasan konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Rumusan tersebut mengandung tiga prinsip utama.
Pertama, kekosongan jabatan Wakil Presiden harus segera ditindaklanjuti. Konstitusi memberikan batas waktu paling lambat 60 hari bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan.
Kedua, pengisian jabatan tidak dilakukan melalui pemilihan umum ulang. Konstitusi telah menetapkan mekanisme khusus yang berbeda dari proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.
Ketiga, kewenangan pengisian jabatan dibagi antara Presiden dan MPR. Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon, sedangkan MPR memiliki kewenangan memilih satu di antara keduanya.
Ketentuan konstitusional tersebut diperinci dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya, khususnya Pasal 46.
Pasal tersebut mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna.
Kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan di hadapan sidang paripurna sebelum pemilihan dilakukan.
Selanjutnya, MPR memilih satu di antara dua calon yang diusulkan Presiden. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden.
Apabila kedua calon memperoleh suara sama banyak, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden berwenang memilih salah satu di antara kedua calon tersebut.
Wakil Presiden terpilih kemudian dilantik dalam sidang paripurna MPR dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU MD3. Penetapannya dituangkan dalam Ketetapan MPR.
Dengan demikian, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah memiliki tahapan hukum yang jelas.
Presiden tidak dapat menunjuk sendiri penggantinya, sementara MPR juga tidak memiliki kewenangan mengajukan nama calon di luar dua nama yang diusulkan Presiden.
Jangan Mencampuradukkan Tiga Skenario Konstitusional
Dalam perdebatan publik, terdapat beberapa mekanisme ketatanegaraan yang sering kali dicampuradukkan. Padahal, UUD 1945 membedakan secara tegas keadaan yang menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan.
Skenario pertama adalah kekosongan jabatan Wakil Presiden saja. Kondisi ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Mekanismenya adalah Presiden mengusulkan dua calon, kemudian MPR memilih satu di antaranya dalam sidang paling lambat 60 hari.
Skenario kedua adalah pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden karena alasan hukum. Mekanismenya diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Dalam proses tersebut, DPR terlebih dahulu mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus.
Apabila Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, proses dapat diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan pemberhentian sesuai ketentuan konstitusi.
Skenario ketiga adalah kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Kondisi ini diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.
Dalam keadaan tersebut, tugas kepresidenan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Selanjutnya, paling lambat 30 hari setelah kekosongan terjadi, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.
Perbedaan ketiga skenario ini sangat penting dipahami.
Pengunduran diri Wakil Presiden saja, sepanjang telah menimbulkan kekosongan jabatan secara konstitusional, masuk dalam mekanisme Pasal 8 ayat (2).
Artinya, prosesnya tidak harus melalui mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana Pasal 7A dan Pasal 7B, serta tidak mengikuti mekanisme pengisian jabatan ketika Presiden dan Wakil Presiden kosong secara bersamaan.
Menyamakan ketiga mekanisme tersebut justru akan menimbulkan kekeliruan dalam memahami sistem ketatanegaraan Indonesia.
Pembagian Kekuasaan dan Prinsip Checks and Balances
Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden juga dapat dipahami melalui perspektif teori pembagian kekuasaan.
John Locke membedakan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Sementara itu, Montesquieu mengembangkan pemikiran trias politica yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang utama, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Gagasan dasarnya adalah mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga atau individu agar tidak membuka ruang bagi kesewenang-wenangan.
Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia pasca-amendemen UUD 1945, hubungan antarlembaga negara tidak dibangun melalui pemisahan kekuasaan yang mutlak.
Setiap lembaga memiliki kewenangan konstitusional masing-masing, tetapi tetap terhubung melalui mekanisme checks and balances.
Pengisian jabatan Wakil Presiden merupakan salah satu contoh hubungan kewenangan tersebut.
Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki hak mengusulkan dua calon. Namun, keputusan memilih berada pada MPR sebagai lembaga yang terdiri atas anggota DPR dan DPD.
Mekanisme ini menunjukkan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden tidak diserahkan sepenuhnya kepada Presiden. Ada keterlibatan lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai bagian dari pengawasan dan keseimbangan kekuasaan.
Dengan demikian, konstitusi tidak hanya mengatur siapa yang berwenang, tetapi juga membatasi bagaimana kewenangan itu dapat dijalankan.
Siapa yang Berhak Diusulkan Menjadi Wakil Presiden?
Pertanyaan berikutnya yang tidak kalah penting adalah siapa saja yang dapat diusulkan Presiden untuk mengisi jabatan Wakil Presiden?
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 tidak secara eksplisit membatasi calon pengganti harus berasal dari peserta Pilpres 2024, partai politik yang memiliki kursi di parlemen, ataupun kelompok politik tertentu.
Berbeda dengan mekanisme kekosongan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan dalam Pasal 8 ayat (3), ketentuan mengenai kekosongan Wakil Presiden saja tidak menentukan bahwa calon harus berasal dari dua pasangan peraih suara terbanyak dalam pemilihan umum sebelumnya.
Artinya, tidak terdapat kewajiban konstitusional untuk mengambil calon dari peserta Pilpres 2024.
Demikian pula, Pasal 8 ayat (2) tidak secara khusus mensyaratkan bahwa kedua calon harus berasal dari partai politik yang memiliki kursi di DPR.
Namun, keterbukaan mengenai asal-usul calon bukan berarti Presiden dapat mengusulkan siapa saja tanpa memperhatikan persyaratan hukum.
Pasal 6 UUD 1945 mengatur persyaratan dasar calon Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahan dan pemaknaan yang diberikan melalui putusan Mahkamah Konstitusi.
Persyaratan tersebut antara lain mencakup kewarganegaraan Indonesia sejak kelahiran, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak pernah mengkhianati negara, kemampuan secara rohani dan jasmani, serta persyaratan lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan mengenai usia dalam Pasal 169 huruf q juga telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yaitu berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Perlu dicatat, UU MD3 tidak menguraikan kembali secara terperinci seluruh persyaratan calon pengganti Wakil Presiden.
Karena itu, penerapan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam konteks pengisian jabatan melalui Pasal 8 ayat (2) perlu dibaca secara sistematis bersama ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait.
Dari sisi ruang pengusulan, Presiden dapat mempertimbangkan tokoh partai politik, kalangan profesional, akademisi, maupun masyarakat sipil sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
Keterbukaan ini memberikan ruang bagi Presiden untuk mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan dan kepentingan nasional. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab.
Mengusulkan seseorang hanya karena kedekatan politik tanpa mempertimbangkan kapasitas, integritas, dan rekam jejak justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi untuk mengakomodasi kepentingan koalisi. Ia merupakan jabatan konstitusional yang membawa tanggung jawab besar terhadap penyelenggaraan negara.
Lima Langkah agar Pengisian Jabatan Tidak Menjadi Arena Transaksi Politik
Agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden berlangsung tertib dan tidak berkembang menjadi tarik-menarik kepentingan politik, terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan.
Pertama, Presiden perlu menetapkan kriteria pengusulan secara terbuka.
Integritas, kompetensi pemerintahan, kemampuan membangun koordinasi kelembagaan, pemahaman terhadap konstitusi, serta komitmen menjaga stabilitas nasional perlu menjadi pertimbangan utama.
Kriteria yang jelas akan membantu publik memahami dasar pemilihan calon dan mengurangi spekulasi mengenai kepentingan di balik pengusulan nama.
Kedua, MPR perlu menjalankan kewenangan pemilihan secara substantif.
Pemeriksaan kelengkapan persyaratan tidak seharusnya berhenti pada persoalan administrasi. Rekam jejak, integritas, dan kesiapan calon perlu menjadi bagian dari pertimbangan anggota MPR sesuai kewenangan dan tata tertib yang berlaku.
MPR harus menjalankan fungsi konstitusionalnya secara independen, bukan sekadar mengesahkan pilihan politik Presiden.
Ketiga, kedua calon perlu memperoleh kesempatan menyampaikan pandangan dan kesiapan.
UU MD3 memang secara eksplisit mewajibkan calon menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan. Namun, untuk memperkaya pertimbangan anggota MPR, penyampaian visi, komitmen, dan pemahaman terhadap tugas Wakil Presiden dapat dipertimbangkan melalui mekanisme persidangan yang sesuai dengan tata tertib MPR.
Dengan demikian, proses pemilihan tidak semata-mata menjadi perhitungan dukungan politik antarkelompok, melainkan juga mempertimbangkan kualitas calon.
Keempat, Presiden dan pimpinan MPR harus menjaga komunikasi kelembagaan yang tertib.
Ketentuan mengenai batas waktu 60 hari dan pengajuan dua calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna harus menjadi pedoman dalam mengatur tahapan proses.
Kepastian jadwal penting untuk mencegah kekosongan jabatan berlangsung lebih lama dari yang diperlukan. Setiap tahapan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, bukan berdasarkan kepentingan negosiasi politik yang tidak berkesudahan.
Kelima, pengganti Wakil Presiden harus mengutamakan kesinambungan pemerintahan.
Wakil Presiden yang terpilih mengisi kekosongan dalam masa jabatan yang sedang berjalan, bukan memperoleh masa jabatan baru selama lima tahun.
Karena itu, figur yang dipilih harus mampu menjalankan tugas kenegaraan, membangun hubungan kerja yang baik dengan Presiden, memperkuat koordinasi pemerintahan, dan menjaga stabilitas nasional.
Pengisian jabatan tidak seharusnya menjadi momentum untuk membangun agenda politik tandingan yang justru mengganggu kesinambungan pemerintahan.
Konstitusi Harus Menjadi Pedoman, Bukan Alat Kepentingan
Pengaturan dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memperlihatkan bahwa konstitusi Indonesia telah menyediakan mekanisme untuk menghadapi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Presiden mengusulkan dua calon. MPR memilih satu di antaranya. Wakil Presiden terpilih kemudian dilantik untuk menjalankan tugas hingga berakhirnya masa jabatan yang sedang berlangsung.
Sederhana secara rumusan, tetapi penting dari sisi pembagian kewenangan dan tanggung jawab kelembagaan.
Kita harus memahami bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden bukan semata-mata persoalan siapa yang paling kuat secara politik, siapa yang memiliki dukungan partai paling besar, atau siapa yang paling dekat dengan Presiden.
Yang harus menjadi pertimbangan utama adalah kepatuhan terhadap konstitusi, integritas calon, kapasitas kepemimpinan, dan kepentingan bangsa.
Dalam negara hukum, setiap perubahan atau kekosongan jabatan publik harus diselesaikan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Tidak boleh ada jalan pintas yang mengabaikan konstitusi, tetapi juga tidak boleh ada pembiaran yang menyebabkan ketidakpastian penyelenggaraan negara.
Pertanyaan mendasarnya kemudian adalah apakah kita mampu menyelesaikan persoalan ketatanegaraan melalui mekanisme hukum, bukan melalui kegaduhan politik?
Inilah esensi pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setiap lembaga harus bekerja sesuai kewenangannya, saling menghormati batas konstitusional, dan menjalankan tanggung jawabnya secara proporsional.
Endingnya juga jabatan Wakil Presiden bukan milik partai politik, bukan milik kelompok tertentu, dan bukan pula hak istimewa seseorang.
Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional yang bersumber dari kedaulatan rakyat. Karena itu, proses pengisiannya harus dilakukan secara bermartabat, transparan, taat hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia.
SALAM AKAL SEHAT, DARI BANUA BANJAR.
