Indeks Inovasi Banjarmasin Merosot, Wali Kota Tegur SKPD
Wali Kota Banjarmasin HM Yamin melakukan komunikasi secara online dengan Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah dalam Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Inovasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 di BW Kindai Hotel, Senin (16/11/2026).(Foto-Media Center Banjarmasin).
Penurunan Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Banjarmasin pada 2026 menjadi alarm bagi Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membenahi kinerja inovasi di lingkungan birokrasi.
Indeks yang sebelumnya mencapai 62,95 persen pada 2025, kini merosot menjadi 54,81 persen.
Penurunan tersebut mendorong Pemko Banjarmasin melakukan evaluasi terhadap komitmen perangkat daerah sekaligus kualitas inovasi yang selama ini dikembangkan.
Persoalan itu mengemuka dalam Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Inovasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 di BW Kindai Hotel, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada para pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI).
Dalam paparan dan diskusi bersama narasumber Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, terungkap sejumlah persoalan yang memengaruhi penurunan indeks inovasi.
Dua di antaranya adalah lemahnya komitmen pimpinan instansi dan rendahnya tingkat kematangan dokumen inovasi.
Materi disampaikan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintah dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, Dr. Ir. David Yama, bersama Analis Kebijakan Ahli Madya BSKDN, Nuril Fikri Aulia.
Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR, yang mengikuti kegiatan secara daring, meminta seluruh perangkat daerah mengubah cara pandang terhadap inovasi.
Menurutnya, inovasi tidak boleh berhenti sebagai kewajiban administratif untuk memenuhi penilaian pemerintah pusat. Inovasi harus menjadi bagian dari investasi pembangunan dan instrumen untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Yamin secara khusus meminta Bappeda Litbang mengoordinasikan pembenahan bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ia menekankan pentingnya mengidentifikasi inovasi berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Kepala SKPD juga diminta membangun komitmen internal dan memberikan ruang kepada pegawai untuk menghasilkan terobosan yang berdampak terhadap kinerja organisasi.
Selain itu, keberlanjutan inovasi menjadi perhatian penting. Inovasi yang telah berjalan selama dua tahun harus dikembangkan agar tidak berhenti sebagai kegiatan rutin tanpa pembaruan.
“Jangan sampai ini hanya di atas kertas dan sebatas dokumen pelaporan administratif semata. Kepala SKPD dan BUMD harus menjadi motor penggerak inovasi dalam memperkuat sinkronisasi,” tegas Yamin.
Ia mengingatkan, sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 114 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah, inovasi yang telah berusia dua tahun tanpa pengembangan lebih lanjut tidak lagi dinilai sebagai inovasi dan hanya dipandang sebagai kegiatan rutin biasa.
“Inovasi harus menjadi budaya kerja dan cara kita melayani masyarakat. Kita butuh birokrasi yang berpikir kreatif, bertindak cepat, dan berorientasi pada hasil untuk mewujudkan visi Banjarmasin Maju Sejahtera,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, menjelaskan bahwa Bimtek tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas aparatur sekaligus membedah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, aparatur perlu memahami seluruh tahapan penyelenggaraan inovasi, mulai dari mengidentifikasi masalah, merancang solusi, melaksanakan program, mengumpulkan bukti dampak, hingga menyusun laporan pertanggungjawaban.
“Ini penting bagi aparatur di SKPD maupun BUMD agar paham betul terkait penyelenggaraan inovasi daerah secara utuh. Mulai dari cara mengidentifikasi masalah di masyarakat, merancang solusi, implementasi, mengumpulkan bukti dampak, hingga penyusunan pelaporannya,” jelas Suri.
Kegiatan tersebut melibatkan seluruh unsur Pemerintah Kota Banjarmasin, mulai dari staf ahli, asisten, kepala SKPD dan BUMD, camat, kepala puskesmas, hingga operator teknis dan inovator di masing-masing unit kerja.
Melalui pendampingan BSKDN Kemendagri, Pemko Banjarmasin berharap pembenahan inovasi tidak berhenti pada perbaikan dokumen penilaian. Setiap perangkat daerah dituntut menghasilkan terobosan yang memiliki ukuran keberhasilan jelas dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penurunan indeks menjadi momentum bagi Pemko Banjarmasin untuk menguji kembali sejauh mana inovasi telah menjadi budaya kerja birokrasi, sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik.(Ridzky Husna).
