Bank Kalsel Genjot Digitalisasi Pembayaran, Bidik Kenaikan PAD

Digitalisasi sistem pembayaran daerah kian menjadi instrumen penting dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi fiskal.

Di Kalimantan Selatan, Bank Kalsel mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta optimalisasi pemungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk memperkuat kinerja keuangan daerah.

Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menempatkan digitalisasi transaksi pemerintah sebagai alat untuk meningkatkan transparansi, memperluas basis penerimaan, serta menekan potensi kebocoran PAD.

Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri selama beberapa tahun terakhir mendorong ETPD sebagai fondasi pengelolaan keuangan daerah berbasis data dan non-tunai.

Ketua Forum Komunikasi Pengelola Pendapatan Daerah (FKPPD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, Edy Wibowo, menilai digitalisasi pembayaran bukan lagi sekadar inovasi layanan, melainkan kebutuhan struktural dalam pengelolaan fiskal daerah.

“ETPD dan KKI berdampak langsung pada efektivitas pemungutan PAD dan akuntabilitas belanja pemerintah. Dengan transaksi non-tunai, pemerintah daerah memiliki data yang lebih akurat dan real time untuk pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Dari sisi pemerintah provinsi, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, menegaskan digitalisasi sistem pembayaran daerah berperan penting dalam memperkuat kepatuhan pajak dan retribusi, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.

Menurutnya, pemanfaatan kanal pembayaran digital memungkinkan pemerintah daerah memperluas akses pembayaran kepada masyarakat, mengurangi biaya administrasi, serta mempercepat siklus penerimaan kas daerah.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan bahwa Bank Kalsel memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun ekosistem keuangan digital yang terintegrasi.

“Melalui implementasi KKI, penguatan ETPD, serta optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, kami mendorong peningkatan PAD yang berkelanjutan sekaligus efisiensi belanja pemerintah daerah,” kata Fachrudin.

Ia menambahkan, digitalisasi pembayaran daerah juga mendukung penerapan kebijakan fiskal berbasis data (data-driven policy), khususnya dalam perencanaan anggaran, pengendalian kas, dan evaluasi kinerja pendapatan daerah.

Secara nasional, sektor pajak kendaraan bermotor dan BBNKB masih menjadi salah satu kontributor utama PAD di banyak daerah. Digitalisasi pada sektor ini dinilai memiliki dampak signifikan karena volume transaksi yang besar dan frekuensi pembayaran yang tinggi. Dengan sistem non-tunai yang terintegrasi, potensi peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penurunan kebocoran pendapatan dinilai cukup besar.

Dalam diskusi teknis bersama pengelola pendapatan daerah, sejumlah tantangan implementasi ETPD turut disoroti, mulai dari kesiapan infrastruktur digital, literasi aparatur, hingga integrasi sistem antarinstansi. Namun, peluang peningkatan PAD melalui perluasan kanal pembayaran digital dinilai masih terbuka lebar, terutama di daerah dengan basis ekonomi dan kepemilikan kendaraan yang terus tumbuh.

Ke depan, percepatan digitalisasi pembayaran daerah di Kalimantan Selatan diharapkan tidak hanya mendorong kenaikan PAD, tetapi juga memperkuat ketahanan fiskal daerah di tengah tekanan efisiensi anggaran. Sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Kalsel menjadi kunci agar transformasi digital ini memberikan dampak nyata terhadap kinerja keuangan daerah dan kualitas layanan publik.(Olpah Sari).