Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat
Penulis adalah Seorang Jurnalis Senior CNN Indonesia dan Akademisi.
Catatan Hari Pers Nasional 2026
Oleh: Muhammad Risanta
Hari Pers Nasional (HPN) 2026 hadir di tengah lanskap yang jauh lebih kompleks dibanding satu dekade lalu. Arus informasi bergerak nyaris tanpa jeda, teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) merasuk ke ruang redaksi, dan batas antara fakta, opini, serta manipulasi kian kabur.
Dalam situasi seperti ini, peran pers sebagai pilar keempat demokrasi justru semakin krusial, karena sejatinya akan menjadi penyaring, penjernih, sekaligus penentu arah kewarasan publik.
Tema HPN 2026, “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, bukan sekadar slogan seremonial. Ini adalah pengingat keras bahwa kualitas pers memiliki korelasi langsung dengan kualitas demokrasi dan kedaulatan ekonomi bangsa.
Negara dengan pers yang rapuh akan mudah goyah, sebaliknya, bangsa yang persnya kuat akan lebih tahan terhadap disinformasi, ekstremisme opini, dan kepentingan sempit yang merusak kepentingan publik.
Adaptasi Tanpa Kehilangan Integritas
Kehadiran AI dan platform digital tak bisa ditolak. Pers Indonesia tidak boleh bersikap reaktif apalagi defensif. Adaptasi adalah keniscayaan. Namun, adaptasi tanpa integritas justru akan menjerumuskan pers ke jurang pragmatisme dangkal, karena hanya semata mengejar klik, viralitas, dan algoritma, sambil mengorbankan akurasi dan kedalaman.
Karena itu memaknai pesan utamanya adalah, sebuah pesan utama HPN 2026 menemukan maknanya, tentang Adaptasi, Integritas, dan Resiliensi.
Pers tidak cukup hanya “bertahan hidup” di era digital, tetapi harus memimpin dan mengarahkan opini publik berbasis data, verifikasi, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas. AI seharusnya menjadi alat bantu kerja jurnalistik, bukan pengganti nurani dan tanggung jawab etik.
Pers Merdeka Butuh Ekosistem Sehat
Pers yang merdeka, profesional, dan berintegritas tidak lahir dari ruang hampa. Ekspektasinya adalah tumbuh dari ekosistem yang sehat dan berpihak pada nilai-nilai keadaban. Salah satu fondasi paling mendasar dari ekosistem itu adalah kesejahteraan wartawan.
Kita harus jujur mengakui, wartawan yang bekerja tanpa kepastian ekonomi sangat rentan terhadap tekanan, kompromi etik, bahkan kriminalisasi.
Idealime tidak bisa terus-menerus dituntut dari perut yang kosong. Kesejahteraan bukan privilese, melainkan syarat dasar independensi pers.
Negara tidak boleh absen. Kehadiran negara dibutuhkan melalui kebijakan konkret, jaminan kesehatan yang layak, standar pengupahan yang manusiawi, perlindungan sosial, serta perlindungan hukum,terutama bagi wartawan yang bertugas di daerah rawan konflik dan kepentingan.
Pers yang sehat adalah pers yang sejahtera secara ekonomi, sehingga mampu menjaga jarak dari kekuasaan dan modal secara bermartabat.
SDM Jurnalis Itu adalah Investasi Jangka Panjang Bangsa
Tantangan lain yang tak kalah penting adalah kualitas sumber daya manusia pers. Setiap tahun, industri media harus melahirkan insan pers yang tidak hanya piawai secara teknis, tetapi juga matang secara intelektual dan etis.
Jurnalisme berbobot tidak lahir dari pelatihan instan, melainkan dari proses pendidikan berkelanjutan.
Sebagai akademisi, saya memandang penguatan SDM jurnalis sebagai investasi jangka panjang bangsa. Beberapa langkah strategis yang perlu segera didorong antara lain:
Pendidikan dan sertifikasi berkelanjutan
Kurikulum jurnalistik harus diperbarui secara reguler, mencakup literasi data, etika AI, jurnalisme investigasi, dan ekonomi politik media.
Kolaborasi kampus–redaksi
Sinergi antara perguruan tinggi dan industri media perlu diperkuat agar riset, teori, dan praktik jurnalistik saling mengisi.
Dana publik untuk jurnalisme berkualitas
Negara dapat memfasilitasi skema dana kompetitif dan transparan untuk jurnalisme mendalam, investigatif, dan berbasis kepentingan publik—tanpa intervensi editorial.
Standarisasi kesejahteraan yang mengikat
Dewan Pers bersama pemangku kepentingan perlu mendorong standar minimum kesejahteraan wartawan yang benar-benar dijalankan, bukan sekadar imbauan moral.
Di tengah derasnya disrupsi, pers Indonesia diuji bukan hanya soal kecepatan, tetapi ketepatan arah. Apakah pers akan larut dalam arus sensasi, atau tetap berdiri sebagai penopang nalar publik? Apakah pers akan tunduk pada algoritma, atau justru menggunakan teknologi untuk memperkuat demokrasi?
HPN 2026 seharusnya menjadi momentum refleksi kolektif. Pers yang sehat akan melahirkan ekonomi yang berdaulat, karena kebijakan publik diawasi dengan ketat dan kritis. Ekonomi yang berdaulat akan memperkuat bangsa, karena tumbuh di atas fondasi informasi yang jujur dan tepercaya.
Pada akhirnya, pers yang kuat adalah pers yang berani menjaga integritasnya, memperjuangkan kesejahteraan insan di dalamnya, dan konsisten berpihak pada kepentingan masyarakat.
Karena sesungguh dan sejatinya disanalah pers menemukan martabatnya dan bangsa menemukan kekuatannya.Selamat Hari Pers Nasional!
*Penulis adalah Jurnalis Senior – Ahli Pers Dewan Pers – Akademisi
