GPIPS Cara Baru Menjaga Harga Pangan Tetap Stabil

Harga beras, cabai, dan bawang sering menjadi penentu rasa aman masyarakat. Ketika harga pangan melonjak, dampaknya langsung terasa ke dapur rumah tangga.

Karena itu, pengendalian inflasi pangan bukan semata urusan ekonomi makro, melainkan soal keseharian warga.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Program ini dirancang sebagai pendekatan baru yang tidak hanya menahan kenaikan harga, tetapi juga memperkuat pasokan pangan dari hulu hingga hilir.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali menjelaskan, tantangan pangan saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya.

Perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga sifat produksi pangan yang musiman membuat stabilitas harga sulit dijaga jika hanya mengandalkan operasi pasar jangka pendek.

“Yang kita bangun adalah ketahanan pasokan, agar harga lebih stabil secara alami,” ujarnya dalam GPIPS Wilayah Sumatera 2026 di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Data menunjukkan tantangan itu nyata. Sepanjang 2025, inflasi nasional tercatat 2,92 persen dan masih terkendali. Namun pada Januari 2026, inflasi meningkat menjadi 3,55 persen, dengan pangan sebagai penyumbang utama.

Artinya, penguatan sektor pangan tetap menjadi pekerjaan rumah penting, baik di tingkat nasional maupun daerah.

GPIPS disusun dengan tiga fokus utama. Pertama, meningkatkan produksi pangan melalui penggunaan bibit unggul, teknologi pertanian adaptif, dan pengaturan pola tanam yang lebih terkoordinasi antarwilayah. Langkah ini penting agar pasokan tidak terganggu saat cuaca ekstrem.

Kedua, memperbaiki distribusi pangan. Perbedaan harga antarwilayah sering kali bukan karena kekurangan produksi, melainkan karena jalur distribusi yang tidak efisien.

Melalui kerja sama antardaerah dan dukungan BUMN logistik, pasokan diharapkan lebih merata dan harga lebih terkendali.

Ketiga, memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah didorong memanfaatkan data neraca pangan serta memperkuat peran BUMD pangan sebagai penyerap hasil panen petani.

Dengan cara ini, petani mendapat kepastian pasar, sementara masyarakat memperoleh harga yang lebih stabil.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menambahkan, inovasi digital menjadi bagian penting dari ketahanan pangan daerah. Melalui sistem SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, pemerintah daerah dapat memantau produksi, distribusi, hingga kebutuhan pangan secara lebih akurat.

GPIPS merupakan penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP) yang telah berjalan sebelumnya.

Bedanya, GPIPS lebih menekankan penguatan struktur pangan, bukan sekadar penanganan gejolak harga. Dari Sumatera, program ini akan diperluas ke wilayah lain, termasuk Jawa, Kalimantan, dan kawasan timur Indonesia.

Bagi daerah, GPIPS bukan hanya soal menekan inflasi, tetapi juga peluang memperkuat ekonomi lokal. Ketahanan pangan yang baik akan menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan kesejahteraan petani, dan membuat ekonomi daerah lebih tahan terhadap guncangan.(Fikri Husaini).