Kejutan Pasca lebaran Pejabat Pemko Banjarmasin Dirombak
Tujuh pejabat di lingkungan Pemko Banjarmasin yang dirombak pasca lebaran. (Foto - Dok Media Center Banjarmasin).
Usai libur Lebaran, Pemerintah Kota Banjarmasin langsung tancap gas. Tanpa jeda panjang, perombakan pejabat tinggi pratama digelar.
Hal ini adalah penegasan dan sinyal bahwa roda pemerintahan tak ingin berlama lama dalam mode jeda.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin, Rabu (25/3/2026), dipimpin langsung Wali Kota Muhammad Yamin HR.
Langkah ini dibaca sebagai bagian dari penyegaran birokrasi di tengah tantangan kota yang kian kompleks.
Di hadapan jajaran SKPD, Yamin menegaskan bahwa rotasi dan penempatan pejabat bukan sekadar rutinitas administratif. Ada pesan yang lebih tegas, birokrasi harus bergerak lebih adaptif, profesional, dan mampu menjawab ekspektasi publik yang terus meningkat.
“Jabatan adalah amanah, dengan tanggung jawab besar dan tuntutan kinerja yang nyata,” ujarnya.
Penataan ulang struktur ini, menurutnya, berbasis pada kebutuhan organisasi dan kesesuaian kompetensi aparatur. Artinya, pergeseran yang terjadi bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari upaya memperkuat mesin birokrasi agar lebih efektif.
Lebih jauh, Yamin menyoroti pentingnya mengakhiri ego sektoral di internal pemerintahan. Ia mendorong seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu irama, mengutamakan kolaborasi ketimbang berjalan sendiri-sendiri.
“Semua harus dalam satu arah, untuk pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan kota yang lebih maju,” tegasnya.
Tujuh pejabat mengalami pergeseran dalam pelantikan kali ini. Beberapa posisi strategis berganti, termasuk pada sektor pemerintahan, ekonomi, hingga lingkungan hidup. Pergantian ini menjadi indikator bahwa pemerintah kota tengah melakukan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan ke depan.
Ikhsan Budiman yang sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah kini mengisi posisi staf ahli di bidang digitalisasi dan reformasi birokrasi. Sementara posisi lain seperti Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja, Badan Kesbangpol, hingga Dinas Lingkungan Hidup juga mengalami rotasi.
Langkah cepat pascalebaran ini memberi pesan jelas tidak ada waktu panjang untuk beradaptasi. Ekspektasi terhadap kinerja birokrasi tetap tinggi, bahkan sejak hari pertama kembali bekerja.
Di balik suasana hangat Idulfitri, Pemerintah Kota Banjarmasin justru memilih momentum ini untuk melakukan “reset” organisasi.
Sebuah langkah yang bisa dibaca sebagai upaya mempercepat ritme kerja, sekaligus menjawab tantangan pelayanan publik yang kian dinamis.
Kini, ujian sesungguhnya ada pada implementasi. Apakah penyegaran ini mampu mendorong kinerja lebih efektif, atau sekadar menjadi rotasi rutin tanpa dampak signifikan waktu yang akan menjawab.(Ridzky Husna).
