APBN Jangan Sekadar Habis, Harus Berdampak
Foto Ilustrasi - seorang pembicara memaparkan Transfer APBN. (Foto - Tim Redaksi).
Peringatan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin agar dana transfer APBN diawasi ketat patut dibaca sebagai alarm, bukan sekadar arahan birokrasi.
Di balik kalimat itu tersimpan pengakuan bahwa persoalan klasik pengelolaan anggaran adalah serapan lambat, menumpuk di akhir tahun, dan minim dampak, sehingga masih membayangi pembangunan daerah.
Selama bertahun-tahun, keberhasilan anggaran kerap direduksi menjadi angka serapan. Persentase tinggi dipuja sebagai prestasi, tanpa cukup bertanya apa yang benar-benar berubah di lapangan.
Jalan rusak tetap ada, layanan publik tertatih, dan kesejahteraan warga berjalan lambat. Anggaran habis, manfaatnya samar.
Tren serapan dana transfer APBN di Kalimantan Selatan memang menunjukkan perbaikan. Namun pola lama belum sepenuhnya ditinggalkan, penyerapan dikebut menjelang tutup tahun anggaran.
Praktik ini bukan hanya soal teknis administrasi, melainkan risiko serius terhadap kualitas belanja. Proyek dikejar waktu, pengawasan melemah, dan evaluasi dilakukan sekadarnya.
Penekanan Gubernur agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan antara APBN dan APBD menunjukkan masalah lain yang tak kalah krusial yakni lemahnya disiplin perencanaan.
Ketidaksinkronan ini bukan hanya memboroskan anggaran, tetapi juga mencerminkan rendahnya koordinasi dan tanggung jawab antarlevel pemerintahan.
Komitmen bersama yang diteken pemerintah provinsi dan perangkat daerah seharusnya menjadi titik balik. Namun publik sudah terlalu sering disuguhi dokumen komitmen yang berhenti sebagai formalitas.
Tanpa pengawasan yang tegas, sanksi yang jelas, dan transparansi yang konsisten, komitmen hanya menjadi ritual tahunan yang kehilangan makna sesungguhnya.
Pemberian penghargaan kinerja pun perlu ditempatkan secara kritis. Penghargaan berbasis serapan semata berpotensi menyesatkan. Ia bisa mendorong budaya menghabiskan anggaran, bukan membangun kualitas belanja.
Redaksi pun senada dan selaras apa yang dikemukan H Muhidin.Peringatan Gubernur agar penghargaan tidak salah sasaran menjadi sinyal penting bahwa keberanian menilai secara jujur jauh lebih dibutuhkan ketimbang seremoni pujian.
Realitanya APBN adalah uang publik. Ukurannya bukan seberapa cepat dihabiskan, melainkan seberapa nyata dampaknya dirasakan warga.
Pemerintah daerah diuji lagi bukan oleh laporan keuangan yang rapi, tetapi oleh perubahan konkret di lapangan.
Jika peringatan ini benar-benar diterjemahkan menjadi pengawasan yang ketat dan keberanian mengoreksi diri, Kalimantan Selatan memiliki peluang keluar dari jebakan serapan semu.
Jika tidak, APBN akan kembali menjadi statistik tahunan besar di angka, kecil di makna.Sebuah catatan benar-benar mesti dipahami dan dimaknai dengan aksi nyata.(Tim Redaksi).
