Sampah Tak Lagi Ditimbun, Kalsel Disiapkan Jadi Mesin Daur Ulang Nasional

Oleh: Fikri Husaini

Masalah sampah di Kalimantan Selatan tidak lagi diposisikan sebagai urusan pinggiran. Ia kini masuk ke ruang utama kebijakan dan didorong menjadi sistem yang terukur, terpadu, dan berbasis hasil.

Komitmen itu ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, saat bertemu Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, bersama jajaran kepala dinas lingkungan hidup se-Kalsel di Banjarmasin, Senin (23/3/2026).

Bagi pemerintah pusat, Kalsel bukan sekadar daerah dengan persoalan sampah, tetapi juga kandidat kuat untuk menjadi model pengelolaan lingkungan berbasis daerah.

“Dengan kepemimpinan Pak Muhidin, kita dorong Kalimantan Selatan menjadi unggulan kegiatan lingkungan hidup,” ujar Hanif.

Namun di balik optimisme itu, data berbicara tegas. Dari total timbunan sampah sekitar 22.253 ton per hari, baru sekitar 827 ton yang terkelola. Artinya, lebih dari separuh atau sekitar 61 persen masih belum tertangani secara sistematis.

Dari Kumpul-Angkut-Buang ke Kelola dari Sumber

Selama ini, pola pengelolaan sampah di banyak daerah masih bertumpu pada pendekatan lama, kumpul, angkut, buang. Model ini terbukti tidak lagi relevan menghadapi lonjakan volume sampah harian.

Kementerian Lingkungan Hidup mendorong perubahan paradigma, pengelolaan harus dimulai dari sumber, yakni rumah tangga.

Langkah paling mendasar, namun krusial adalah pemilahan sampah. Organik dan non-organik dipisahkan sejak awal. Sampah organik bisa langsung diolah menjadi kompos atau ditimbun secara ramah lingkungan, sementara sampah non-organik diarahkan ke proses daur ulang.

“Itu dulu yang harus kita pastikan berjalan. Pemilahan dari rumah akan mengurangi beban sistem secara signifikan,” tegas Hanif.

Di Kalsel, pendekatan ini dinilai realistis karena kebutuhan terhadap pupuk organik cukup tinggi, terutama untuk sektor pertanian.

Strategi berikutnya adalah memperkuat keberadaan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) di tingkat komunitas. Sistem ini memungkinkan sampah dikelola sebelum mencapai Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sehingga volume residu yang dibuang bisa ditekan drastis.

TPS-3R bukan sekadar fasilitas teknis, melainkan ekosistem pengelolaan berbasis masyarakat. Di titik inilah peran pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci mulai dari penyediaan infrastruktur hingga penguatan partisipasi warga.

Kementerian juga mengusulkan solusi sederhana namun efektif distribusi tempat sampah berbasis drum non-logam yang dirancang untuk memudahkan pemilahan di tingkat rumah tangga.

Modal Awal Prestasi Daerah

Di tengah tantangan besar, Kalsel memiliki modal penting. Empat daerah yakn Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Tanah Bumbu, telah meraih predikat “Menuju Kota Bersih”. Capaian ini menjadi indikator bahwa praktik baik sudah mulai terbentuk.

Target berikutnya tidak main-main: mendorong daerah-daerah tersebut meraih penghargaan Adipura, sekaligus menjadi role model bagi wilayah lain.

Gubernur H. Muhidin menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sporadis. Dibutuhkan konsistensi, koordinasi, dan kontrol berkala.

Ia membuka ruang evaluasi rutin bersama pemerintah kabupaten/kota, bahkan tidak menutup kemungkinan menghadirkan kembali Menteri Lingkungan Hidup dalam forum lanjutan.

“Ini bukan pekerjaan sekali selesai. Harus ada kesinambungan,” ujarnya.

Muhidin juga mendorong daerah untuk aktif melakukan studi banding ke wilayah yang telah berhasil mengelola sampah menjadi sumber ekonomi mulai dari kompos, bahan bakar alternatif, hingga produk daur ulang bernilai jual.

Sampah sebagai Sumber Daya

Narasi besar yang sedang dibangun di Kalsel adalah menggeser cara pandang dari sampah sebagai beban, menjadi sampah sebagai sumber daya.

Jika strategi ini berjalan konsisten pemilahan dari rumah, penguatan TPS-3R, dukungan kebijakan daerah, dan pengawasan berkelanjutan—maka persoalan 61 persen sampah tak terkelola bukan mustahil untuk ditekan secara signifikan.

Karenanya  Kalsel tidak hanya menyelesaikan masalahnya sendiri, tetapi juga berpeluang menjadi rujukan nasional.

Sebab Endingnya adalah keberhasilan pengelolaan sampah bukan ditentukan oleh seberapa besar TPA yang dimiliki, melainkan seberapa sedikit sampah yang sampai ke sana.

*Penulis adalah Jurnalis Economic Travelling.Com