Verifikasi Media yang Berkeadilan

Oleh: Muhammad Risanta

Setiap kali berbicara tentang verifikasi media, saya selalu teringat pada satu pertanyaan sederhana yang sering muncul dari kawan-kawan pengelola media di daerah.

“Apakah verifikasi ini dibuat untuk membantu kami tumbuh, atau justru untuk menunjukkan bahwa kami belum layak?”

Pertanyaan itu mungkin terdengar sinis. Namun di balik kalimat tersebut tersimpan kegelisahan yang nyata.

Sebagai seseorang yang puluhan tahun berada di dunia jurnalistik, saya memahami mengapa kegelisahan itu muncul.

Di satu sisi, verifikasi perusahaan pers yang dilakukan Dewan Pers adalah langkah penting untuk menjaga marwah profesi jurnalistik.

Di sisi lain, tidak sedikit media daerah yang merasa jalan menuju verifikasi masih terasa panjang, terjal, dan penuh biaya.

Padahal sesungguhnya tujuan verifikasi sangat mulia.

Verifikasi hadir untuk memastikan bahwa perusahaan pers memiliki identitas yang jelas, sistem kerja yang profesional, wartawan yang kompeten, serta komitmen terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Verifikasi juga menjadi benteng agar publik dapat membedakan mana perusahaan pers yang bekerja secara profesional dan mana pihak-pihak yang hanya mengatasnamakan media untuk kepentingan tertentu.

Di era ketika setiap orang bisa menjadi penyebar informasi melalui media sosial, keberadaan verifikasi menjadi semakin penting.

Publik membutuhkan penanda yang jelas tentang siapa yang bekerja berdasarkan fakta, siapa yang tunduk pada etika, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap informasi yang dipublikasikan.

Namun persoalannya, keadilan tidak hanya berbicara tentang tujuan. Keadilan juga berbicara tentang akses.

Salah satu kekeliruan yang sering terjadi dalam berbagai kebijakan adalah menganggap semua peserta memiliki kemampuan yang sama.

Padahal kondisi media di Indonesia sangat beragam.

Ada perusahaan pers yang memiliki kantor megah, puluhan wartawan, jaringan bisnis yang kuat, dan dukungan modal yang memadai.

Namun ada pula media yang lahir dari idealisme beberapa orang wartawan di daerah. Mereka bekerja dengan peralatan sederhana, ruang redaksi yang terbatas, dan pendapatan yang bergantung pada iklan lokal yang nilainya tidak seberapa.

Keduanya sama-sama menjalankan fungsi pers dan sama-sama melayani kepentingan publik.

Tetapi kemampuan mereka memenuhi persyaratan administrasi tentu berbeda.

Karena itu, keadilan dalam verifikasi tidak selalu berarti menyamakan perlakuan. Keadilan justru berarti memahami perbedaan kapasitas dan memberikan ruang agar semua dapat bertumbuh menuju standar yang sama.

Verifikasi yang berkeadilan bukan berarti menurunkan standar profesionalisme. Sebaliknya, standar harus tetap dijaga tinggi.

Yang perlu diperkuat adalah pendampingan, akses, dan keberpihakan terhadap media yang sungguh-sungguh ingin berkembang.

Ancaman Pers Bukan Media Daerah

Ada hal yang menurut saya sering terbalik dalam cara pandang kita.

Sebagian energi pers nasional habis untuk memperdebatkan media kecil yang belum terverifikasi. Padahal ancaman terbesar terhadap kualitas informasi publik hari ini bukan datang dari media daerah yang sedang berjuang memenuhi standar.

Ancaman terbesar justru datang dari membanjirnya konten digital yang tidak mengenal verifikasi fakta, tidak mengenal hak jawab, tidak mengenal kode etik, dan tidak mengenal tanggung jawab jurnalistik.

Setiap hari masyarakat dibanjiri informasi yang belum tentu benar.Lihatlah bagaimana sebuah video yang dipotong sebagian.Kemudian ada narasi yang dibangun untuk memancing emosi.Bahkan judulnya pun sengaja dibuat provokatif demi mengejar klik.

Di tengah situasi seperti itu, media daerah seharusnya menjadi sekutu utama dalam menjaga kualitas informasi publik.

Mereka hadir paling dekat dengan masyarakat dan memahami konteks lokal.Karena media itu mengenal denyut kehidupan daerah yang sering tidak terjangkau media nasional.

Karena itu, media daerah tidak boleh diposisikan sebagai objek yang terus-menerus dinilai. Mereka harus diposisikan sebagai mitra yang dibina.

Verifikasi Harus Memiliki Nilai Ekonomi

Kegelisahan lain yang sering saya dengar adalah pertanyaan yang sangat praktis. “Setelah kami terverifikasi, apa yang berubah?”

Pertanyaan ini tidak boleh dianggap remeh. Sebab perusahaan pers juga harus bertahan hidup.

Ingat mereka juga membayar honor wartawan dan operasional kantor.Sesungguhnya mereka itu harus berinvestasi pada kualitas jurnalistik. Karena itu, verifikasi harus memiliki nilai ekonomi yang nyata.

Jika negara mendorong perusahaan pers untuk memenuhi standar profesional, maka negara dan seluruh pemangku kepentingan juga harus memberikan penghargaan terhadap upaya tersebut.

Kerja sama publikasi pemerintah, BUMN, BUMD, dan sektor swasta seharusnya mulai menempatkan status verifikasi sebagai salah satu indikator profesionalisme.

Bukan untuk mendiskriminasi yang belum terverifikasi.

Melainkan untuk memberikan insentif bagi perusahaan pers yang berusaha memenuhi standar yang telah ditetapkan bersama.

Sebab tidak ada kebijakan yang akan efektif jika hanya berisi kewajiban tanpa manfaat yang dirasakan.

Verifikasi sebagai Tangga, Bukan Pagar

Menurut saya, filosofi verifikasi yang paling tepat adalah menjadikannya sebagai tangga bukan pagar.Karena pagar berfungsi membatasi, sedangkan tangga berfungsi membantu orang naik ke tingkat yang lebih tinggi.

Jika suatu hari verifikasi hanya menjadi alat untuk membedakan media besar dan media kecil, maka kita sedang kehilangan esensi dari semangat kemerdekaan pers itu sendiri.

Tetapi jika verifikasi menjadi instrumen yang mendorong media daerah tumbuh lebih profesional, lebih sehat secara bisnis, lebih kuat secara kelembagaan, dan lebih dipercaya publik, maka verifikasi telah menjalankan fungsi terbaiknya.

Ingat kawan, tujuan utama verifikasi bukanlah menghasilkan daftar perusahaan pers yang lolos atau tidak lolos. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem pers yang sehat.

Ekosistem yang memberi ruang bagi profesionalisme tanpa mematikan keberagaman. Ekosistem yang menjaga standar tanpa membunuh harapan.

Ekosistem ini memastikan bahwa media di Jakarta maupun media di pelosok Nusantara memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Sebab pers Indonesia tidak dibangun hanya oleh mereka yang besar.

Pers Indonesia juga dibangun oleh ribuan wartawan daerah yang setiap hari bekerja dalam senyap, menjaga informasi tetap sampai kepada masyarakat.

Karena itulah saya percaya, verifikasi yang berkeadilan bukanlah verifikasi yang memudahkan semua orang, melainkan verifikasi yang membuka kesempatan bagi semua orang untuk menjadi lebih baik.

Dan ketika itu terjadi, yang sesungguhnya sedang diperkuat bukan hanya perusahaan pers, melainkan demokrasi Indonesia itu sendiri.

*Penulis adalah Jurnalis CNN Indonesia & Ahli Pers Dewan Pers