Uang Lelah yang Terancam Hilang dalam Satu Klik

Di tengah pekerjaan menjaga kebersihan kota, petugas kebersihan juga menghadapi ancaman yang tidak terlihat penipuan keuangan digital yang menyasar rekening, data pribadi, bahkan perasaan manusia.

Oleh: Muhammad Irfani

Pagi sekali di Banjarmasin dimulai dengan kesibukan yang nyaris tak pernah diperhatikan banyak orang. Saat sebagian warga masih menikmati sarapan atau bersiap menuju tempat kerja, petugas kebersihan sudah berhadapan dengan jalanan, sampah, dan sisa aktivitas kota.

Pekerjaan mereka sederhana dalam pandangan sebagian orang, tetapi hasilnya menentukan kenyamanan hidup ribuan warga.

Upah dari pekerjaan itu memiliki arti penting. Karena ada kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi, biaya sekolah anak yang menunggu dibayar, belanja dapur yang tidak bisa ditunda, dan berbagai pengeluaran yang harus dihitung dengan cermat sampai akhir bulan.

Wajar saja pekerja pekerja ini sangat menghargai setiap Rupiah, karena bagi mereka setiap rupiah memiliki tujuan.

Namun, di tengah kehidupan yang serba terukur itu, muncul ancaman baru. Uang yang dikumpulkan melalui kerja fisik seharian bisa berpindah dari rekening dalam hitungan menit.

Hebatnya pelakunya tidak harus datang ke rumah, merampas dompet, atau mengancam dengan senjata. Cukup sebuah pesan WhatsApp, tautan palsu, telepon yang mengaku dari lembaga resmi, atau hubungan asmara di dunia maya yang perlahan-lahan membangun kepercayaan.

Ancaman itulah yang menjadi perhatian dalam kegiatan literasi keuangan bertajuk “Banua Bersih, Finansial Tangguh: Cerdas Keuangan Wahini, Waspada Scam, Aman Salawasan” yang digelar Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Kalsel, dan PT Pegadaian, Selasa (13/10/2026).

 

Sasarannya adalah petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Mereka pun diajak memahami pengelolaan keuangan, mengenali modus penipuan, serta melindungi data pribadi ketika menggunakan layanan digital.

Pilihan sasaran edukasi ini  tentu sangat menarik. Pembicaraan tentang keamanan keuangan digital sering kali berpusat pada teknologi, aplikasi, dan sistem perbankan.

Padahal, persoalan yang paling mendasar justru menyangkut manusia, yakni sejauh mana seseorang mampu mengenali risiko sebelum mengambil keputusan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Bagi petugas kebersihan, memahami cara menyimpan uang sama pentingnya dengan mengetahui cara melindunginya. Rekening yang selama ini menjadi tempat menerima penghasilan harus dijaga dari orang-orang yang berusaha memanfaatkannya melalui tipu daya.

Angka yang Berbicara dari Kalimantan Selatan

Besarnya ancaman penipuan keuangan digital dapat dibaca dari laporan yang dihimpun OJK melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).

Di Kalimantan Selatan, hingga data yang dipaparkan dalam peluncuran Program Banua Waspada Scam pada 13 Oktober 2026, tercatat 3.314 laporan penipuan dengan nilai kerugian mencapai Rp111,17 miliar.

Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan laporan terbanyak, yakni 1.110 laporan. Berikutnya Kota Banjarbaru sebanyak 452 laporan dan Kabupaten Banjar sebanyak 326 laporan.

Data OJK Kalsel yang diberitakan berbagai media ini memperlihatkan bahwa persoalan ini telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Angka tersebut bukan sekadar statistik. Karena di balik laporan yang masuk, ada uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membayar cicilan, membiayai pendidikan, atau mengembangkan usaha kecil.

Setiap laporan menggambarkan dugaan kerugian yang perlu ditangani, meskipun jumlah laporan tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah korban individu karena satu orang bisa saja membuat lebih dari satu laporan.

Situasi di tingkat nasional bahkan lebih besar.

OJK melaporkan bahwa sejak IASC (Indonesia Anti-Scam Centre) atau  Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan  beroperasi pada 22 November 2024 hingga 30 September 2026, lembaga tersebut menerima 702.342 laporan penipuan.

Laporan itu berkaitan dengan 1.372.483 rekening yang dilaporkan dan terverifikasi. Sebanyak 702.833 rekening telah diblokir, dengan total dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp811,1 miliar.

IASC juga mencatat 173.718 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban.

Besarnya angka pengaduan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa penipuan keuangan digital bukan lagi persoalan individual yang dapat diselesaikan hanya dengan mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati.

Ada persoalan yang lebih luas yakni kemampuan masyarakat dalam memahami risiko keuangan belum selalu berjalan seiring dengan semakin mudahnya akses terhadap layanan digital.

Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, menekankan pentingnya kerja sama antara regulator, pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan masyarakat dalam memperkuat pencegahan maupun penanganan penipuan.

Melalui Program Banua Waspada Scam, OJK mengembangkan kolaborasi dengan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) Daerah, memperkuat peran perbankan daerah, serta memperluas akses pelaporan melalui Helpdesk IASC di tingkat kecamatan.

“Tujuannya agar masyarakat tidak kesulitan mencari informasi dan pendampingan ketika menghadapi dugaan penipuan.Program Banua Waspada Scam menjadi salah satu upaya mendekatkan perlindungan konsumen kepada warga,” ujar Agus Maiyo.

Pendekatan tersebut penting karena korban sering kali baru menyadari dirinya tertipu setelah uang berpindah tangan. Dalam situasi seperti itu, waktu menjadi faktor yang sangat menentukan.

Semakin cepat korban menghubungi bank atau penyedia jasa pembayaran dan melaporkan kejadian, semakin terbuka peluang untuk menelusuri serta mengamankan dana yang masih dapat diblokir.

Ketika Penipu Memanfaatkan Kepercayaan

Modus penipuan digital berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Ada yang menawarkan hadiah, menjual barang dengan harga tidak masuk akal, menjanjikan keuntungan investasi, atau mengaku sebagai petugas lembaga keuangan.

Sebagian pelaku memilih jalan yang lebih personal dengan cara membangun hubungan, menumbuhkan rasa percaya, lalu memanfaatkan kedekatan emosional untuk meminta uang.

Modus terakhir dikenal sebagai love scam, yakni penipuan berkedok hubungan asmara. Pelaku biasanya membangun komunikasi secara intensif melalui media sosial atau aplikasi pesan.

Ia dapat mengaku bekerja di luar negeri, sedang menghadapi keadaan darurat, atau membutuhkan bantuan untuk urusan tertentu. Setelah korban merasa dekat dan percaya, permintaan uang mulai muncul dengan berbagai alasan.

Pada tahap itu, korban tidak selalu merasa sedang mengambil keputusan keuangan. Bisa saja mungkin merasa sedang membantu seseorang yang dicintai, dipercaya, atau dianggap memiliki hubungan khusus dengannya. Perasaan inilah yang membuat penipuan semacam itu sulit dikenali sejak awal.

Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam mengelola keuangan dan menjaga kerahasiaan data pribadi.

“Kewaspadaan juga perlu ditingkatkan terhadap penipuan yang memanfaatkan identitas orang lain, termasuk akun media sosial palsu yang mengatasnamakan pejabat,” kata Muhammad Yamin.

Pemerintah Kota Banjarmasin sendiri pernah memperingatkan masyarakat mengenai akun media sosial palsu yang mengatasnamakan Wali Kota.

Kasus semacam itu menunjukkan bahwa nama, jabatan, dan foto seseorang dapat dipakai untuk membangun kesan seolah-olah sebuah permintaan benar-benar berasal dari pihak yang dikenal.

“Persoalan lain yang tidak kalah berbahaya adalah penyebaran berkas aplikasi berbahaya atau file APK melalui WhatsApp. Pelaku dapat menyamarkan berkas sebagai undangan, bukti pengiriman paket, dokumen pekerjaan, atau informasi lain yang memancing rasa ingin tahu penerima.Ini kita harus hati-hati dan waspada,” sambungnya lagi.

Risikonya tidak berhenti pada isi pesan. Ketika seseorang memasang aplikasi berbahaya dan memberikan izin akses yang tidak semestinya, perangkatnya dapat terpapar ancaman terhadap data pribadi maupun keamanan transaksi.

Dalam kondisi tertentu, informasi sensitif dapat dicuri atau dimanfaatkan untuk mengambil alih akses akun.

Karena itu, masyarakat tidak cukup hanya memeriksa apakah pesan berasal dari nomor yang dikenal. Akun seseorang bisa saja telah diambil alih, sedangkan nama dan foto profil dapat dengan mudah ditiru.

Konfirmasi melalui saluran lain yang tepercaya tetap diperlukan ketika isi pesan menyangkut uang, data pribadi, atau permintaan untuk memasang aplikasi.

Ancaman ini juga mengingatkan bahwa keamanan digital tidak semata-mata menjadi urusan masyarakat umum.

Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik telah mengadakan sosialisasi keamanan siber bagi aparatur sipil negara untuk memperkuat perlindungan informasi internal.

Edukasi semacam itu penting agar pegawai pemerintah memahami bahwa satu tautan atau berkas yang dibuka tanpa pemeriksaan dapat menjadi pintu masuk bagi serangan digital.

 

Waspada Sebelum Uang Berpindah

Dalam kegiatan edukasi bagi petugas kebersihan, persoalan keamanan keuangan menjadi semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Masyarakat menggunakan telepon genggam untuk berkomunikasi, menerima informasi, membayar kebutuhan, dan mengakses layanan perbankan.

Kemudahan itu membawa manfaat besar, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku kejahatan untuk menjangkau calon korban tanpa harus bertemu langsung.

Welly, salah seorang petugas kebersihan yang menjadi bagian dari kelompok sasaran edukasi, mewakili kelompok pekerja yang perlu memperoleh akses pengetahuan keuangan dengan bahasa sederhana dan mudah diterapkan.

Bagi pekerja dengan penghasilan yang telah dialokasikan untuk kebutuhan rutin, memahami cara menghindari penipuan merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi keluarga.

“Alhamdulillah, kami sangat berterimakasih mendapat pencerahan seperti.Terus terang aja awalnya kami tidak tahu sama sekali modus-modus pelaku kejahatan di dunia maya dan cara menangani,” ucapnya sembari membersihkan keringat yang mengalir di dahinya selepas menyapu jalanan.

Edukasi tidak seharusnya berhenti pada pengenalan istilah scam atau penjelasan mengenai bahaya pencurian data. Masyarakat perlu memahami tindakan konkret yang harus dilakukan ketika menerima pesan mencurigakan, menghadapi tawaran keuntungan yang tidak masuk akal, atau diminta mengirim uang oleh seseorang yang baru dikenal melalui internet.

Ada beberapa langkah preventif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pertama, jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, kode OTP, atau informasi rahasia rekening kepada siapa pun. Petugas bank tidak memerlukan kode OTP milik nasabah untuk meminta nasabah menyerahkannya melalui percakapan pribadi.

Kedua, jangan terburu-buru mengeklik tautan atau memasang file APK yang dikirim melalui WhatsApp, terutama jika pengirim meminta penerima mengaktifkan izin akses tertentu. Aplikasi sebaiknya hanya diunduh melalui toko aplikasi resmi, dengan tetap memeriksa nama pengembang dan izin yang diminta.

Ketiga, periksa ulang identitas orang yang meminta uang. Jika seseorang mengaku sebagai kerabat, atasan, pejabat, atau petugas lembaga keuangan, lakukan konfirmasi melalui nomor telepon atau saluran resmi yang sudah diketahui sebelumnya. Jangan menggunakan kontak yang hanya dicantumkan dalam pesan mencurigakan.

Keempat, hindari tawaran investasi atau pekerjaan yang menjanjikan keuntungan besar tanpa risiko. Waspadai pula tawaran hadiah yang mengharuskan pembayaran biaya tertentu, permintaan menggunakan rekening pribadi untuk menerima dan meneruskan uang, serta ajakan memindahkan dana ke rekening yang tidak jelas.

Kelima, biasakan memeriksa legalitas perusahaan dan produk keuangan melalui kanal resmi OJK sebelum menggunakan layanan yang ditawarkan. Untuk layanan perbankan dan pembayaran, gunakan aplikasi serta saluran komunikasi resmi dari penyedia jasa yang bersangkutan.

Keenam, jangan panik ketika menerima ancaman, pesan mendesak, atau kabar bahwa rekening sedang bermasalah. Pelaku sering sengaja menciptakan situasi yang membuat calon korban mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Berhenti sejenak, periksa kebenaran informasi, lalu mintalah bantuan pihak yang tepercaya.

Langkah-langkah tersebut terlihat sederhana. Namun, dalam banyak kasus, kemampuan menunda keputusan beberapa menit dapat menjadi pembeda antara transaksi yang aman dan kerugian yang sulit dipulihkan.

Literasi Keuangan Tidak Cukup dengan Sekali Pertemuan

Tina Lestari, dosen STIE Pancasetia Banjarmasin, melihat persoalan penipuan digital sebagai tantangan yang memerlukan perpaduan edukasi, penguatan teknologi, dan penegakan hukum.

Dari sudut pandang akademis, pencegahan dapat ditempuh melalui dua pendekatan yang saling melengkapi, yakni non-penal dan penal. Pendekatan non-penal menitikberatkan upaya pencegahan sebelum kejahatan terjadi, sedangkan pendekatan penal berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku.

Jalur preventif dimulai dari peningkatan literasi keuangan dan kesadaran keamanan digital. Pendidikan semacam ini perlu menjangkau sekolah, perguruan tinggi, tempat kerja, komunitas warga, hingga kelompok pekerja yang selama ini belum banyak tersentuh edukasi formal. Materinya juga harus disesuaikan dengan kebiasaan dan tingkat pemahaman peserta.

Petugas kebersihan, misalnya, tidak selalu membutuhkan penjelasan teknis mengenai sistem keamanan siber. Mereka lebih membutuhkan contoh yang dekat dengan keseharian: bagaimana mengenali pesan palsu, mengapa kode OTP tidak boleh dibagikan, apa risiko memasang APK dari sumber tidak jelas, dan ke mana harus melapor ketika rekening diduga telah disalahgunakan.

“Edukasi juga perlu berlangsung berulang, bukan sekadar menjadi kegiatan seremonial. Modus penipuan terus berubah, sementara masyarakat menghadapi pesan dan tawaran baru hampir setiap hari. Karena itu, materi yang diberikan harus mengikuti perkembangan ancaman dan dilengkapi saluran konsultasi yang mudah diakses,” sebut Tina Lestari.

Pada saat bersamaan, penyedia jasa keuangan perlu memperkuat sistem pengamanan transaksi, menyampaikan peringatan yang mudah dipahami, dan menyediakan mekanisme pengaduan yang responsif.

Pemerintah daerah dapat membantu melalui sosialisasi di tingkat kecamatan, kelurahan, tempat kerja, dan komunitas masyarakat.

Pendekatan represif tetap diperlukan.

Penegakan hukum terhadap pelaku, penelusuran aliran dana, pemblokiran rekening yang terindikasi digunakan untuk penipuan, serta koordinasi antarlembaga harus dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Kerangka hukum, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, menjadi bagian penting dalam upaya penanganan kejahatan digital.

Namun, penegakan hukum tidak boleh dipandang sebagai satu-satunya jawaban. Dana yang sudah berpindah ke berbagai rekening, identitas pelaku yang disamarkan, serta komunikasi yang berlangsung lintas wilayah dapat menyulitkan penanganan. Pencegahan sebelum transaksi terjadi tetap menjadi perlindungan pertama bagi masyarakat.

Kehadiran dan  peran IASC sangat dibutuhkan sebagai reflesi bahwa negara hadir di tengah masyarakat. Pusat penanganan penipuan transaksi keuangan tersebut memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan agar rekening terkait dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang.

Kehadiran Helpdesk IASC di tingkat kecamatan diharapkan membantu warga yang belum memahami prosedur pelaporan atau membutuhkan pendampingan.

Melindungi Penghasilan, Menjaga Kepercayaan

Bagi Banjarmasin, persoalan penipuan keuangan digital berkaitan langsung dengan kualitas pembangunan masyarakat.

Akses terhadap layanan keuangan digital akan memberikan manfaat lebih besar apabila masyarakat juga memahami risiko dan mengetahui cara melindungi dirinya.

Inklusi keuangan tidak cukup diukur dari banyaknya rekening, kemudahan membuka aplikasi, atau semakin luasnya transaksi digital.

Masyarakat juga perlu memiliki kemampuan mengambil keputusan yang sehat, mengenali produk keuangan yang legal, dan menghindari praktik yang dapat menggerus penghasilan.

Karena itu, kolaborasi OJK, Pemerintah Kota Banjarmasin, Bank Kalsel, dan PT Pegadaian dalam kegiatan edukasi bagi petugas kebersihan perlu dilihat sebagai bagian dari upaya membangun perlindungan yang lebih luas.

Mereka yang setiap hari menjaga kebersihan ruang publik juga berhak mendapatkan pengetahuan untuk menjaga keamanan keuangan keluarganya.

Bagi Welly dan para pekerja lainnya, menjaga penghasilan tidak hanya berarti bekerja dengan tekun dan mengatur belanja.

Jujur saja,sda kewaspadaan baru yang perlu dibangun ketika sebagian besar komunikasi dan transaksi mulai berpindah ke layar telepon genggam.

Bagi Tina Lestari, tantangan tersebut membutuhkan kerja bersama antara dunia pendidikan, pemerintah, industri keuangan, dan penegak hukum. Sementara bagi OJK dan pemerintah daerah, tugasnya tidak berhenti ketika sosialisasi selesai. Pengetahuan yang diberikan harus berubah menjadi kebiasaan, sedangkan kanal pengaduan harus benar-benar dapat dijangkau oleh warga yang membutuhkan bantuan.

Jika penipuan digital dapat menjangkau masyarakat hanya melalui sebuah pesan, perlindungan terhadapnya pun harus hadir sedekat mungkin dengan kehidupan masyarakat.

Sesungguhnya uang yang hilang karena penipuan bukan sekadar angka dalam laporan. Bagi sebuah keluarga, kehilangan itu bisa berarti tertundanya kebutuhan penting atau lenyapnya tabungan yang dikumpulkan selama berbulan-bulan.

Itulah alasan mengapa kewaspadaan perlu menjadi bagian dari literasi keuangan. Jangan mudah percaya pada tawaran yang terlalu menggiurkan, jangan menyerahkan data rahasia kepada orang lain, dan jangan mengambil keputusan keuangan hanya karena didesak oleh pesan atau telepon.

Sebab, bagi mereka yang bekerja keras setiap hari, menjaga uang hasil keringat sendiri sama pentingnya dengan memperoleh penghasilan itu. Satu klik mungkin hanya membutuhkan waktu sedetik, tetapi akibatnya bisa terasa jauh lebih lama.