Catatan Dari Bali Daerah Percontohan SP4N LAPOR
Role Model Pengelolaan Terbaik Membuat Banjarmasin Studi Tiru ke Denpasar
Bali tak hanya dianugerahkan memiliki alam yang indah dan bervariatif, sehingga menjadi daya tarik wisata yang mendunia. Namun dibalik itu juga Bali ternyata menjadi salah satu daerah rujukan nasional dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) yang ditunjuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Pemerintah Provinsi Bali sebagai salah satu dari 6 Daerah (3 Provinsi dan 3 Kabupaten) Proyek Percontohan Nasional Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR), sehingga dapat menjadi role model pengelolaan SP4N-LAPOR di Indonesia.
Berdasarkan data yang dirilis Diskominfos Provinsi Bali, disebutkan selama satu setengah Tahun Pemprov Bali berkomitmen dan menunjukkan kepada Pemerintah dan masyarakat sehingga dapat menjadi role model pengelolaan SP4N-LAPOR di Indonesia. terutama dalam menyikapi laporan masyarakat terhadap permasalahan riil yang ada dilapangan.
“Selama ini Pemprov Bali telah menanggapi berbagai aduan pelaporan dsri masyarakat baik itu terkait hal teknis kewenangan Pemerintah Kabupanten/Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Namun, terkait penanganan yang berkaitan dengan Pemerintah Pusat, Cok Ace berharap kedepannya dapat terintegrasi lebih baik sehingga quick respon dapat dilaksanakan,” terang Wakil Gubernur Bali Tjorda Oka Artha Ardhana Sukawati saat mengikuti acara Penguatan Komitmen Pelaksanaan SP4N Lapor di 6 Wilayah Percontohan yang dilaksanakan secara virtual oleh Kemenpan-RB, bulan Maret 2023 lalu.
Bahkan Bali sendiri menyambut baik dan mengapresiasi Kemenpan-RB RI yang telah menjalin kerjasama dengan Lembaga Mitra Pembangunan United Nations Development Programme (UNDP) dan The Korea International Cooperation Agency (KOICA) dalam peningkatan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik (SP4N-LAPOR!), baik di tingkat nasional maupun daerah melalui program “KOICA-UNDP Partnership for Capacity Development for an Integrated National Complaint Handling System (SP4N-LAPOR!) in Indonesia”.
Hal ini pula membuat Pemerintah Kota Banjarmasin perlu banyak belajar dengan Provinsi Bali dalam hal tata kelola dan manajemen yang baik dan profesional pada SP4N-LAPOR). Mereka pun memberangkatkan Para admin dan pengelola SP4N LAPOR Pemerintah Kota Banjarmasin yang di Komandoi oleh Diskominfotik Banjarmasin melaksanakan Studi Tiru Program SP4N LAPOR ke Diskominfo Kota Denpasar, Kamis lalu (24/05/2023).
Di Kota Denpasar Bali, rombongan Pemko Banjarmasin yang dipimpin oleh Kepala Diskominfotik Banjarmasin, Windiasti Kartika, S.T, M.T didampingi Kabid Komunikasi Publik, Hj Nurbaiti itu disambut langsung oleh Pengelola SP4N LAPOR Diskominfo Kota Denpasar, Imade Arta Wibawa, S.Kom.
Kepada rombongan kota Seribu Sungai ini, Imade Arta Wibawa pun menceritakan bagaimana tata kelola SP4N LAPOR INI.Disebutkan juga, sejak tahun 2013 integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang ada di Kota Denpasar mempunyai Aplikasi Pro Denpasar atau Denpasar Prama Sewaka (DPS).
“Jadi terkait dengan integrasi kita dari 2013, kita integrasi dengan SP4N Lapor aplikasi dari Kemenpan RB. Diskominfo Kota Denpasar adalah portal utama setiap pengaduan yang masuk dari masyarakat. SP4N LAPOR kita integrasikan melalui Damamaya Pro Denpasar untuk koordinasi internal pejabat penghubung yang ada di Kota Denpasar,” ujarnya sembari mengajak melihat dari dekat ruangan kerja SP4N LAPOR Denpasar, Bali.
Paparan yang disampaikan Imade ini pun menarik perhatian tim Admin SP4N LAPOR Kota Banjarmasin. Terlebih Denpasar punya aplikasi LAPOR! yang disediakan bagi masyarakat untuk melaporkan setiap keluhan atas kinerja instansi atau lembaga pemerintahan di Lingkungan Pemkot Denpasar yang terhubung dengan provinsi hingga pusat. Aplikasi yang terintegrasi dengan Super Apps Pro Denpasar, kini diterapkan lebih efektif.
Kepala Diskominfotik Banjarmasin, Windiasti Kartika, ST, MT mengatakan dari kunjungan ini banyak hal yang bisa ditiru dan diterapkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
“Terkait pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR Pro Denpasar yang sudah dilakukan oleh Kota Denpasar sejak tahun 2013,” ucapnya.
Menurut perempuan yang dikenal dekat dengan awak media ini, tentunya yang perlu ditiru oleh Pemko Banjarmasin antara lain bagaimana mengintegrasikan seluruh aduan dari masyarakat melalui SP4N LAPOR.
“Untuk mengintegrasikan seluruh aduan tersebut bisa kita coba dengan membuat aplikasi sendiri yang Denpasar lakukan yaitu Pro Denpasar SP4N LAPOR dengan meminta ke Kemenpan RB, mungkin bisa ditiru,” ujarnya menambah.
Maka dari itu, ia berharap masyarakat yang kecendrungan mengadu melalui media sosial pimpinan atau kepala daerah bisa dilatih untuk menyampaikan aduan ke platform resmi, agar masyarakat terbiasa nantinya untuk menyampaikan aduan ke platform-platform yang dimiliki oleh daerah.
“Jadi semua aduan dari masyarakat itu bisa kita pantau progresnya dan ditindaklanjuti oleh SKPD,” imbuhnya pula.
Windi kembali berharap dengan adanya kunker tersebut, admin SP4N LAPOR Pemerintah Kota Banjarmasin bisa membuka wawasan dan juga meningkatkan kinerja teman-teman admin lapor agar lebih cepat untuk menindak lanjuti aduan yang di sampaikan oleh masyarakat.
“Harapannya dengan adanya kunjungan kerja ini kita bisa membuka wawasan kemudian juga meningkatkan kinerja teman-teman admin lapor,” harapnya.
Berdasarkan info yang dilansir Diskominfos Provinsi Bali, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memperkuat kerja sama dengan dua organisasi internasional untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik masyarakat. Dua organisasi tersebut adalah Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan United Nations Development Programme (UNDP). Enam instansi daerah mendapat bantuan pendampingan khusus yang menjadi katalis terwujudnya pengelolaan pengaduan ideal.
Sebagaimana disampaikan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, saat membuka Penguatan Komitmen Pelaksanaan SP4N Lapor di 6 Wilayah Percontohan yang dilaksanakan secara virtual oleh Kemenpan-RB, bulan Maret 2023 lalu, ada Enam daerah yang mendapat bimbingan khusus dan dijadikan percontohan adalah Pemprov D.I Yogyakarta, Pemprov Sumatra Barat, Pemprov Bali, Pemkab Badung, Pemkab Sleman, dan Pemkab Tangerang.
“Kesuksesan program ini bergantung pada komitmen pimpinan pemerintah daerah untuk dapat memberikan perhatian khusus dan memastikan pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari program yang diprioritaskan,” ujarnya mengingatkan (Ridzky Husna).
