EKONOMI INDONESIA ANTARA TEKANAN HARI INI DAN BAYANG-BAYANG KRISIS 1998

Oleh: Muhammad Risanta

Saya cukup terkejut dengan sebuah pertanyaan yang muncul dalam diskusi kelas saat mengajar di kampus Banjarbaru.

Hari itu, saya tengah membawakan materi penentuan arah dan operasi strategis organisasi dalam mata kuliah Manajemen Strategi yang saya ampu.

Diskusi awalnya berjalan seperti biasa. Kami membicarakan bagaimana sebuah organisasi membaca lingkungan eksternal, mengenali ancaman, mengukur kemampuan internal, kemudian menentukan keputusan strategis agar mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan.

Namun, seorang mahasiswa mengajukan pertanyaan yang membawa diskusi ke wilayah lebih luas.

“Pak, apakah kondisi ekonomi Indonesia sekarang sudah mendekati krisis 1998? Kalau dibandingkan dengan keadaan waktu itu, apakah kita sedang menghadapi persoalan yang sama?”

Pertanyaan itu menarik. Saya tidak bisa menjawabnya hanya dengan mengutip angka pertumbuhan ekonomi, inflasi, atau nilai tukar rupiah. Mahasiswa tersebut bahkan berharap saya memberikan gambaran langsung mengenai apa yang dirasakan dan dilihat sejak 1998.

Saya memahami maksudnya. Ia ingin mengetahui perbedaan antara membaca krisis melalui buku dan data statistik dengan memahami peristiwa ekonomi yang pernah terjadi dalam kehidupan nyata.

 

Sebagai jurnalis yang memulai perjalanan profesional sejak 1997, saya melewati masa ketika Indonesia mengalami perubahan ekonomi dan politik yang sangat besar.

Tahun 1998 bukan sekadar angka dalam buku sejarah. Ini adalah periode ketika persoalan ekonomi masuk ke ruang-ruang kehidupan masyarakat, memengaruhi pekerjaan, usaha, harga kebutuhan pokok, dan rasa aman terhadap masa depan.

Saya kemudian berpikir, pertanyaan mahasiswa tersebut sesungguhnya juga merupakan latihan berpikir strategis. Kita tidak cukup melihat apa yang sedang terjadi.

Kita perlu memahami penyebabnya, membaca kemungkinan risikonya, dan memikirkan apa yang semestinya dilakukan sebelum keadaan menjadi lebih buruk.

Dari pertanyaan itulah saya mencoba membaca kembali kondisi ekonomi Indonesia menjelang akhir 2026.

Krisis 1998 bukan sekadar Rupiah yang jatuh

Untuk memahami perbedaan situasi sekarang dengan 1998, kita perlu kembali melihat bagaimana krisis ketika itu berkembang.

Krisis ekonomi 1998 merupakan rangkaian persoalan yang saling terhubung. Bermula dari krisis keuangan Asia pada 1997, tekanan terhadap Rupiah semakin berat.

Nilai tukar jatuh, perusahaan yang memiliki utang dalam dolar AS kesulitan memenuhi kewajibannya, dan perbankan mengalami persoalan likuiditas serta solvabilitas.

Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan ikut terguncang. Sejumlah bank ditutup atau direstrukturisasi.

Dunia usaha kesulitan mendapatkan pembiayaan, sementara perusahaan yang sebelumnya berjalan normal mulai menghadapi persoalan pembayaran utang dan biaya operasional.

Dampaknya merembet ke masyarakat.

Harga kebutuhan pokok melonjak. Kemampuan belanja keluarga merosot. Banyak perusahaan mengurangi kegiatan usaha, bahkan berhenti beroperasi. Pengangguran meningkat dan ketidakpastian kehidupan semakin terasa.

Data historis menunjukkan ekonomi Indonesia pada 1998 mengalami kontraksi sekitar 13,1 persen, sementara inflasi mencapai sekitar 77,6 persen.

Angka tersebut memberikan gambaran betapa beratnya keadaan ketika itu. Krisis ekonomi kemudian berkembang menjadi krisis sosial dan politik yang berujung pada berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada Mei 1998.

Pengalaman tersebut memberikan pelajaran penting bahwa krisis ekonomi tidak pernah berdiri sendiri. Ketika nilai tukar, perbankan, dunia usaha, dan daya beli masyarakat mengalami tekanan secara bersamaan, dampaknya dapat berkembang jauh melampaui persoalan keuangan.

Karena itu, membandingkan kondisi sekarang dengan 1998 tidak cukup hanya dengan melihat berapa nilai rupiah terhadap dolar AS.

Pertumbuhan ekonomi dan kenyataan yang dirasakan masyarakat

Menjelang akhir 2026, ekonomi Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan yang relatif kuat. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan III mencapai 5,47 persen secara tahunan.

Inflasi Oktober tercatat 3,23 persen. Secara statistik, angka ini masih berada dalam sasaran inflasi Bank Indonesia.

Sekilas, kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa perekonomian nasional masih memiliki daya tahan. Aktivitas ekonomi berjalan, konsumsi rumah tangga tetap tumbuh, investasi berlangsung, dan sistem keuangan belum memperlihatkan keruntuhan seperti pada 1998.

Namun, membaca ekonomi tidak cukup dengan melihat angka pertumbuhan.

Ada pertanyaan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, apakah pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan oleh keluarga, pekerja, pedagang pasar, petani, dan pelaku UMKM?

Seseorang mungkin masih bekerja dan menerima gaji setiap bulan. Tetapi ketika sebagian besar penghasilannya terserap untuk kebutuhan pangan, transportasi, pendidikan, cicilan, dan biaya rumah tangga, ruang untuk memenuhi kebutuhan lainnya semakin terbatas.

Bagi pedagang kecil, situasi ini dapat terlihat dari perubahan perilaku konsumen. Pembeli masih datang, tetapi jumlah belanja berkurang. Barang yang sebelumnya dibeli dalam jumlah tertentu mulai dikurangi. Konsumen lebih selektif dan menunda pembelian yang tidak mendesak.

Usaha tetap berjalan, tetapi keuntungan semakin tipis.

 

Kondisi semacam ini tidak selalu terlihat dalam laporan pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu dibaca bersama kualitas pekerjaan, peningkatan pendapatan, produktivitas, dan kemampuan masyarakat mempertahankan daya beli.

Kita tidak boleh terjebak pada anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi lima persen otomatis berarti seluruh masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan.

Inflasi terkendali, tetapi tekanan hidup belum tentu ringan

Salah satu persoalan yang perlu dicermati adalah inflasi, terutama kelompok pangan.

Inflasi umum Oktober 2026 sebesar 3,23 persen masih berada dalam sasaran Bank Indonesia, yakni 2,5 persen dengan toleransi satu persen ke atas atau ke bawah. Namun, inflasi pangan bergejolak atau volatile food tercatat sekitar 5,81 persen.

Perbedaan ini penting.

Kenaikan harga pangan mempunyai pengaruh langsung terhadap pengeluaran rumah tangga. Beras, cabai, telur, minyak goreng, ikan, dan kebutuhan pokok lainnya bukan barang yang mudah dihindari konsumen.

Bagi keluarga berpenghasilan rendah, kenaikan harga beberapa komoditas saja dapat mengubah susunan anggaran rumah tangga.

Karena itu, angka inflasi nasional perlu dibaca lebih jauh berdasarkan kelompok pengeluaran dan kondisi masyarakat yang menanggung dampaknya.

Persoalan pangan juga tidak bisa hanya diselesaikan melalui operasi pasar ketika harga sudah melonjak. Pemerintah harus melihat persoalan dari sisi produksi, distribusi, penyimpanan, infrastruktur pertanian, dan kepastian pasokan.

Data produksi dan kebutuhan pangan daerah perlu diperbarui. Daerah yang mengalami surplus harus terhubung dengan daerah yang mengalami kekurangan. Biaya distribusi harus ditekan agar kenaikan harga di tingkat konsumen tidak semakin besar.

Pengendalian inflasi seharusnya tidak berhenti pada rapat koordinasi dan pemantauan harga. Ukuran keberhasilannya adalah ketersediaan barang dan kemampuan masyarakat memperolehnya dengan harga yang wajar.

Apakah fondasi ekonomi kita mulai terganggu?

Ini pertanyaan yang lebih mendasar.

Rupiah memang mengalami tekanan. Pada 2 November 2026, nilai tukar tercatat sekitar Rp18.145 per dolar AS. Pelemahan ini perlu dicermati karena dapat meningkatkan biaya impor, bahan baku industri, energi, serta kewajiban perusahaan yang memiliki utang dalam valuta asing.

Tetapi pelemahan rupiah sendiri belum cukup untuk menyimpulkan bahwa Indonesia sedang mengalami krisis moneter.

Ada sejumlah indikator yang masih memberikan penyangga.

Cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober tercatat sekitar 146,8 miliar dolar AS. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Dari sisi perbankan, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) pada September mencapai sekitar 24,30 persen. Sementara kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) bruto berada pada kisaran 2,07 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa perbankan nasional secara agregat masih memiliki bantalan modal yang memadai. Belum terlihat gejala keruntuhan sistemik seperti yang terjadi pada 1998.

Namun, ada persoalan lain yang perlu diperhatikan. Pertumbuhan kredit UMKM pada September tercatat jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit investasi.

Kondisi ini perlu ditelusuri lebih lanjut. Jangan sampai aktivitas investasi besar tumbuh, sementara pelaku usaha kecil masih kesulitan memperoleh modal kerja, memperluas pasar, dan mempertahankan kegiatan usahanya.

Pertumbuhan investasi tentu penting. Tetapi investasi harus menghasilkan kegiatan ekonomi yang nyata, menyerap tenaga kerja, melibatkan pemasok lokal, dan memperkuat produktivitas.

Hal serupa berlaku untuk APBN. Defisit anggaran tidak otomatis menunjukkan kondisi fiskal yang buruk. Yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah menjaga penerimaan, membiayai kewajiban, mengelola utang, dan memastikan belanja negara memberikan manfaat ekonomi.

Kesehatan fondasi ekonomi tidak bisa dinilai dari satu indikator. Kita perlu melihat bagaimana nilai tukar, cadangan devisa, perbankan, fiskal, dan sektor riil saling memengaruhi.

Jangan Menunggu Krisis Untuk Memperbaiki Ekonomi

Menurut saya, salah satu pelajaran terbesar dari 1998 adalah pentingnya membaca risiko lebih awal.

Ketika persoalan ekonomi sudah berkembang menjadi krisis kepercayaan, ruang pemerintah untuk melakukan koreksi menjadi jauh lebih sempit. Biaya penyelamatan juga semakin besar.

Karena itu, pemerintah tidak perlu menunggu indikator ekonomi memburuk secara bersamaan untuk memperbaiki kebijakan.

Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian.

Pertama, menjaga stabilitas rupiah dan kepercayaan pasar. Bank Indonesia perlu terus menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar, inflasi, suku bunga, dan kecukupan likuiditas.

Sementara pemerintah perlu memperkuat sumber devisa melalui peningkatan ekspor bernilai tambah, pengembangan industri dalam negeri, dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan baku impor yang sebenarnya dapat diproduksi secara kompetitif di dalam negeri.

Kedua, memperkuat daya beli masyarakat. Kebijakan ekonomi perlu lebih dekat dengan persoalan rumah tangga. Pengendalian harga pangan, perlindungan sosial yang tepat sasaran, penciptaan pekerjaan, serta peningkatan produktivitas harus menjadi bagian dari satu kebijakan yang saling mendukung.

Ketiga, memperbesar ruang tumbuh UMKM. Akses pembiayaan produktif, penjaminan kredit, penyederhanaan perizinan, dan perluasan pasar harus diperbaiki. Pemerintah juga perlu memastikan UMKM dapat terlibat dalam rantai pasok industri dan pengadaan barang maupun jasa.

Pembiayaan UMKM jangan hanya dihitung dari jumlah kredit yang disalurkan. Perlu dilihat berapa usaha yang berkembang, berapa tenaga kerja yang terserap, dan seberapa besar peningkatan produktivitasnya.

Keempat, memastikan investasi menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Insentif investasi sebaiknya memperhitungkan penciptaan pekerjaan, transfer teknologi, keterlibatan pemasok domestik, dan peningkatan kemampuan tenaga kerja lokal.

Kelima, menjaga kualitas belanja negara. APBN harus diarahkan pada kegiatan yang mempunyai dampak ekonomi terukur. Belanja yang kurang produktif perlu dievaluasi, sementara pendidikan, kesehatan, infrastruktur produktif, dan perlindungan masyarakat tetap memperoleh perhatian.

Pemerintah daerah juga tidak boleh hanya menunggu kebijakan pusat. Mereka perlu memiliki peta ekonomi wilayah yang jelas, bagaimana komoditas unggulan, kebutuhan pasar, potensi investasi, kondisi UMKM, dan kebutuhan tenaga kerja.

Bagi daerah seperti Kalimantan Selatan, diversifikasi ekonomi menjadi pekerjaan penting. Ketergantungan terhadap komoditas primer perlu dikurangi secara bertahap melalui penguatan industri pengolahan, pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Kekayaan sumber daya alam seharusnya menjadi modal untuk membangun struktur ekonomi yang lebih beragam dan tahan terhadap perubahan harga komoditas global.

Membaca Ekonomi Tidak Boleh Hanya Dari ruang Kekuasaan

Sebagai jurnalis ekonomi, saya melihat ada tanggung jawab yang tidak kalah penting dalam membaca situasi ini.

Jurnalisme tidak cukup mengulang angka pertumbuhan yang diumumkan pemerintah, mengutip pernyataan pejabat, atau menyajikan pergerakan rupiah setiap hari.

Angka statistik harus diuji dengan kenyataan di lapangan.

Ketika pemerintah menyampaikan pertumbuhan ekonomi, jurnalis perlu memeriksa bagaimana pertumbuhan itu terjadi. Ketika inflasi disebut terkendali, perlu dilihat komoditas apa yang mengalami kenaikan dan kelompok masyarakat mana yang paling terdampak.

Ketika investasi diumumkan meningkat, perlu ditelusuri berapa tenaga kerja yang terserap, berapa banyak pemasok lokal yang dilibatkan, dan seberapa besar manfaatnya bagi perekonomian daerah.

Pasar tradisional, pabrik, pelabuhan, sentra pertanian, kawasan industri, dan ruang usaha kecil merupakan tempat penting untuk membaca ekonomi.

Dari sana, jurnalis dapat melihat apakah kebijakan yang disampaikan di ruang konferensi pers benar-benar bekerja dalam kehidupan masyarakat.

Kita juga perlu menghindari pemberitaan yang menimbulkan kepanikan dengan menyamakan setiap pelemahan rupiah sebagai tanda bahwa krisis 1998 akan terulang.

Sebaliknya, jurnalisme tidak boleh pula terlalu sibuk menyampaikan optimisme pemerintah tanpa menguji persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

Kritik yang berbasis data bukan berarti pesimistis. Justru melalui kritik yang terukur, risiko dapat dikenali lebih awal dan kebijakan mempunyai kesempatan untuk diperbaiki.

Ekonomi yang kuat harus mampu melindungi kehidupan masyarakat

Saya kembali teringat pertanyaan mahasiswa di ruang kelas Banjarbaru.

Apakah kondisi sekarang mendekati krisis 1998?

Jawaban saya, berdasarkan indikator yang tersedia hingga Oktober 2026, Indonesia belum menunjukkan kondisi krisis sistemik seperti 1998.

Pertumbuhan ekonomi masih berlangsung, cadangan devisa relatif memadai, perbankan memiliki modal yang kuat, dan inflasi umum masih terkendali.

Namun, sejumlah tekanan tetap nyata. Pelemahan rupiah, kenaikan harga pangan, tantangan pembiayaan UMKM, kualitas lapangan kerja, dan ketidakpastian global tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil.

Kita tidak sedang menyaksikan pengulangan sejarah 1998. Tetapi sejarah tersebut mengajarkan bahwa ketahanan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari keadaan yang terlihat baik hari ini.

Ekonomi membutuhkan kewaspadaan, kebijakan yang terukur, dan kemampuan melakukan koreksi sebelum masalah membesar.

Bagi saya, ada ukuran yang lebih sederhana untuk menilai apakah ekonomi benar-benar sehat.

Apakah pedagang kecil masih mampu mempertahankan usahanya? Apakah petani memperoleh harga yang layak? Apakah pekerja mempunyai penghasilan yang cukup? Apakah generasi muda memiliki kesempatan memasuki dunia kerja? Dan apakah keluarga Indonesia masih mempunyai ruang untuk menabung setelah memenuhi kebutuhan hidup?

Pertumbuhan ekonomi seharusnya terlihat dalam kehidupan mereka, bukan berhenti sebagai angka dalam laporan pemerintah.

Sebab, ekonomi yang kuat bukan semata-mata ekonomi yang mampu tumbuh tinggi. Ekonomi yang kuat adalah ekonomi yang mampu bertahan menghadapi tekanan, menjaga kepercayaan, menciptakan kesempatan, dan melindungi kehidupan masyarakat.

Itulah pelajaran yang saya bawa dari pertanyaan sederhana seorang mahasiswa di Banjarbaru.

Sebuah pertanyaan yang mengingatkan kita bahwa berpikir strategis dalam ekonomi bukan hanya tentang membaca keadaan hari ini, melainkan juga menyiapkan keputusan sebelum keadaan berubah menjadi krisis.

Penulis adalah Jurnalis Senior CNN Indonesia & Akademisi.