Mengapa PKK Masih Dipandang Sebelah Mata?

Oleh: Olpah Sari

Jurnalis | Pemimpin Umum EconomicTravelling.com

Selesai acara, saya sengaja tidak langsung meninggalkan ballroom acara sebuah pertemuan Gubernur Kalsel dengan Tim PKK seluruh Kalsel di Banjarbaru.

Kursi-kursi mulai dirapikan. Karpet merah yang sejak pagi dipenuhi tamu perlahan kembali lengang. Sejumlah pejabat sudah lebih dulu meninggalkan hotel.

Sejumlah teman saya Fotografer sibuk memilih gambar terbaik untuk dikirim ke redaksi. Di sudut ruangan, beberapa ibu berseragam hijau masih bercakap-cakap. Sesekali terdengar tawa kecil, lalu mereka saling berpamitan.

Besok pagi mereka akan kembali ke rutinitas.Tentu bukan untuk menghadiri seremoni dan berdiri di atas panggung.

Melainkan kembali ke kampung masing-masing. Ada yang membuka Posyandu, ada yang mendata balita, ada yang mengajak warga memilah sampah, ada pula yang mendampingi ibu-ibu belajar mengelola usaha rumahan.

Hebatnya disana tidak ada karpet merah apalagi lampu sorot, termasuk tepuk tangan segala.

Entah mengapa, pemandangan itu membuat saya terus memikirkan satu kalimat Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin.

“Jangan sampai SKPD melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program PKK, tetapi PKK hanya hadir sebagai undangan.”

Kalimat itu tidak panjang. Bahkan mungkin terdengar biasa bagi sebagian orang.

Saya justru menangkapnya sebagai kegelisahan. Seolah-olah ada sesuatu yang selama ini berjalan kurang tepat, tetapi terlalu lama dianggap lumrah.

Sudah cukup lama saya meliput pemerintahan daerah. Ada pola yang hampir selalu berulang.

Kalau ada kegiatan tentang kesehatan keluarga, PKK diundang. Kalau ada sosialisasi penanganan stunting, PKK diundang.Demikian pula ada ada lomba desa, mereka diundang, termasuk kalau ada gerakan menanam cabai, PKK juga diundang.

Yang sering tidak terlihat adalah apa yang terjadi sebelum undangan itu dicetak. Siapa yang mengajak mereka menyusun program? Siapa yang meminta mereka menyampaikan persoalan yang benar-benar ditemui di lapangan?

Lalu berapa banyak kebijakan pemerintah yang lahir dari pengalaman para kader yang setiap hari keluar-masuk kampung?

Pertanyaan-pertanyaan itu jarang muncul. Padahal jawabannya mungkin jauh lebih penting daripada isi seremoni yang berlangsung berjam-jam.

Saya pernah berbincang dengan seorang kader PKK di sebuah kampung di Banjarmasin. Dia teman ketika masa remaja, usianya tidak lagi muda. Namun aura kecantikan masih tersisa dari raut ayu wajahnya.

Ia bercerita apa adanya mengalir seindah pengabdian bersama kawan-kawan PKK. Kalau ada ibu hamil yang lama tidak datang memeriksakan kandungan, ia yang lebih dulu mencari tahu.

Barangkali sesekali juga jika ada balita yang berat badannya tidak naik, mereka yang datang mengetuk pintu rumah.

Kalau ada keluarga yang kesulitan membeli susu atau beras, kabar itu lebih dulu sampai ke telinganya sebelum tercatat dalam laporan resmi pemerintah.

Saya bertanya, apakah semua pekerjaan itu mendapat honor?

Teman saya tersenyum. “Kalau dihitung dengan uang, mungkin tidak seberapa. Tapi kalau tidak ada yang mengerjakan, siapa lagi?” Jawaban itu masih saya ingat sampai hari ini.

Barangkali banyak orang lupa bahwa PKK tidak lahir sebagai organisasi pelengkap acara pemerintah.

Akar sejarahnya justru berangkat dari kegelisahan menghadapi kemiskinan dan rendahnya kualitas hidup keluarga pada awal 1960-an. Gagasan yang tumbuh di Jawa Tengah itu sederhana tentang pembangunan tidak cukup dilakukan dari kantor pemerintahan.

Konon pembangunan itu harus masuk ke rumah-rumah, ke dapur, ke halaman, ke tempat anak-anak dibesarkan.

Ketika kemudian gerakan ini berkembang menjadi organisasi nasional, negara sebenarnya sedang membangun jembatan antara kebijakan dan kehidupan sehari-hari masyarakat, yang sekarang beken dengan nama PKK.

Ironisnya, setelah puluhan tahun berjalan, kita sering lebih sibuk membicarakan organisasinya daripada mendengarkan orang-orang yang bekerja di dalamnya.

Karena itu saya memahami mengapa pernyataan H. Muhidin terasa berbeda. Gubernur ini tidak sedang meminta PKK lebih sering diundang.

Pahaji Muhidin sedang mengingatkan birokrasi agar berhenti memandang PKK sebagai pelengkap administrasi.

Pengalaman lapangan yang dimiliki kader-kader PKK adalah pengetahuan yang tidak selalu bisa ditemukan dalam laporan statistik. Mereka mengetahui perubahan sebuah keluarga jauh sebelum angka-angka itu muncul di layar komputer atau laptop di kantor.

Kalau pemerintah ingin membangun kebijakan yang benar-benar menyentuh masyarakat, suara mereka semestinya didengar sejak awal. Bukan ketika spanduk sudah dicetak hingga acara tinggal menghitung hari.

Mungkin karena itulah saya selalu percaya, pembangunan yang paling sunyi sering kali justru paling menentukan.Karena kalau mau jujur ini tidak berlangsung di ruang rapat.Apalagi sampai ada di balik mimbar pidato.

Pembangunan itu tumbuh pelan-pelan saat seorang kader PKK duduk di teras rumah warga, mendengarkan cerita seorang ibu yang cemas anaknya sulit makan.

Nah memang tak ada berita yang lahir dari peristiwa itu. Tidak ada siaran langsung. Namun dari percakapan sederhana seperti itulah, banyak persoalan yang bisa dicarikan jalan terbaik.

Maka, ketika Gubernur H. Muhidin berkata, “Jangan jadikan PKK sekadar tamu,” saya merasa kalimat itu bukan hanya ditujukan kepada SKPD di Kalimantan Selatan.

Kalimat itu layak menjadi pengingat bagi kita semua.

Sebab negara yang terlalu sibuk menyusun program, tetapi lupa mendengar orang-orang yang setiap hari berada di tengah masyarakat, lambat laun akan kehilangan arah.

Dan PKK, sejak awal, tidak pernah diciptakan untuk berdiri di pinggir panggung. Mereka hadir untuk bekerja, sering kali tanpa tepuk tangan.Tetap bersemangat para kader PKK dimana pun berada.