LUKMAN BUKU TERBARU

Membaca Isu Politik dengan Akal, Hati, dan Jiwa: Dari MADILOG Tan Malaka, Fihi Ma Fihi Rumi, Tabayyun Gus Dur, hingga Psikologi Nafs dalam Islam

Oleh: Dr. H. Lukman Fadlun, S.H., M.H.

Indonesia memiliki demokrasi yang memberi ruang kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, mengkritik kebijakan, dan berbeda pandangan.

Namun, ada satu persoalan yang semakin terasa dalam kehidupan politik kita yaitu kemampuan masyarakat untuk menggunakan akal sehat ketika menghadapi informasi dan perbedaan politik.

Setiap hari, masyarakat berhadapan dengan begitu banyak informasi. Berita politik muncul dari berbagai media, potongan video beredar melalui grup percakapan, sementara opini para tokoh memenuhi ruang media sosial. Informasi datang silih berganti, sering kali lebih cepat daripada kemampuan kita memeriksa kebenarannya.

Persoalannya bukan lagi sekadar siapa yang memiliki informasi paling banyak. Persoalan yang lebih mendasar adalah siapa yang mampu membedakan fakta dari opini, kritik dari fitnah, serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dari propaganda yang sengaja dibangun untuk memengaruhi pikiran publik.

Pengalaman Pemilu 2024 memberikan gambaran mengenai persoalan tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pemantauan terhadap penyebaran hoaks yang berkaitan dengan pemilu.

Berbagai informasi palsu beredar melalui platform digital, mulai dari isu mengenai calon pemimpin, lembaga penyelenggara pemilu, hingga hasil pemungutan suara.

Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Masyarakat memiliki kebebasan mengakses informasi, tetapi kebebasan itu belum selalu diikuti kemampuan untuk mengolah dan mengujinya.

Media sosial juga mengubah cara masyarakat berpolitik. Orang dapat membangun opini hanya dari potongan video beberapa detik.

Sebuah pernyataan bisa dipisahkan dari konteksnya, kemudian disebarkan untuk membentuk persepsi tertentu. Tidak jarang, seseorang lebih dahulu menentukan siapa yang harus dibela atau disalahkan sebelum memahami persoalan secara utuh.

Dalam keadaan seperti ini, perbedaan politik mudah berubah menjadi permusuhan. Orang tidak lagi sibuk memperdebatkan gagasan, tetapi mempertahankan identitas kelompoknya. Kritik dianggap sebagai serangan pribadi, sementara kesalahan pihak yang didukung sering kali dicari pembenarannya.

Saya melihat persoalan ini tidak cukup dijelaskan melalui pendekatan politik dan komunikasi semata.

Ada persoalan yang lebih dalam, yaitu bagaimana manusia menggunakan akal, mengelola hati, dan mengendalikan dorongan jiwanya.

Menariknya, kita memiliki warisan pemikiran yang dapat digunakan untuk membaca persoalan tersebut.

Saya mencoba mempertemukan empat pendekatan mulai MADILOG karya Tan Malaka, pemikiran Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi, etika tabayyun yang dapat dibaca melalui pemikiran Gus Dur, serta konsep nafs dalam tradisi pemikiran Islam.

Keempatnya memiliki latar belakang berbeda. Namun, masing-masing memberikan pelajaran penting tentang bagaimana manusia seharusnya menyikapi kenyataan, informasi, perbedaan, dan dirinya sendiri.

Tan Malaka dan Pentingnya Membebaskan Akal

Dalam MADILOG, singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika, Tan Malaka menawarkan cara berpikir yang menempatkan kenyataan dan penalaran sebagai dasar memahami kehidupan.

Buku yang mulai ditulisnya pada 1942 itu lahir dari kegelisahan terhadap kebiasaan masyarakat yang mudah menerima sesuatu tanpa pengujian. Tan Malaka mengkritik cara berpikir yang bergantung pada kepercayaan tanpa dasar rasional. Ia ingin masyarakat terbiasa menggunakan akal untuk memahami berbagai persoalan.

Pemikiran tersebut terasa dekat dengan kehidupan politik sekarang.

Lihat saja bagaimana sebagian masyarakat menerima informasi politik. Sebuah berita dianggap benar karena berasal dari tokoh yang disukai.

Sebuah tuduhan dipercaya karena disebarkan oleh kelompok yang memiliki kesamaan pilihan politik. Bahkan, informasi yang belum jelas sumbernya dapat memperoleh pembenaran hanya karena dibagikan berkali-kali.

Ukuran kebenaran perlahan bergeser. Popularitas pembawa pesan lebih menentukan daripada kekuatan bukti yang disampaikan.

MADILOG mengajak kita keluar dari kebiasaan semacam itu.

Materialisme mengarahkan manusia untuk memeriksa kenyataan berdasarkan fakta dan kondisi konkret. Dialektika mengajarkan bahwa suatu persoalan perlu dipahami melalui hubungan, perubahan, serta pertentangan yang terjadi di dalamnya. Sementara logika membantu manusia menyusun pemikiran dan menarik kesimpulan secara masuk akal.

Ketiga pendekatan ini penting dalam membaca isu politik.

Misalnya, ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan, masyarakat tidak seharusnya langsung memberikan penilaian hanya berdasarkan pernyataan pejabat atau kritik dari kelompok oposisi. Kita perlu memeriksa isi kebijakan, data pendukung, tujuan yang hendak dicapai, serta dampaknya bagi masyarakat.

Kebijakan publik selalu memiliki konteks dan konsekuensi. Ada kelompok yang mungkin memperoleh manfaat, sementara kelompok lain menghadapi beban. Perbedaan kepentingan tersebut perlu dibaca secara rasional.

Kritik politik juga harus melalui pemeriksaan yang sama. Tidak semua kritik otomatis benar, sebagaimana tidak semua kebijakan pemerintah otomatis salah.

Demokrasi membutuhkan warga negara yang berani memeriksa kedua belah pihak. Mereka tidak menyerahkan penilaian kepada tokoh yang dikagumi atau kelompok yang diikuti.

Bagi saya, inilah salah satu pesan penting MADILOG: kemerdekaan berpikir harus dimulai dari keberanian menguji informasi, termasuk informasi yang sesuai dengan keyakinan sendiri.

Rumi dan kedalaman memahami persoalan

Akal memang diperlukan untuk memeriksa fakta. Namun, manusia tidak hanya berhadapan dengan persoalan yang dapat diselesaikan melalui data dan penalaran.

Ada dimensi batin yang ikut menentukan bagaimana seseorang memandang kehidupan. Dalam hal ini, pemikiran Jalaluddin Rumi melalui Fihi Ma Fihi memberikan ruang perenungan yang menarik.

Rumi mengajak manusia memahami kehidupan melalui kedalaman makna. Dalam pemikiran sufistiknya, manusia perlu melihat melampaui apa yang tertangkap oleh penglihatan lahiriah. Penampilan, ucapan, dan peristiwa yang tampak belum tentu menggambarkan keseluruhan kenyataan.

Pelajaran ini dapat digunakan untuk membaca perilaku politik.

Dalam politik, pencitraan sering kali menjadi bagian dari komunikasi publik. Seorang tokoh dapat tampil dengan bahasa sederhana, memperlihatkan kedekatan dengan rakyat, atau menyampaikan pesan yang menyentuh emosi. Semua itu merupakan bagian dari cara membangun hubungan dengan masyarakat.

Namun, publik perlu melihat lebih jauh daripada penampilan.

Ketika seorang pemimpin menyampaikan janji, masyarakat perlu menilai kemampuan dan rekam jejaknya.

Demikian juga saat  sebuah kebijakan diumumkan, perlu diperiksa siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung konsekuensinya. Ketika seorang tokoh mengkritik pihak lain, perlu dilihat apakah kritik tersebut didasarkan pada persoalan substantif atau sekadar kepentingan politik.

Membaca politik dengan kedalaman batin juga berarti tidak mudah dikuasai oleh kebencian.

Seseorang yang berbeda pilihan politik tidak otomatis menjadi musuh. Orang yang memiliki pandangan berbeda masih memiliki hak untuk dihormati. Perbedaan pendapat seharusnya membuka ruang dialog, bukan menjadi alasan untuk merendahkan martabat orang lain.

Saya memahami pemikiran Rumi sebagai pengingat bahwa kejernihan manusia tidak hanya bergantung pada kemampuan mengetahui sesuatu, tetapi juga pada kesediaan melihat persoalan dengan kebijaksanaan.

Akal membantu kita menilai apa yang benar. Kedalaman hati membantu kita memahami mengapa manusia bisa berbeda.

Gus Dur dan Budaya Tabayyun Yang Mulai Ditinggalkan

Ada satu kebiasaan yang seharusnya menjadi bagian penting dari kehidupan demokrasi, yaitu tabayyun.

Al-Qur’an melalui Surah Al-Hujurat ayat 6 memberikan perintah agar orang beriman memeriksa kebenaran berita yang diterima sebelum mengambil tindakan.

Pesan ini sangat jelas,tentang informasi yang belum teruji dapat menimbulkan kesalahan dan merugikan orang lain.

Tabayyun bukan sekadar urusan hubungan antarindividu. Dalam kehidupan bernegara, prinsip ini merupakan dasar etika komunikasi publik.

Pemikiran Gus Dur tentang kemanusiaan, toleransi, kebebasan berpikir, dan penghormatan terhadap perbedaan dapat dibaca sejalan dengan semangat tersebut. Masyarakat tidak boleh menjadikan prasangka sebagai dasar dalam menilai orang lain.

Kita bisa melihat bagaimana persoalan ini muncul dalam percakapan politik sehari-hari.

Seseorang mengunggah tuduhan terhadap seorang pejabat. Belum ada pemeriksaan, tetapi informasi tersebut sudah menyebar ke berbagai grup percakapan.

Ada yang langsung mempercayai, ada yang menambahkan komentar, dan ada pula yang menggunakannya untuk menyerang kelompok politik tertentu.

Dalam beberapa kasus, klarifikasi datang terlambat. Namun, kerusakan terhadap reputasi seseorang sudah terlanjur terjadi.

Kebiasaan membagikan informasi tanpa memeriksa sumbernya memperlihatkan lemahnya tanggung jawab dalam menggunakan kebebasan berpendapat.

Padahal, kebebasan berbicara selalu memiliki konsekuensi. Setiap orang memang berhak menyampaikan pendapat, tetapi hak tersebut tidak menghapus kewajiban untuk menghormati kebenaran dan martabat orang lain.

Memeriksa sumber berita, mencari informasi pembanding, membaca konteks, dan memberikan kesempatan kepada pihak yang dituduh untuk menjelaskan merupakan bagian dari sikap yang bertanggung jawab.

Saya kira, demokrasi akan lebih sehat apabila masyarakat membiasakan diri menunda penilaian sampai informasi cukup tersedia.

Tidak semua berita harus segera dikomentari. Tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Ada kalanya sikap paling bijaksana adalah berhenti sejenak, membaca kembali, dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi.

Psikologi nafs, ketika emosi mengalahkan akal

Namun, mengapa orang yang sudah berpendidikan dan memiliki akses informasi masih bisa terjebak dalam berita palsu atau fanatisme politik?

Pertanyaan ini membawa kita pada persoalan psikologi manusia.

Dalam tradisi pemikiran Islam, nafs merupakan salah satu konsep penting untuk memahami dorongan dan keadaan jiwa manusia. Al-Qur’an menyebut beberapa keadaan nafs, antara lain nafs ammarah bis-su’ dalam Surah Yusuf ayat 53, nafs lawwamah dalam Surah Al-Qiyamah ayat 2, dan nafs mutmainnah dalam Surah Al-Fajr ayat 27.

Ketiganya memberikan gambaran mengenai pergulatan manusia dalam mengelola dorongan dirinya.

Nafs ammarah menggambarkan kecenderungan jiwa yang mendorong manusia kepada keburukan. Nafs lawwamah berkaitan dengan kesadaran untuk mencela dan mengevaluasi diri atas kesalahan. Sementara nafs mutmainnah menggambarkan jiwa yang memperoleh ketenangan.

Ketiga istilah tersebut tidak perlu dipahami secara sederhana sebagai tingkatan yang selalu dilalui setiap orang dalam urutan tertentu. Namun, konsep ini memberikan pelajaran penting tentang perlunya pengendalian diri.

Dalam kehidupan politik, kita sering melihat bagaimana emosi memengaruhi penilaian seseorang.

Orang membaca berita bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk menemukan pembenaran atas sikap politiknya. Informasi yang mendukung kelompoknya diterima dengan cepat, sedangkan informasi yang menunjukkan kesalahan kelompok sendiri ditolak atau diabaikan.

Psikologi modern mengenal kecenderungan ini sebagai confirmation bias, yaitu kecenderungan seseorang mencari, memilih, dan menafsirkan informasi yang sesuai dengan keyakinan yang sudah dimilikinya.

Gejala tersebut memperlihatkan bahwa persoalan politik tidak selalu terletak pada kurangnya pengetahuan. Seseorang bisa memahami banyak hal, tetapi tetap kesulitan menerima fakta yang bertentangan dengan kepentingannya.

Ketika emosi menguasai penilaian, akal sering kali hanya digunakan untuk mencari alasan pembenaran.

Karena itu, pengendalian nafs memiliki hubungan erat dengan kualitas demokrasi. Masyarakat yang mampu mengelola kemarahan akan lebih mudah berdialog. Orang yang bersedia mengevaluasi dirinya tidak akan selalu menganggap kelompoknya paling benar.

Ketenangan jiwa bukan berarti seseorang harus diam menghadapi ketidakadilan. Kritik tetap diperlukan. Perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan juga merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik perlu memiliki dasar dan diarahkan pada persoalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Marah boleh, tetapi jangan sampai kemarahan menghilangkan kemampuan membedakan fakta dan fitnah.

Demokrasi Membutuhkan Manusia Yang Dewasa

Empat pendekatan tersebut membawa kita pada satu persoalan yang sama yakni kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas manusia yang menjalankannya.

Tan Malaka mengingatkan pentingnya akal yang merdeka. Rumi mengajak manusia memahami kehidupan dengan kedalaman batin.

Semangat tabayyun yang sejalan dengan nilai kemanusiaan Gus Dur mengajarkan tanggung jawab dalam menerima dan menyampaikan informasi. Tradisi psikologi Islam mengingatkan manusia agar tidak diperbudak oleh dorongan nafsunya sendiri.

Keempatnya dapat menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan politik yang semakin bising.

Kita tidak perlu sepakat dalam semua persoalan. Demokrasi memang menyediakan ruang bagi perbedaan. Pemerintah boleh dikritik, oposisi boleh menyampaikan keberatan, dan masyarakat memiliki hak untuk menilai kebijakan publik.

Namun, semua itu membutuhkan akal sehat.

Jangan sampai seseorang begitu sibuk membela tokoh politik sehingga kehilangan keberanian untuk mengakui kesalahannya.

Jangan sampai kebebasan berpendapat berubah menjadi kebebasan menyebarkan tuduhan. Jangan pula perbedaan pilihan membuat kita lupa bahwa orang yang berada di luar kelompok politik kita tetap memiliki martabat sebagai manusia.

Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Kita memiliki banyak akademisi, ahli hukum, ekonom, ulama, dan tokoh masyarakat. Persoalannya adalah bagaimana pengetahuan itu digunakan dalam kehidupan bersama.

Ilmu seharusnya membuat manusia lebih terbuka terhadap kebenaran, bukan semakin merasa paling benar. Agama seharusnya membentuk akhlak, bukan menjadi alasan untuk membenci orang yang berbeda. Politik seharusnya menjadi ruang memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan arena untuk memelihara permusuhan.

Demokrasi tidak akan sehat hanya dengan menyelenggarakan pemilu secara rutin. Ia membutuhkan masyarakat yang mampu menilai pemimpin, mengawasi kekuasaan, dan menyampaikan kritik tanpa kehilangan tanggung jawab moral.

Saya teringat pada satu pertanyaan yang menurut saya layak direnungkan setiap kali kita membaca isu politik.

Apakah kita sedang mencari kebenaran, atau hanya mencari alasan untuk membenci pihak yang berbeda dengan kita?

Pertanyaan ini sederhana, tetapi tidak selalu mudah dijawab dengan jujur.

Sebab, dalam kehidupan politik, mengakui kesalahan kelompok sendiri terkadang lebih sulit daripada menemukan kesalahan lawan. Menerima fakta yang tidak sesuai dengan keyakinan membutuhkan kedewasaan. Mengendalikan emosi ketika menghadapi perbedaan membutuhkan latihan yang panjang.

Mungkin demokrasi kita tidak kekurangan aturan. Yang perlu terus diperbaiki adalah cara manusia menggunakan kebebasan yang dimilikinya.

Akal harus bekerja berdasarkan kenyataan. Hati perlu memberi ruang bagi kebijaksanaan. Jiwa harus mampu mengendalikan dorongan yang menyesatkan.

Sebab demokrasi tanpa akal sehat akan mudah berubah menjadi pertarungan emosi. Dan ketika masyarakat lebih sibuk membenci daripada berpikir, yang paling diuntungkan bukanlah rakyat, melainkan mereka yang pandai memanfaatkan kebisingan untuk mempertahankan kekuasaan.

Penulis adalah Dosen Luar Biasa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!