Kalsel Maju Tetapi PR Belum Usai
Sekdaprov Kalsel HM Syarifuddin saat memberikan pandangan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam sidang Paripurna DPRD Kalsel, pada Rabu (25/03/2026), di ruang rapat paripurna H Mansyah Addrian, Gedung DPRD setempat, di Banjarmasin.(Foto - Dok Biro Adpim Kalsel).
Kinerja pembangunan Kalimantan Selatan sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Sejumlah indikator utama bergerak membaik, dari kualitas sumber daya manusia hingga pertumbuhan ekonomi.
Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab tantangan struktural yang masih membayangi.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalsel Tahun Anggaran 2025 mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 76,10, dari 75,19 pada tahun sebelumnya.
Kenaikan ini mencerminkan perbaikan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat.
Penurunan angka kemiskinan juga menjadi sinyal positif. Persentasenya turun dari 4,1 persen pada 2024 menjadi 3,82 persen pada 2025. Di saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka relatif terjaga di angka 4,16 persen, menunjukkan pasar kerja yang cukup stabil di tengah dinamika ekonomi.
Dari sisi pertumbuhan, ekonomi Kalsel tumbuh 5,22 persen lebih tinggi dibandingkan capaian 2024 sebesar 5,06 persen, sekaligus melampaui rata-rata nasional. Angka ini mengindikasikan ketahanan ekonomi daerah yang tetap terjaga.
Perbaikan juga terlihat pada aspek pemerataan. Rasio gini menurun dari 0,302 menjadi 0,287, menempatkan Kalsel dalam kategori ketimpangan rendah. Distribusi kesejahteraan dinilai semakin merata, meski belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah.
Namun, di balik capaian tersebut, sejumlah pekerjaan rumah masih menunggu penyelesaian. Kualitas pendidikan belum merata, kesempatan kerja perlu diperluas, dan ketergantungan pada sektor pertambangan masih menjadi tantangan utama dalam struktur ekonomi daerah. Di sisi lain, kesenjangan pembangunan antarwilayah juga masih terasa.
Situasi ini menegaskan bahwa pertumbuhan belum sepenuhnya inklusif. Tanpa langkah korektif yang terarah, capaian makro berisiko tidak sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
DPRD Kalsel memposisikan pembahasan LKPj sebagai momentum evaluasi, bukan sekadar formalitas tahunan. Melalui panitia khusus lintas sektor, lembaga legislatif akan menguji efektivitas program, ketepatan anggaran, hingga dampak nyata kebijakan di lapangan.
Rekomendasi yang dihasilkan nantinya diharapkan tidak berhenti sebagai catatan administratif, melainkan menjadi dasar perbaikan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif.
Di tengah tren kinerja yang menguat, tantangan yang tersisa menuntut konsistensi sekaligus keberanian melakukan pembenahan. Kalsel memang bergerak maju, tetapi untuk memastikan kemajuan itu merata dan berkelanjutan, pekerjaan belum benar-benar usai.(Olpah Sari).
