Ramadan di Gambut Saat Ulama-Umara Merajut Arah Banua
Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin berbincang santai dengan Ketua DPRD Kalsel H Supian HK dan Kapolda Kalsel Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan. (Foto - Dok Biro Adpim Kalsel).
Di tengah hiruk-pikuk agenda pembangunan daerah, sebuah pertemuan sederhana di kawasan Gambut, Kabupaten Banjar, Kamis (12/3/2026), menghadirkan pesan yang lebih dalam dari sekadar buka puasa bersama.
Di kediaman pribadi Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian HK, para pemimpin daerah, ulama, dan tokoh masyarakat duduk dalam satu ruang yang sama, membicarakan masa depan Banua dalam suasana Ramadan.
Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin hadir langsung memenuhi undangan tersebut. Kehadirannya bukan hanya sebagai kepala daerah, tetapi juga sebagai simbol pentingnya harmoni antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan otoritas moral para ulama.
Suasana pertemuan diawali dengan lantunan ayat suci Al-Qur’an oleh qori internasional Ahmad Bugdadi, yang menghadirkan nuansa khidmat di antara para hadirin. Namun lebih dari sekadar rangkaian acara keagamaan, pertemuan ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan hubungan antara tiga pilar penting dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, dan tokoh agama.
Dalam sambutannya, Muhidin menegaskan bahwa Ramadan bukan hanya momentum spiritual, tetapi juga ruang refleksi bagi para pemimpin untuk memperkuat persatuan dalam membangun daerah.
Menurutnya, pembangunan tidak bisa berjalan hanya dengan kekuatan pemerintah semata. Ia membutuhkan dukungan moral ulama dan legitimasi politik dari lembaga legislatif.
“Momentum Ramadan seperti ini sangat baik untuk mempererat ukhuwah dan kebersamaan kita,” ujar Muhidin.
Ia juga menyoroti peran penting ulama dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial dan pemerintahan di Kalimantan Selatan.
Dalam pandangannya, para ulama bukan sekadar tokoh agama, melainkan penuntun moral yang memberikan nasihat kepada pemerintah dalam menjalankan amanah rakyat.
“Kehadiran para alim ulama di tengah-tengah kita adalah sebuah berkah bagi Banua. Mereka menjadi penyejuk dan pemberi nasihat bagi pemerintah,” katanya.
Di sisi lain, Supian HK menegaskan bahwa lembaga legislatif memiliki komitmen kuat untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah provinsi. Ia menilai hubungan harmonis antara pemerintah dan DPRD menjadi faktor penting agar kebijakan pembangunan berjalan efektif.
Menurut Supian, dukungan tersebut tidak hanya datang dari pimpinan DPRD, tetapi juga dari seluruh anggota dewan yang berjumlah 55 orang sebagai representasi suara masyarakat Kalimantan Selatan.
“Pada prinsipnya, seluruh kebijakan pemerintah provinsi akan mendapat dukungan DPRD selama bertujuan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Dalam forum yang dihadiri para tokoh daerah tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Tambrin, menambahkan dimensi spiritual pada pertemuan itu.
Dalam tausiahnya, ia mengingatkan pentingnya keselarasan antara pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan. Menurutnya, kepemimpinan dalam Islam menuntut adanya dukungan dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat agar pemerintahan berjalan dengan baik.
Pertemuan tersebut kemudian ditutup dengan doa bersama, berbuka puasa, dan salat magrib berjamaah.
Di balik suasana kekeluargaan itu, pertemuan di Gambut menyimpan pesan yang lebih luas bahwa pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh program dan anggaran, tetapi juga oleh kuatnya hubungan antara pemimpin, ulama, dan masyarakat.(Fikri Husaini).
