Batola Perketat Standar, Pekerja Harus Bersertifikat
Wakil Bupati Barito Kuala Herman Susilo meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat guna memastikan standar yang ditetapkan berjalan di lapangan..(Foto - Kominfo Batola).
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mempertegas standar pembangunan, setiap proyek harus dikerjakan tenaga bersertifikat.
Kebijakan ini ditegaskan Wakil Bupati Herman Susilo saat membuka kegiatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di lokasi proyek Sekolah Rakyat Kalimantan Selatan, Rabu (22/04/2026).
Langkah ini menjadi garis tegas Pemkab Batola untuk menutup celah kualitas pekerjaan konstruksi.
Proyek strategis, khususnya infrastruktur pendidikan, tidak lagi memberi ruang bagi tenaga kerja tanpa kompetensi terverifikasi.
“Tidak ada kompromi untuk kualitas. Sertifikasi adalah bukti kompetensi, bukan formalitas,” tegas Herman.
Program ini didukung Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, sekaligus menjadi instrumen untuk memastikan setiap pekerjaan memenuhi standar teknis, keselamatan, dan ketahanan bangunan.
Pemkab Batola menilai lemahnya kompetensi tenaga kerja menjadi salah satu sumber risiko dalam proyek. Hal ini mulai dari kualitas bangunan yang rendah hingga potensi kegagalan konstruksi.
Karena itu, sertifikasi dijadikan syarat utama untuk menjamin mutu hasil pekerjaan. Selain itu sertifikasi untuk menekan risiko keselamatan kerja dan kegagalan struktur dan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal
“Kebijakan ini juga menjawab tantangan geografis Barito Kuala yang menuntut ketelitian dan keahlian teknis lebih tinggi dalam pembangunan,”tegasnya lagi.
Pemkab Batola menegaskan, sertifikasi tidak berhenti sebagai kegiatan pelatihan, melainkan akan menjadi bagian dari sistem dalam setiap proyek ke depan.
Artinya, keterlibatan tenaga kerja bersertifikat akan menjadi prasyarat dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan.
Herman juga mengingatkan agar proses uji kompetensi dilakukan secara objektif dan ketat.
“Yang kita butuhkan adalah tenaga yang benar-benar mampu bekerja sesuai standar, bukan sekadar memegang sertifikat,” sambungnya lagi.
Usai pembukaan, jajaran pemerintah langsung meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat guna memastikan standar yang ditetapkan berjalan di lapangan.
Dengan kebijakan ini, Barito Kuala mengirim pesan tegas, kualitas proyek ditentukan oleh kualitas tenaga kerjanya dan itu wajib terukur.(Olpah Sari).
