Sekda Kalsel Tegas, Belanja Harus Tepat PAD Harus Naik
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin diskusi ringan dengan Kepala BPKP Kalsel, Ayi Riyanto di sela-sela Entry Meeting yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan,. (Foto - Biro Adpim Kalsel).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menegaskan pengelolaan belanja daerah harus semakin tepat sasaran, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) wajib terus ditingkatkan guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Penegasan itu disampaikan saat memimpin Entry Meeting bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan di Ruang Rapat H. Maksid, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Kamis (23/04/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan tata kelola keuangan daerah, mencakup disiplin belanja, optimalisasi PAD, transfer ke daerah, serta pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Dalam rapat itu, Sekda meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak lagi menjalankan pola kerja administratif semata, tetapi mampu memastikan setiap rupiah anggaran memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Ada beberapa hal yang sudah disampaikan Kepala BPKP hari ini. Saya mengimbau seluruh perangkat daerah mendukung proses pengawasan dengan menyediakan data yang akurat dan tepat waktu agar penugasan berjalan lancar,” ujarnya.
Menurut Syarifuddin, kualitas belanja daerah menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Anggaran yang besar tidak akan berarti jika tidak dikelola efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Di sisi lain, ia menekankan peningkatan PAD menjadi kebutuhan mendesak agar Kalimantan Selatan memiliki ruang fiskal lebih kuat dalam membiayai program prioritas tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat.
Karena itu, OPD penghasil diminta lebih inovatif menggali potensi pendapatan daerah, memperbaiki pelayanan, dan menutup celah kebocoran penerimaan.
Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto, menyampaikan pengawasan yang dilakukan bertujuan memperkuat tata kelola anggaran sekaligus memberi masukan strategis bagi pemerintah daerah.
“Pengelolaan anggaran hingga pendapatan akan kami evaluasi. Kami memberikan masukan kepada pemerintah provinsi untuk kebaikan ke depan,” katanya.
Melalui sinergi dengan BPKP, Pemprov Kalsel berharap pengelolaan keuangan daerah semakin sehat, belanja makin berkualitas, dan PAD terus tumbuh sebagai penopang pembangunan berkelanjutan.(Olpah Sari).
