Komunitas Tuli Batulicin Dapat Akses Edukasi Perpajakan Inklusif
Antusiasme yang tinggi Komunitas Tuli di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan mendapat ilmu baru perpajakan. (Foto - Humas DJP Kalselteng).
Komunitas Tuli di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, memperoleh akses edukasi perpajakan melalui kolaborasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batulicin.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 3 KPP Pratama Batulicin, Selasa (27/10/2026), mengintegrasikan program Business Development Services (BDS) dengan Program Pajak Berisyarat.
Inisiatif ini ditujukan untuk memperluas akses informasi perpajakan, termasuk bagi penyandang disabilitas yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Anggota Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Batulicin yang mengikuti kegiatan tersebut memiliki latar belakang beragam.
Mereka terdiri atas pelaku usaha dan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah.
Keikutsertaan komunitas Tuli menjadi bagian dari upaya DJP menghadirkan edukasi perpajakan yang lebih inklusif, sehingga masyarakat dengan kebutuhan komunikasi berbeda tetap memiliki kesempatan memahami hak dan kewajiban perpajakannya.
Kepala KPP Pratama Batulicin, Hari Tri Utomo, bersama Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Moch. Luqman Hakim, hadir dalam kegiatan tersebut.
Hari menegaskan komitmen DJP untuk memperluas pelaksanaan Program Pajak Berisyarat ke berbagai wilayah di Indonesia. Ia juga berharap sistem dan layanan perpajakan semakin mudah diakses oleh komunitas Tuli.
“DJP akan terus mendorong pelaksanaan Pajak Berisyarat di seluruh Indonesia. Kami juga berharap sistem dan layanan DJP ke depannya semakin mudah diakses oleh teman-teman Tuli,” ujar Hari.
Dalam sesi edukasi, Penyuluh Pajak Ganung Harnawa dan Edi Darmawan menyampaikan materi mengenai hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Penyuluhan ini memberikan pemahaman dasar mengenai ketentuan perpajakan, terutama bagi peserta yang sedang menjalankan atau mengembangkan usaha.
Salah satu peserta, Pratiwi, pelaku usaha dari komunitas Tuli, mengaku memperoleh tambahan pengetahuan setelah mengikuti sosialisasi tersebut.
“Saya senang dan berterima kasih atas sosialisasi yang diberikan hari ini. Kegiatan ini menambah pemahaman saya mengenai perpajakan, meskipun omzet usaha saya belum mencapai Rp500 juta,” kata Pratiwi.
Bagi pelaku UMKM, pemahaman perpajakan menjadi bagian penting dalam pengelolaan usaha. Pengetahuan mengenai administrasi dan kewajiban pajak dapat membantu pelaku usaha memahami ketentuan yang berlaku serta mempersiapkan pengelolaan bisnis secara lebih tertib.
Integrasi Program Pajak Berisyarat dengan BDS ini menjadi pelaksanaan perdana di lingkungan KPP Pratama Batulicin. DJP berharap kolaborasi dengan Gerkatin Batulicin dapat berkembang menjadi kemitraan berkelanjutan untuk memperluas jangkauan edukasi perpajakan yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Melalui BDS, DJP berupaya mendukung pengembangan UMKM melalui peningkatan pemahaman administrasi usaha dan kepatuhan perpajakan. Sementara itu, Pajak Berisyarat menjadi pendekatan untuk mengurangi hambatan komunikasi dalam mengakses informasi perpajakan.
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah terus mendorong unit kerja di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah untuk mengembangkan edukasi yang partisipatif, komunikatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Akses informasi yang inklusif diharapkan memberi kesempatan yang lebih setara bagi komunitas Tuli untuk memahami ketentuan perpajakan, mengembangkan usaha, dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Edukasi perpajakan tidak cukup sekadar menyampaikan aturan. Informasi juga perlu disampaikan dengan cara yang dapat dipahami oleh setiap warga, termasuk komunitas Tuli, agar mereka memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses layanan publik.(Olpah Sari).
