Sekdaprov Kalsel: Konektivitas Jadi Fondasi Pemerintahan Digital

0
SEKDAPROV DATA

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin memberikan plakat penghargaan kepada perwakilan Dinas Kominfo Barito Kuala. (Foto - Biro Adpim Kalsel).

Transformasi pemerintahan digital di Kalimantan Selatan masih menghadapi pekerjaan mendasar, yakni pemerataan konektivitas internet.

Ketersediaan jaringan menjadi prasyarat agar pelayanan publik berbasis digital dapat berjalan dan menjangkau masyarakat hingga wilayah yang belum terlayani akses komunikasi.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dinas Komunikasi dan Informatika se-Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Selasa (17/11/2026).

Dalam sambutan sekaligus arahannya, Syarifuddin menegaskan bahwa konektivitas merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan digital.

Tanpa dukungan jaringan komunikasi dan akses internet yang memadai, penerapan berbagai sistem pemerintahan berbasis teknologi akan sulit berjalan secara merata.

Ia menyoroti masih adanya wilayah di Kalimantan Selatan yang belum terjangkau sinyal dan menghadapi keterbatasan akses internet.

Kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu ditangani bersama agar transformasi digital tidak hanya berkembang di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau seluruh wilayah.

Rakerda yang diselenggarakan Dinas Kominfo Provinsi Kalsel tersebut mengangkat tema “Optimalisasi Penerapan Pemerintahan Digital pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan”.

Forum ini menjadi ruang koordinasi bagi jajaran Dinas Kominfo provinsi dan kabupaten/kota untuk menyamakan langkah, mengidentifikasi persoalan, serta memperkuat sinergi dalam pengembangan pemerintahan digital di daerah.

Pemerataan infrastruktur komunikasi, peningkatan kualitas layanan internet, dan penguatan koordinasi antarpemerintah daerah menjadi bagian penting yang perlu mendapat perhatian dalam agenda transformasi digital.

Pemerintahan digital pada dasarnya tidak cukup diukur dari banyaknya aplikasi atau sistem elektronik yang dibangun. Keberhasilannya juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah menghadirkan layanan yang mudah diakses, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa terkendala kondisi geografis maupun keterbatasan jaringan.

Melalui Rakerda tersebut, diharapkan jajaran Diskominfo se-Kalimantan Selatan dapat memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah konkret untuk mempercepat penerapan pemerintahan digital, sekaligus mendorong pemerataan konektivitas di seluruh wilayah Banua.(Olpah Sari).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!