Digitalisasi Pembayaran Tak Lagi Bisa Ditunda

Tahun anggaran 2026 akan menjadi ujian serius bagi ketahanan fiskal pemerintah daerah. Tekanan belanja meningkat, ruang fiskal menyempit, sementara ketergantungan pada transfer pusat masih tinggi.

Dalam situasi ini, satu hal menjadi terang, daerah yang gagal memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menghadapi risiko fiskal yang semakin besar.

Digitalisasi sistem pembayaran daerah, yang selama ini kerap diperlakukan sebagai proyek transformasi, harus dipahami sebagai alat survival fiskal.

Tanpa digitalisasi yang konsisten dan menyeluruh, kebocoran penerimaan, inefisiensi belanja, dan lemahnya pengawasan kas akan menjadi bom waktu bagi APBD 2026.

Struktur belanja daerah menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, porsi belanja pegawai dan belanja rutin masih mendominasi, menyisakan ruang yang terbatas untuk belanja produktif.

Padahal di saat yang sama, tuntutan layanan publik meningkat, sementara fleksibilitas fiskal semakin sempit akibat penyesuaian kebijakan nasional dan kebutuhan pembiayaan program prioritas daerah.

Dalam konteks inilah, langkah Bank Kalsel yang mendorong percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta digitalisasi pemungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) harus dipandang sebagai intervensi fiskal yang krusial,bukan sekadar inovasi teknologi.

Tanpa sistem pembayaran non-tunai yang terintegrasi, pemerintah daerah akan terus menghadapi masalah klasik,yakni penerimaan yang tidak optimal, data transaksi yang terfragmentasi, serta lemahnya kontrol atas belanja. Konsekuensinya jelas, membuat perencanaan anggaran menjadi reaktif, bukan strategis.

Lebih serius lagi, kegagalan memperkuat digitalisasi pembayaran berisiko memperburuk profil risiko fiskal daerah. Daerah dengan PAD lemah dan tata kelola keuangan yang tidak transparan akan semakin sulit mengakses pembiayaan alternatif, termasuk potensi penerbitan obligasi daerah di masa depan. Bagi investor, ketidakpastian fiskal adalah sinyal risiko yang tak bisa diabaikan.

Namun, digitalisasi bukan obat mujarab jika dijalankan setengah hati. Risiko terbesar justru muncul ketika digitalisasi berhenti pada formalitas, sistem tersedia, tetapi tidak digunakan secara optimal.

Literasi aparatur yang rendah, resistensi terhadap perubahan, serta lemahnya pengawasan dapat membuat digitalisasi kehilangan daya dorong fiskalnya.

Peran Bank Pembangunan Daerah seperti Bank Kalsel menjadi penentu. Bank daerah tidak cukup menjadi operator sistem, melainkan harus bertindak sebagai penjaga disiplin fiskal daerah.

Artinya, memastikan digitalisasi pembayaran benar-benar menutup celah kebocoran, mempercepat arus kas, dan meningkatkan kualitas data fiskal pemerintah daerah.

Tahun 2026 juga akan menuntut belanja daerah yang lebih presisi. Tanpa data transaksi yang kuat dan real time, upaya efisiensi belanja berisiko gagal sasaran.

Digitalisasi pembayaran memberikan fondasi bagi belanja berbasis kinerja, di mana setiap rupiah dapat ditelusuri, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan.

Redaksi menilai, pemerintah daerah di Kalimantan Selatan tidak lagi memiliki kemewahan waktu untuk bersikap gradual. Digitalisasi pembayaran daerah harus dipercepat, diwajibkan, dan diawasi secara ketat. Setiap penundaan hanya akan memperbesar risiko fiskal dan mempersempit ruang kebijakan di tahun-tahun mendatang.

Pada akhirnya, pertaruhan APBD 2026 bukan semata pada besaran belanja, tetapi pada kualitas tata kelola fiskal. Digitalisasi pembayaran bukan pilihan opsional.

Karena sejatinya ini adalah syarat minimum untuk menjaga kredibilitas fiskal daerah di tengah tekanan anggaran yang kian nyata.

Redaksi berpandangan tegas, daerah yang gagal beradaptasi akan membayar harga fiskal yang mahal.(Tim Redaksi).