Kemenpar Tekankan Kesiapan Total Geopark Hadapi Revalidasi UNESCO 2026
Salah satu Geopark Indonesia adalah Kaldera Toba, Sumatera Utara. (Foto - Biro Komunikasi Kemenpar).
Kementerian Pariwisata menegaskan pentingnya kesiapan menyeluruh dari pemerintah daerah dan pengelola geopark dalam menghadapi proses revalidasi UNESCO Global Geopark (UGGp) tahun 2026.
Persiapan tersebut dinilai krusial untuk memastikan Indonesia mampu mempertahankan pengakuan internasional sekaligus memperkuat posisi geopark sebagai pilar pariwisata berkelanjutan.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan revalidasi UGGp dan validasi Aspiring UGGp tahun ini merupakan momentum strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan kualitas pengelolaan geopark yang tidak hanya berorientasi wisata, tetapi juga pada konservasi dan pemberdayaan masyarakat.
“Geopark merupakan ekosistem yang saling berkesinambungan dan menjaga keseimbangan antara konservasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab,” kata Widiyanti dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (06/03/2026).
Menurut Widiyanti, keberadaan geopark memiliki tiga fungsi utama dalam pembangunan pariwisata nasional. Pertama, sebagai destinasi wisata berbasis alam dan ilmu pengetahuan.
Kedua, sebagai penggerak ekonomi masyarakat lokal. Ketiga, sebagai model pengembangan pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa status UNESCO Global Geopark bukan sekadar simbol atau pengakuan internasional. Status tersebut mencerminkan komitmen Indonesia dalam mengelola warisan geologi, budaya, dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.
Karena itu, proses revalidasi harus dimaknai sebagai evaluasi menyeluruh terhadap kualitas tata kelola kawasan geopark, efektivitas program yang dijalankan, serta sinergi antar pemangku kepentingan.
Widiyanti juga mengingatkan bahwa pengembangan geopark selaras dengan arah pembangunan pariwisata nasional yang menekankan kualitas destinasi dan keberlanjutan.
Dalam rencana pembangunan nasional, Indonesia bahkan menargetkan memiliki 17 geopark berstatus UNESCO Global Geopark pada 2029.
Sebagai bagian dari persiapan, Kementerian Pariwisata telah menggelar rapat koordinasi persiapan revalidasi UGGp dan validasi Aspiring UGGp secara daring pada Kamis (05/03/2026).
Rapat tersebut bertujuan menyamakan visi antar pemangku kepentingan sekaligus menyusun langkah strategis dan lini masa kerja yang terukur.
Widiyanti menekankan seluruh proses persiapan harus dilakukan secara terencana, kolaboratif, dan berkelanjutan agar geopark Indonesia mampu mempertahankan status green card dari UNESCO.
Selain itu, pemerintah juga mendorong dua kawasan yang saat ini berstatus aspiring geopark untuk memperoleh pengakuan global pada tahun ini.
“Melalui kerja sama yang solid, kita optimistis dapat mempertahankan status green card bagi geopark yang telah terdaftar serta mendorong aspiring geopark Bojonegoro dan Ranah Minang Silokek untuk memperoleh pengakuan sebagai bagian dari UNESCO Global Geoparks tahun ini,” ujar Widiyanti.(Fikri Husaini).
