OJK Buka Keran Pembiayaan Peternak Sapi Perah
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Adi Budiarso (Foto -Humas OJK).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama International Labour Organization (ILO) meluncurkan terobosan baru untuk membuka akses pembiayaan formal bagi peternak sapi perah rakyat.
Melalui penerapan Sistem Enterprise Resource Planning (ERP), ribuan peternak di Jawa Timur kini memiliki peluang lebih besar memperoleh kredit dari lembaga keuangan yang selama ini sulit dijangkau.
Program yang diluncurkan di Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem peternakan sapi perah nasional sekaligus mendorong transformasi digital sektor usaha mikro dan koperasi.
Selama bertahun-tahun, banyak peternak sapi perah menghadapi kesulitan mengakses pembiayaan formal. Bukan karena usaha mereka tidak layak, melainkan karena minimnya data usaha yang terdokumentasi secara baik.
Akibatnya, lembaga keuangan kesulitan menilai profil usaha, kapasitas produksi, hingga kemampuan pembayaran para peternak.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Adi Budiarso mengatakan hambatan utama yang dihadapi peternak selama ini adalah asimetri informasi antara pelaku usaha dan lembaga pembiayaan.
“Kami mendapatkan laporan para peternak yang kerap menghadapi hambatan dalam mengakses pembiayaan formal akibat keterbatasan data yang valid, profil usaha yang tidak jelas, kapasitas produksi yang simpang siur, dan kondisi keuangan peternak yang belum terdokumentasi dengan baik,” ujar Adi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, OJK melalui Infinity bersama ILO mengembangkan sistem ERP yang memungkinkan seluruh aktivitas usaha peternak dan koperasi tercatat secara digital, mulai dari produksi susu, operasional usaha, hingga kondisi keuangan.
Melalui sistem tersebut, data usaha peternak dapat terdokumentasi secara real time sehingga menghasilkan profil usaha yang lebih akurat dan dapat dipercaya oleh lembaga keuangan.
Menurut Adi, integrasi ERP dengan layanan Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) akan menjadi jembatan baru antara peternak rakyat dan industri jasa keuangan.
“Melalui data yang dihasilkan oleh sistem ERP ini, pemeringkat kredit alternatif dapat membangun profil kredit peternak dengan lebih objektif, akurat, dan inklusif,” katanya.
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste Simrin Singh menilai digitalisasi bukan sekadar soal teknologi, tetapi instrumen penting untuk memperkuat produktivitas dan ketahanan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, akses terhadap data, teknologi, dan layanan keuangan akan membantu pelaku usaha kecil meningkatkan kapasitas usaha sekaligus menciptakan peluang kerja yang lebih baik di pedesaan.
Dukungan juga datang dari Pemerintah Swiss yang menjadi mitra pendanaan program melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO).
Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN Olivier Zehnder menegaskan penguatan usaha lokal merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
“Ketika peternak memiliki akses terhadap informasi, teknologi, dan layanan keuangan yang lebih baik, mereka memiliki kapasitas yang lebih besar untuk berinvestasi, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melihat program ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat sektor peternakan sapi perah yang selama ini menjadi salah satu penopang ketahanan pangan nasional.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan penguatan sektor sapi perah tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi susu nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan peternak serta memperkuat ekonomi pedesaan.
“Melalui digitalisasi dan perluasan akses keuangan, kita sedang membangun fondasi baru bagi pertumbuhan sektor peternakan yang lebih modern, produktif, dan berdaya saing,” katanya.
Peluncuran program ini menandai keberhasilan implementasi ERP yang telah terintegrasi dengan layanan pemeringkatan kredit pada tiga koperasi sapi perah besar di Jawa Timur, yakni KAN Jabung, KPSP Setia Kawan, dan KPUD Tani Wilis.
Ketiga koperasi tersebut menaungi lebih dari 10 ribu anggota peternak sapi perah. Keberhasilan implementasi di tiga koperasi itu diharapkan menjadi model nasional yang dapat direplikasi ke berbagai sektor usaha rakyat lainnya.
Lebih jauh, program ini menunjukkan bahwa persoalan akses pembiayaan UMKM tidak selalu berkaitan dengan ketersediaan dana. Dalam banyak kasus, masalah utamanya adalah kurangnya data yang kredibel. Ketika data usaha tersedia dan terdigitalisasi dengan baik, akses terhadap modal menjadi lebih terbuka.
Bagi ribuan peternak sapi perah rakyat, digitalisasi kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan jalan baru menuju akses pembiayaan yang lebih mudah, usaha yang lebih produktif, dan kesejahteraan yang lebih baik.(M.Irfani).
