Dari Hormuz ke Nusantara, Risiko Global Itu Sudah Mengetuk Pintu Kita
Foto Ilustrasi - Penulis sedang mengamati pergerakan harga saham dan bahan pokok di tengah eskalasi memanas konflik Timur Tengah. (Foto - Risanta).
Oleh: Apippudin Adnan
Selat Hormuz mungkin jauh dari Nusantara. Tetapi dalam ekonomi global yang saling terhubung, jarak geografis tak pernah berarti jarak risiko.
Sekitar 20 persen minyak dunia melintas di selat sempit itu. Ketika eskalasi serangan Amerika Serikat–Israel ke Iran memanas dan ancaman pembalasan Teheran membesar, pasar tidak menunggu konfirmasi.
Ia bereaksi pada kemungkinan terburuk. Harga Brent merangkak ke kisaran US$72–73 per barel. Itu bukan sekadar fluktuasi. Itu adalah premi ketakutan.
Dan premi ketakutan selalu dibayar mahal oleh negara pengimpor seperti Indonesia.
Dari Geopolitik ke Inflasi
Suka atau tidak Setiap kenaikan harga minyak bukan hanya soal energi. Tetapi kita akan berbicara soal biaya hidup.
Kapal tanker yang menunda pelayaran, premi asuransi yang melonjak, logistik yang terganggu,semuanya membentuk rantai transmisi yang rapi, seperto harga minyak naik, biaya impor membengkak, rupiah tertekan, inflasi terdorong.
Sepanjang 2025, impor Indonesia mencapai sekitar US$241,9 miliar. Energi dan bahan baku industri adalah komponen signifikan di dalamnya. Kenaikan harga minyak 9–10 persen saja berpotensi menambah beban miliaran dolar dalam setahun. Angka itu cukup untuk menggerus surplus perdagangan, bahkan membuka kembali risiko defisit transaksi berjalan.
Inflasi lalu merambat ke sektor riil, mulai BBM, listrik, transportasi, pangan. Efeknya tidak instan, tetapi pasti. Dan ketika inflasi naik, daya beli melemah. Hingga akhirnya konsumsi yang menjadi penopang utama PDB ikut terseret.
Pasar Keuangan Sudah Memberi Sinyal
Pasar keuangan selalu lebih cepat dari wacana publik. IHSG sempat terkoreksi sekitar 1 persen ketika tensi geopolitik meningkat pada akhir Februari. Rupiah bergerak mendekati Rp16.800 per dolar AS. Yield SBN 10-tahun bertahan di kisaran 6,45 persen.
Cadangan devisa di level US$154–156 miliar memang memberi bantalan. Tetapi bantalan bukan berarti kebal.
Dalam fase global risk-off, arus modal asing bisa berbalik arah dalam hitungan hari. Jika sentimen memburuk, tekanan terhadap rupiah dan obligasi pemerintah akan menguat. Stabilitas makro bukan hanya soal fundamental, melainkan juga persepsi.
Dan persepsi sangat sensitif terhadap ketidakpastian.
Di balik grafik dan indikator, ada sektor riil yang jauh lebih rentan, dia adalah UMKM.
Dengan kontribusi sekitar 61 persen terhadap PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja, UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Tetapi mereka juga yang paling cepat merasakan kenaikan ongkos distribusi dan bahan baku.
Margin menipis. Harga sulit dinaikkan. Konsumen sensitif.
Jika subsidi energi dipertahankan, APBN tertekan. Jika dikurangi, inflasi meningkat. Pemerintah menghadapi dilema klasik yang selalu muncul setiap harga minyak melonjak.
Dan endingnya akan terbaca kalau konflik di Timur Tengah berubah menjadi tekanan di warung, pasar, dan dapur rumah tangga.Maka Stabilitas Tidak Bisa Ditunda
Respons kebijakan tidak boleh reaktif dan sporadis.
Bank Indonesia perlu menjaga kredibilitas melalui intervensi terukur dan komunikasi yang konsisten. Pemerintah harus memperkuat koordinasi fiskal-moneter agar pasar melihat adanya jangkar kebijakan yang kokoh.
Langkah lindung nilai (hedging) energi bagi BUMN strategis layak dipertimbangkan untuk meminimalkan paparan gejolak jangka pendek. Sementara itu, penguatan cadangan devisa dan pengelolaan utang yang hati-hati menjadi fondasi kepercayaan investor.
Namun jangka menengah adalah soal kemandirian.
Diversifikasi energi bukan sekadar agenda transisi hijau. Ia adalah strategi stabilitas makro. Hilirisasi dan penguatan rantai pasok domestik bukan slogan industrialisasi, melainkan tameng terhadap volatilitas global.
Ketergantungan adalah kerentanan.
Konflik di Hormuz kembali mengingatkan bahwa globalisasi mempercepat arus barang dan juga arus risiko. Dunia tidak lagi terpisah dalam blok-blok jauh. Ia menyatu dalam satu sistem yang saling memengaruhi.
Ketahanan ekonomi Indonesia tidak diukur hanya dari besarnya cadangan devisa atau level IHSG. Ia diukur dari kesiapan kebijakan menghadapi guncangan, kedalaman pasar domestik, dan kemampuan menjaga daya beli rakyat.
Dari selat sempit di Timur Tengah hingga pasar tradisional di Nusantara, garis transmisinya jelas.
Pertanyaannya bukan apakah kita terdampak.
Pertanyaannya, apakah kita cukup siap sebelum gelombang berikutnya datang?
*Penulis adalah Dosen STIE Pancasetia
