Jejak BSI Membangun Ekosistem UMKM yang Berkeadilan

Di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan percepatan transformasi digital, UMKM tetap menjadi fondasi penghidupan rakyat Indonesia. Mengakui hal itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) menempatkan pemberdayaan UMKM sebagai salah satu prioritas strategis bukan sekadar menyalurkan kredit, melainkan membangun ekosistem yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

BSI menunjukkan komitmen nyata: hingga pertengahan 2025, pembiayaan kepada UMKM yang disalurkan BSI mencapai sekitar Rp52,01 triliun, naik 9,01% YoY, sementara jumlah nasabah UMKM tercatat lebih dari 347 ribu dengan pertumbuhan nasabah 6,28% per tahun.

Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan indikator nyata bahwa pembiayaan syariah untuk UMKM tumbuh positif dan mampu menjangkau pelaku usaha di berbagai sektor seperti perdagangan, agribisnis, dan makanan halal.

Tetapi BSI memahami bahwa modal saja tidak cukup. Oleh karena itu bank ini menanamkan pendekatan dua sisi: pembiayaan yang berkeadilan (dengan prinsip bagi hasil dan akad syariah yang adil) serta pemberdayaan kapasitas.

Melalui inisiatif BSI UMKM Center, bank ini telah memfasilitasi ratusan pelatihan, tercatat pula lebih dari 500 kali pelatihan sepanjang 2024. Dan tak kalah penting adalah memberikan sertifikasi halal gratis untuk 335 UMKM dan membantu sertifikasi 1.247 produk halal, serta memfasilitasi akses pasar yang menghasilkan transaksi bagi binaan. Ini menunjukkan model intervensi BSI, dengan rumusan modal + kemampuan + akses pasar = UMKM yang naik kelas.

Di level regional, BSI mendorong pendekatan yang kontekstual. Dalam Media Gathering Regional CEO BSI RO IX Kalimantan di Banjarmasin, Regional CEO Sefudin Suria Hidayat menegaskan bahwa BSI memiliki “porsi khusus” untuk pengembangan UMKM di daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Tentunya ini bukanlah sekedar bukan retorika.Banyak jejak digital menggambarkan BSI aktif menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah, pesantren, koperasi, dan komunitas usaha lokal untuk membangun rantai nilai lokal,dari pengolahan bahan baku sampai akses pemasaran digital,sehingga manfaat ekonomi tersebar lebih merata.

Menilik Model kerja BSI menaruh perhatian pada beberapa elemen krusial. Pertama, akses pembiayaan inklusif, produk berbasis akad syariah (mudharabah, musyarakah, murabahah) dirancang untuk pelaku yang minim agunan dan rekam jejak.

Kedua, pendampingan bisnis, seperti inkubasi, literasi keuangan, pengemasan dan sertifikasi halal menambah daya saing produk UMKM di pasar domestik dan ekspor.

Ketiga, digitalisasi layanan, mulai aplikasi perbankan dan ekosistem marketplace membantu menjangkau nasabah di daerah terpencil dan memperpendek rantai distribusi. Ketiga pilar ini saling memperkuat, pembiayaan yang disertai pendampingan cenderung lebih produktif dan lebih aman secara kredit.

Dampak konkret dari strategi ini mulai tampak. Selain pertumbuhan portofolio UMKM, program-program inkubasi BSI seperti Talenta Wirausaha, program kompetisi wirausaha, dan kampanye keberlanjutan (BSI Sustainable Movement) yang mendorong inovasi hijau dan praktik usaha yang bertanggung jawab sosial-lingkungan.

Fokus pada produk halal dan sertifikasi membantu UMKM menembus ceruk pasar yang menjanjikan, sekaligus memperkuat klaim Indonesia sebagai pusat ekonomi halal. Hasilnya, peningkatan nilai tambah bagi produk lokal dan peluang ekspor yang lebih baik.

Pernyataan Sefudin Suria Hidayat tentang porsi khusus bagi Kalsel mempertegas komitmen regional BSI ,sebuah prakarsa yang, jika terus diperdalam dan dikolaborasikan, berpotensi mengubah pola pembangunan ekonomi daerah menjadi lebih inklusif dan berkeadilan. (Olpah Sari).