Sampah Ditukar Sembako, Hutan Didorong Jadi Sumber Kemakmuran

Kalimantan Selatan mulai menggeser cara pandang terhadap sampah dan hutan. Sampah tidak lagi diposisikan sebagai limbah yang harus dibuang, sedangkan hutan tidak hanya dipandang sebagai kawasan konservasi.

Keduanya kini diarahkan menjadi aset ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Pesan tersebut mengemuka saat Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin membuka kegiatan Rimba Mart yang dirangkai dengan program Tukar Sampah dengan Sembako di kawasan Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia, Forester Cafe, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kamis (30/07/2026).

Program kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Selatan dan Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan itu menghadirkan pendekatan yang lebih konkret dalam membangun kesadaran lingkungan.

Warga dapat membawa sampah yang telah dipilah, mulai dari kardus, kertas, koran, buku bekas, botol plastik, gelas plastik, rak telur, aki bekas hingga minyak jelantah, untuk ditukar dengan paket kebutuhan pokok.

Pendekatan tersebut menjadi bentuk edukasi bahwa sampah memiliki nilai ekonomi apabila dikelola secara benar. Di sisi lain, program ini juga diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.

Menurut H. Muhidin, gerakan seperti ini harus berkembang menjadi budaya baru di tengah masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial.

“Program tukar sampah dengan sembako harus menjadi budaya. Kebersihan harus dimulai dari lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Namun perhatian pemerintah daerah tidak berhenti pada persoalan sampah. Gubernur juga menegaskan pentingnya mengubah paradigma pengelolaan kawasan hutan agar mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan fungsi ekologisnya.

Muhidin mendorong rehabilitasi hutan dilakukan melalui penanaman berbagai tanaman produktif seperti durian, manggis, rambutan, langsat, dan komoditas lokal lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan.

“Hutan harus memberi manfaat bagi masyarakat melalui tanaman produktif seperti durian, manggis, rambutan, langsat, dan lainnya,” katanya.

Lebih jauh, Muhidin menilai Kalimantan Selatan memiliki peluang besar mengembangkan ekonomi hijau (green economy) melalui optimalisasi potensi jutaan hektare kawasan hutan, termasuk pemanfaatan carbon credit atau perdagangan karbon sebagai sumber pendapatan baru bagi daerah.

Menurutnya, pengelolaan karbon tidak boleh berhenti sebagai isu lingkungan semata, melainkan harus menjadi instrumen ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.

“Potensi carbon credit harus dikelola agar memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat,” tegasnya.

Ia pun mengajak pemerintah, dunia usaha, komunitas lingkungan, akademisi, hingga masyarakat memperkuat kolaborasi agar pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo, mengatakan program Tukar Sampah dengan Sembako telah berkembang di hampir seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan sebagai bagian dari penerapan konsep ekonomi sirkular.

Dalam konsep tersebut, sampah dipandang sebagai sumber daya yang dapat kembali dimanfaatkan sehingga mampu mengurangi pencemaran sekaligus menghasilkan nilai ekonomi.

“Sampah bukan akhir, tetapi memiliki nilai ekonomi dan manfaat jika dikelola dengan baik,” ujarnya.

Rahmat berharap semakin banyak pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat yang terlibat sehingga gerakan pengelolaan sampah dapat berkembang menjadi kebiasaan kolektif.

“Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar manfaatnya bagi masyarakat dan kebersihan Kalimantan Selatan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan, Hj. Fatimatuzzahra, menjelaskan bahwa Rimba Mart dirancang sebagai etalase berbagai produk hasil hutan, baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu, yang diproduksi oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bersama kelompok tani hutan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan.

Produk-produk tersebut menjadi bukti bahwa kawasan hutan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara berkelanjutan.

“Rimba Mart menjadi ajang memperkenalkan potensi hasil hutan sekaligus memberdayakan kelompok tani hutan,” ujarnya.

Pihaknya juga terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan melalui pengembangan tanaman bernilai ekonomi sesuai arahan Gubernur Kalimantan Selatan.

“Kami ingin hasil hutan memberi manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” tutup Fatimatuzzahra.

Usai membuka kegiatan, Gubernur H. Muhidin meninjau stan produk unggulan hasil hutan dari berbagai KPH di Kalimantan Selatan. Didampingi jajaran pemerintah daerah, ia berdialog langsung dengan kelompok tani hutan dan pelaku UMKM yang memamerkan beragam produk hasil hutan bukan kayu, mulai dari pangan olahan, hasil budidaya, hingga produk kerajinan.

Kegiatan tersebut dihadiri Tenaga Ahli Gubernur, jajaran pimpinan tinggi pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pimpinan instansi vertikal, perusahaan swasta, pelaku UMKM, kelompok tani hutan, serta berbagai pemangku kepentingan yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.(Olpah Sari).