Ada Apa di Balik “Reset Pejabat “?

Catatan Ringan Hasdi Suryadi

Pagi pertama masuk kerja setelah Lebaran biasanya diisi hal-hal ringan, saling maaf, kopi hangat, dan cerita mudik yang belum habis.

Tapi di Banjarmasin, suasana itu sedikit berbeda. Di tengah sisa hangat Idulfitri, justru datang “kejutan kecil” dari Balai Kota.

Tujuh pejabat di-reset.

Bukan istilah resmi, tentu saja. Tapi cukup menggambarkan bagaimana publik melihat langkah Wali Kota Banjarmasin,  Muhammad Yamin HR yang bergerak cepat, bahkan nyaris tanpa jeda emosional pascalebaran.

Alasannya klasik, tapi tetap relevan, penyegaran.

Bahwa organisasi perlu energi baru, ritme baru, bahkan kalau perlu arah baru.

Pertanyaannya sederhana, benarkah penyegaran selalu identik dengan perbaikan?

Dalam kacamata perilaku organisasi, perombakan pejabat bukan sekadar soal siapa pindah ke mana. Ia lebih mirip “operasi senyap” pada sistem yang lebih besar, manusia, relasi, dan cara kerja.

Di tingkat individu, perombakan adalah soal kecocokan. Menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Tidak semua pejabat gagal kadang hanya tidak berada di posisi yang pas.

Di sinilah intuisi kepemimpinan diuji membaca karakter, memahami motivasi, dan menakar kapasitas.

Di tingkat kelompok, cerita menjadi lebih kompleks. Pergantian satu orang bisa mengubah suasana satu ruangan. Gaya kepemimpinan baru bisa memantik semangat, tapi juga bisa menimbulkan jarak. Adaptasi menjadi kata kunci dan tidak semua organisasi punya daya lenting yang sama.

Lalu di tingkat struktur, perombakan adalah bahasa lain dari perubahan arah. Ia bisa menjadi tanda bahwa ada yang ingin diperbaiki dari dalam  pola kerja, budaya organisasi, bahkan cara berpikir birokrasi itu sendiri.

Namun satu hal yang sering luput, perubahan tidak pernah netral.

Selalu ada resistensi, selalu ada jeda, selalu ada fase “mencari bentuk”.

Di fase-fase ini, kita perlu jujur bertanya, apa sebenarnya yang sedang ingin dibenahi?

Banjarmasin bukan tanpa persoalan. Isu tata kelola sampah, kualitas pelayanan publik, hingga penguatan SDM aparatur masih menjadi pekerjaan yang berulang dari tahun ke tahun. Perombakan pejabat, jika ingin bermakna, seharusnya menjawab itu bukan sekadar memindahkan nama dalam struktur.

Karena publik tidak terlalu peduli siapa menjabat apa.

Yang mereka rasakan adalah apakah layanan lebih cepat, kota lebih bersih, dan kebijakan lebih berpihak. Di sinilah ukuran sesungguhnya.

Langkah cepat pascalebaran ini bisa dibaca sebagai upaya mempercepat ritme kerja. Sebuah pesan bahwa birokrasi tidak boleh larut dalam kenyamanan, bahkan setelah momen selebrasi.

Tapi ritme saja tidak cukup.

Sesungguh harus diikuti arah yang jelas, ukuran kinerja yang tegas, dan keberanian mengevaluasi.

Perombakan, dalam arti terbaiknya, adalah intervensi strategis.

Bukan sekadar rotasi, melainkan upaya menyelaraskan manusia dengan tujuan organisasi.

Dan endingnya, kita kembali pada satu hal sederhana, perombakan tidak perlu dipersoalkan, selama memberi manfaat.

Selama kota menjadi lebih baik. Selama warga merasakan perubahan

Di luar itu, ia hanya akan menjadi cerita lama dengan wajah baru.

*Penulis adalah Dosen STIE Pancasetia & Akuntan Publik