Kartini Batola, Eksekusi Bukan Seremoni!
Ketua TP PKK Batola, Hj. Noor Hayati Bahrul Ilmi, mendampingi Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Hj. Fathul Jannah Muhidin dan drg. Hj. Ellyana Trisya Hasnuryadi di event acara di Marabahan. (Foto - Media Center Batola).
Wajah emansipasi di Barito Kuala (Batola) tak lagi sebatas perayaan kebaya.
Di tangan para kader PKK, semangat Kartini kini bertransformasi menjadi gerakan taktis untuk menjawab tantangan nyata di Bumi Ije Jela mulai dari isu stunting hingga ketahanan pangan keluarga.
Dalam pertemuan lintas kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan di Marabahan, Selasa (21/04), Ketua TP PKK Batola, Hj. Noor Hayati Bahrul Ilmi, menegaskan bahwa perempuan adalah instrumen kunci dalam akselerasi pembangunan.
Ia juga menempatkan organisasi perempuan bukan sebagai pelengkap, melainkan mesin penggerak.
“Kita tidak boleh hanya diam melihat tantangan daerah. PKK harus menjadi organisasi yang lincah dan solutif. Setiap program kerja yang kita susun adalah jawaban langsung atas kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Hj. Noor Hayati.
Keseriusan ini dibuktikan melalui aksi nyata yang menyasar kelompok rentan. Tidak ada ruang untuk sekadar bicara PKK Batola langsung melakukan intervensi dengan menyalurkan santunan bagi ibu hamil dan menyusui.
Langkah ini menjadi krusial di tengah upaya daerah menekan angka stunting dan memastikan kecukupan gizi sejak dalam kandungan.
Sejalan dengan visi tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Hj. Fathul Jannah Muhidin, menekankan pentingnya kemandirian perempuan modern.
Menurutnya, sosok Kartini hari ini adalah mereka yang cerdas mengelola ekonomi keluarga dan kreatif menciptakan peluang di tengah keterbatasan.
“Perempuan adalah pilar kesejahteraan. Saat seorang perempuan berdaya, maka satu keluarga akan terangkat,” tegas Hj. Fathul Jannah.
Pertemuan di Bumi Ije Jela ini menjadi bukti bahwa sinergi perempuan se-Kalimantan Selatan kini lebih terukur.
Melalui pertukaran data dan strategi antarwilayah, mereka memastikan bahwa semangat Kartini tetap hidup melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, memastikan tak ada ibu atau anak yang tertinggal dalam proses pembangunan daerah.(Olpah Sari).
