BSI dan Ujian Bank Negara Kita !
Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo (tengah), Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna (kiri), Direktur Finance & Strategy BSI Ade Cahyo Nugroho (dua dari kiri), Wakil Direktur Utama BSI Bob T. Ananta (dua dari kanan) dan Direktur Risk Management BSI Grandhis H. Harumansyah (paling kanan) menyampaikan paparan kinerja Perseroan untuk tahun buku 2025 di Kantor Pusat BSI.(Foto Ilustrasi Economic Travelling.Com).
Laba Rp7,57 triliun yang dicetak PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk sepanjang 2025 layak dicatat, tapi tidak untuk dipuja. Angka itu menandai berakhirnya fase konsolidasi pascamerger dan awal babak baru bagi bank syariah terbesar di Indonesia.
Namun bagi BSI dan publik,pertanyaannya bukan lagi seberapa besar laba, melainkan bagaimana laba itu dihasilkan dan untuk apa ia digunakan.
Ekspansi pembiayaan BSI berlangsung cepat dan terarah. Fokus pada UMKM, sektor pendidikan dan kesehatan, serta ASN dan BUMN, menunjukkan upaya menempatkan intermediasi pada sektor-sektor yang dianggap aman dan strategis.
Ini selaras dengan mandat negara. Tapi di sinilah jebakan klasik bank milik pemerintah mengintai yakni kepentingan negara yang luas kerap menyaru sebagai justifikasi bisnis.
Manajemen BSI menyodorkan rasio pembiayaan bermasalah yang rendah sebagai bukti kehati-hatian. Secara angka, argumen itu sah. Namun pengalaman perbankan mengajarkan bahwa risiko jarang muncul serentak dengan pertumbuhan.
Sejatinya itu menunggu momentum. Ketika ekonomi melambat atau prioritas kebijakan berubah, kualitas aset baru benar-benar diuji. Di titik itu, kekuatan tata kelola menjadi penentu.
Pertumbuhan dana murah yang tinggi memperlihatkan kepercayaan publik. Tapi kepercayaan bukanlah aset yang boleh dieksploitasi tanpa batas. Ia harus dijaga dengan transparansi, disiplin risiko, dan akuntabilitas.
Bagi bank BUMN, terutama yang menyandang predikat sistemik seperti BSI, kesalahan pengelolaan kepercayaan akan selalu berbiaya mahal,bagi pasar dan negara.
Izin sebagai bullion bank, penyaluran dana Saldo Anggaran Lebih, keterlibatan dalam KUR, hingga berbagai program prioritas pemerintah memperluas peran BSI jauh melampaui fungsi komersial murni.
Negara memang membutuhkan bank yang mampu menjadi alat kebijakan. Namun semakin besar peran itu, semakin penting batas antara penugasan dan keputusan bisnis. Tanpa garis yang tegas, risiko politisasi kredit akan selalu menghantui.
Jika kita telaah laba Rp7,57 triliun menjadi paradoks.Karena sejatinya ia adalah tanda kekuatan, sekaligus pemicu kewaspadaan. Laba memberi ruang ekspansi, tetapi juga membuka peluang pembiayaan yang tergoda oleh kepentingan jangka pendek.
Pasar tidak hanya menilai capaian tahun ini, tetapi juga ketahanan laba itu dalam siklus ekonomi yang lebih panjang.
Sebagai bank syariah terbesar dan milik negara, BSI semestinya menjadi contoh tentang bagaimana bank BUMN dikelola dengan bertumbuh tanpa rakus, ekspansif tanpa sembrono, dan patuh pada mandat publik tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian.
Jika tidak, BSI berisiko mengulangi sejarah lama bank negara yang besar, tetapi rapuh saat diuji waktu.
Laba boleh dicatat. Pertumbuhan boleh dirayakan secukupnya. Tapi bagi BSI, ujian sesungguhnya baru dimulai, menjaga jarak yang sehat antara kekuasaan dan kredit, antara mandat negara dan akal bisnis.(Tim Redaksi).
