Muhidin: Kalsel Tak Butuh Pejabat Seremonial
Gubernur Kalsel H Muhidin. (Foto- Biro Adpim Kalsel).
Tapi Pemimpin yang Bekerja dan Berinovasi
Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan kompleks, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin mengingatkan para pejabat pemerintah agar tidak terjebak dalam pola kerja administratif semata.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja cepat, menghadirkan solusi, dan berani berinovasi.
Pesan tersebut disampaikan Muhidin saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026 di Aula BPSDMD Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (10/06/2026).
Di hadapan 60 peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Muhidin menegaskan pelatihan kepemimpinan bukan sekadar agenda rutin untuk memenuhi persyaratan jabatan. Lebih dari itu, pelatihan harus menjadi ruang untuk membentuk karakter pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata di lingkungan kerjanya.
“Masyarakat tidak menunggu laporan yang tebal, tetapi menunggu pelayanan yang cepat, solusi yang tepat, dan hasil kerja yang dirasakan manfaatnya,” tegas Muhidin.
Menurutnya, semangat “Kalsel Bekerja” harus diterjemahkan dalam tindakan nyata oleh seluruh aparatur pemerintah.
ASN dituntut memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, berpikir sistematis dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, serta mampu menciptakan inovasi yang berdampak langsung bagi pembangunan daerah.
Muhidin menilai tantangan pemerintahan saat ini jauh berbeda dibanding masa sebelumnya.
Perubahan teknologi, dinamika ekonomi, hingga meningkatnya ekspektasi publik menuntut hadirnya pemimpin birokrasi yang tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu membaca kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
Karena itu, ia mengingatkan peserta PKN agar memanfaatkan pelatihan selama empat bulan ke depan sebagai sarana mengasah kapasitas kepemimpinan, bukan sekadar mengejar sertifikat kelulusan.
“Jangan sampai pelatihan ini hanya menjadi formalitas. Ini kesempatan untuk mengukur diri, memperbaiki kompetensi, dan membuktikan bahwa seorang pemimpin mampu membawa perubahan bagi organisasinya,” ujarnya.
Lebih jauh, Muhidin menyebut keberhasilan seorang pejabat tidak lagi diukur dari lamanya menduduki jabatan, tetapi dari kemampuan menghadirkan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam pandangannya, pemimpin birokrasi masa depan adalah mereka yang mampu membangun budaya kerja disiplin, menjaga integritas, dan bekerja dengan keikhlasan untuk kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPSDMD Kalimantan Selatan Faried Fakhmansyah menjelaskan bahwa PKN Tingkat II bertujuan membentuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki kompetensi manajerial dan kepemimpinan strategis.
Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang solutif, mengembangkan strategi organisasi yang terintegrasi, serta menghadirkan inovasi yang berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pelatihan yang berlangsung hingga Oktober 2026 tersebut mengusung tema “Kepemimpinan Adaptif dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”.
Tema ini dinilai relevan dengan kebutuhan birokrasi saat ini yang dituntut lebih lincah menghadapi perubahan sekaligus tetap fokus pada tujuan pembangunan daerah.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, pesan Muhidin menjadi pengingat bahwa jabatan pada akhirnya bukan soal posisi, melainkan tentang kemampuan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
Sebab, birokrasi yang kuat tidak dibangun oleh banyaknya kegiatan seremonial, melainkan oleh pemimpin yang mampu bekerja, berinovasi, dan menghasilkan perubahan nyata.(Olpah Sari).
