APIP Bukan Monster, Tapi Mitra Kepala Daerah
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Sang Made Mahendra Jaya, diskusi ringan dengan Gubernur Kalsel H Muhidin dan jajaran. (Foto - Biro Adpim Kalsel).
Pengawasan Bukan untuk Menakuti, Tapi Mencegah Kesalahan Sejak Dini
Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan dan program pembangunan.
Di balik jalannya roda pemerintahan, diperlukan sistem pengawasan yang mampu memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan terhindar dari kesalahan administrasi maupun penyimpangan anggaran.
Namun di tengah persepsi yang kerap berkembang, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih sering dianggap sebagai institusi yang menakutkan hadir hanya untuk mencari kesalahan.
Pandangan itu ditepis langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Sang Made Mahendra Jaya, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Transformasi APIP Menuju Pengawasan yang Adaptif, Terintegrasi, dan Berdampak” di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (22/05/2026).
Di hadapan jajaran pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan, Mahendra menegaskan bahwa APIP bukanlah “monster” birokrasi yang tugasnya sekadar mencari kesalahan setelah masalah terjadi.
Sebaliknya, APIP merupakan mitra strategis kepala daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendeteksi persoalan sejak dini agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“APIP itu bukan monster dan bukan pula pemadam kebakaran. APIP adalah mitra kepala daerah dan OPD untuk mendeteksi berbagai persoalan lebih awal, kemudian bersama-sama mencarikan solusinya,” tegas Mahendra.
Menurutnya, paradigma pengawasan pemerintahan harus berubah.
Jika sebelumnya pengawasan identik dengan pemeriksaan administratif dan temuan-temuan kesalahan, kini pendekatan yang dibutuhkan adalah pengawasan yang lebih adaptif, preventif, berbasis data, dan memberi dampak nyata terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.
“Pengawasan tidak semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi harus mampu mencegah dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pengawasan yang baik bukan hanya meninggalkan catatan, melainkan menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
Mahendra menekankan bahwa APIP harus menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas birokrasi sekaligus memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Muhidin Ingin Tata Kelola Pemerintahan Lebih Baik
Komitmen memperkuat pengawasan internal pemerintahan juga ditegaskan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin.
Menurut Muhidin, penguatan fungsi APIP menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik pada 2026, terutama dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“FGD ini dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan di semua SKPD berjalan dengan baik, baik itu penggunaan anggaran maupun hal lainnya. Karena itu, kita menyamakan persepsi terhadap aturan yang berlaku mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota,” ujar Muhidin.
Muhidin berharap setelah terbangun pemahaman bersama melalui forum tersebut, APIP dapat lebih aktif melakukan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah, bukan hanya melakukan evaluasi setelah persoalan muncul.
“Setelah ada pemahaman yang sama melalui FGD ini, APIP diharapkan dapat turun langsung ke SKPD-SKPD untuk melakukan pengawasan dan pendampingan, sehingga potensi kesalahan bisa dicegah sejak awal,” katanya.
Penguatan APIP dinilai semakin penting di tengah meningkatnya kompleksitas pengelolaan pemerintahan dan besarnya anggaran pembangunan daerah. Pemerintah pusat sendiri terus mendorong peningkatan kapabilitas APIP agar tidak lagi sekadar berperan sebagai auditor administratif, melainkan menjadi konsultan strategis pemerintah daerah dalam pengelolaan risiko dan tata kelola pemerintahan.
Karena itu, FGD yang digelar selama dua hari pada 22–23 Mei 2026 ini tidak hanya menjadi ruang diskusi regulasi, tetapi juga wadah membangun kesamaan visi tentang pentingnya pengawasan yang berdampak.(Olpah Sari).
