Menko Polkam Tinjau Kesiapsiagaan Kalsel Hadapi Karhutla
Foto-Economic Travelling.com
Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memasuki perhatian serius pemerintah menjelang puncak musim kemarau.
Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat koordinasi untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, serta sistem penanganan apabila terjadi peningkatan titik api di wilayah tersebut.
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago meninjau Pos Pantau Pengayuan Liang Anggang, Sabtu (1/8/2026).
Peninjauan dilakukan setelah agenda silaturahmi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Kalimantan Selatan.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan menghadapi potensi karhutla dan dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama periode kemarau.
Dalam peninjauan itu, Menko Polkam dan Wakil Gubernur Kalsel didampingi unsur Forkopimda, jajaran TNI/Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, Basarnas, serta berbagai instansi terkait yang terlibat dalam operasi pengendalian karhutla.
Di Pos Pantau Pengayuan Liang Anggang, Djamari Chaniago menerima laporan mengenai perkembangan kondisi karhutla di Kalimantan Selatan, termasuk langkah mitigasi yang telah disiapkan pemerintah daerah bersama seluruh unsur penanggulangan bencana.
Ia juga melihat langsung kesiapan sarana pemantauan, peralatan pemadaman, serta berdialog dengan personel yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi ancaman kebakaran di lapangan.
Djamari menilai kesiapan menghadapi karhutla di Kalimantan Selatan telah menunjukkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut dia, keberhasilan pengendalian bencana sangat bergantung pada kekuatan kolaborasi seluruh elemen.
“Dari hasil peninjauan yang saya lakukan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan terhadap sejumlah titik kebakaran, saya merasa optimistis bahwa situasi ini dapat kita tangani. Seluruh dukungan yang diperlukan telah tersedia, sehingga tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita atasi apabila semua pihak bekerja sama,” ujar Djamari.
Selain memperkuat kesiapan personel di darat, pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah pendukung, termasuk pemantauan melalui udara dan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk membantu mengendalikan kondisi atmosfer apabila diperlukan.
Menurut Djamari, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca sangat bergantung pada faktor cuaca dan kondisi atmosfer. Apabila kondisi memungkinkan, operasi tersebut dapat segera dilakukan dengan koordinasi bersama pihak terkait, termasuk otoritas bandara.
“Saat ini berbagai langkah penanganan telah disiapkan, mulai dari operasi pemantauan hingga operasi modifikasi cuaca. Begitu cuaca mendukung, operasi bisa segera dilakukan, bahkan pada malam hari apabila telah dikoordinasikan dengan pihak bandara,” katanya.
Djamari menegaskan, persoalan karhutla tidak dapat diselesaikan hanya melalui langkah pemerintah. Peran masyarakat dan media massa menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran publik mengenai pencegahan kebakaran dan perlindungan lingkungan.
“Penanganan kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab kita bersama. Saya juga meminta rekan-rekan pers untuk mengajak masyarakat agar semakin peduli terhadap lingkungan. Persoalan lingkungan pada hakikatnya adalah persoalan keselamatan manusia,” tegasnya.
Ia berharap pola koordinasi lintas sektor yang telah berjalan di Kalimantan Selatan terus diperkuat agar pencegahan maupun penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan efektif.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman memastikan pemerintah provinsi bersama Forkopimda dan seluruh instansi terkait terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla.
Menurut Hasnuryadi, pencegahan menjadi langkah utama agar potensi kebakaran dapat dikendalikan sejak dini sebelum berkembang menjadi bencana yang berdampak luas terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan.
“Kita terus memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan bersama. Arahan dari pemerintah pusat menjadi penguatan bagi kita semua untuk bergerak cepat, terutama dalam pencegahan dan penanganan karhutla,” ujarnya.
Dengan meningkatnya risiko kebakaran selama musim kemarau, pemerintah berharap keterlibatan seluruh pihak, mulai dari aparat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, hingga media, dapat menjadi kekuatan bersama dalam menjaga Kalimantan Selatan dari ancaman karhutla.(Olpah Sari).
