Menteri PU Pastikan Sekolah Rakyat di Banjarbaru Siap 2026
Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI Dody Hanggodo melakukan peninjauan pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.(Foto - MC Kalsel).
Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI Dody Hanggodo memastikan pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, ditargetkan siap digunakan pada tahun ajaran 2026. Kepastian ini disampaikan saat peninjauan langsung progres pembangunan fisik sekolah tersebut.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis pembangunan, mulai dari kesiapan lahan, desain, hingga pemenuhan kebutuhan infrastruktur utama. Sekolah Rakyat Banjarbaru dibangun di atas lahan seluas 9,8 hektare dan dirancang sebagai sekolah berasrama dengan kapasitas hingga 3.000 siswa.
“Target akhir Juni 2026 harus selesai. Ini penting karena Juli sudah masuk tahun ajaran baru, sehingga sekolah harus siap digunakan,” ujar Dody, Kamis (9/1/2026).
Ia menegaskan, Kementerian PU bertanggung jawab memastikan seluruh pekerjaan fisik selesai tepat waktu, mencakup ruang belajar, asrama, lapangan olahraga, hingga fasilitas pendukung seperti ruang makan dan sanitasi.
Selain Banjarbaru, pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan juga dilakukan di Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Bumbu. Ketiga lokasi tersebut menjadi bagian dari program nasional Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi secara bertahap pada 2026.
“Secara nasional, ada 104 Sekolah Rakyat yang harus tuntas pembangunannya sebelum tahun ajaran baru dimulai,” jelas Dody.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungan terhadap percepatan pembangunan tersebut. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin mengatakan pemprov siap mendukung penyediaan fasilitas dan koordinasi lintas sektor agar Sekolah Rakyat dapat beroperasi sesuai jadwal.
“Pemerintah daerah siap mendukung sesuai kewenangan, baik dari sisi fasilitas maupun koordinasi,” ujarnya.
Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi pemerataan akses pendidikan berbasis asrama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan, dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan siap digunakan sejak awal operasional.(M.Irfani).
