Amankan Isi Piring Rakyat dan Jaga Harga Tetap Waras
Foto Ilustrasi - Dok Olpah Sari.
Langkah Nyata Pemprov Kalsel Kendalikan Inflasi
Urusan perut memang tidak bisa ditunda apalagi dikompromi di tengah ketidakpastian ekonomi global yang membuat harga barang naik turun tidak menentu.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali pasang badan dengan menegaskan komitmen kuat untuk menjaga agar harga bahan pokok di pasar tidak mencekik kantong warga.
Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diikuti secara virtual oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Galuh Tantri Narindra mewakili Gubernur Kalsel H Muhidin, di Banjarbaru, Senin (27/04/2026).
Bicara inflasi mungkin terdengar sangat teknis namun dampaknya terasa nyata di dompet saat warga berbelanja ke pasar.
Hingga Maret 2026 data menunjukkan bahwa inflasi nasional secara tahun berjalan berada di angka 0,9 persen . Angka tersebut sebenarnya masih dalam batas aman karena berada di bawah target nasional sebesar 2,5-1 %.
Meski demikian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak ingin terlena karena tantangan sebenarnya bukan hanya soal ketersediaan barang melainkan kelancaran distribusi.
Dalam pertemuan tersebut Pemerintah Pusat memberikan peringatan cukup keras kepada seluruh kepala daerah di Indonesia.
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengungkapkan bahwa berdasarkan pantauan pusat baru sebagian kecil pemerintah daerah yang benar-benar melakukan aksi nyata di lapangan.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya sekadar hadir dalam rapat koordinasi secara formalitas namun harus benar-benar turun ke pasar untuk mengambil langkah nyata bagi masyarakat.
Merespons arahan tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan bahwa aksi nyata di lapangan terus diperkuat melalui berbagai instrumen kebijakan.
Langkah konkret seperti menggelar operasi pasar murah di berbagai titik pemukiman hingga melakukan inspeksi mendadak ke gudang distributor menjadi prioritas utama.
Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada oknum yang sengaja menimbun stok serta menjamin barang sampai ke tangan konsumen dengan harga yang wajar.
Selain pengawasan ketat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mengoptimalkan gerakan menanam di tingkat daerah guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar.
Sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota menjadi kunci utama karena pengendalian harga adalah tanggung jawab kolektif. Dengan pengawasan harian yang terukur dan koordinasi lintas sektor yang solid diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga stabilitas ekonomi di Bumi Lambung Mangkurat tetap kokoh menghadapi dinamika global.(Olpah Sari).
