Pariwisata Melaju, Tapi Kita Jangan Lengah

0
JOGJAKARTA

Seorang Pemandu Wisata sedang ngibrol santai dengan dua wisatawan mancanegara di kawasan Malioboro, Yogjakarta. (Foto - Risanta).

Oleh :  Muhammad Risanta

Capaian devisa pariwisata Indonesia sebesar USD 13,82 miliar sepanjang 2025 pantas diapresiasi. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan penanda bahwa sektor pariwisata kembali menjadi lokomotif penting perekonomian nasional.

Kementerian Pariwisata berhasil menjaga momentum pemulihan pascapandemi sekaligus memperkuat posisi Indonesia di peta pariwisata global.Ini pun mesti diapresiasi sebagai kabar baik pertanda pariwisata kita semakin membaik saja.

Lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara dan rekor pergerakan wisatawan nusantara menunjukkan satu hal. Pariwisata Indonesia masih memiliki daya tarik kuat. Alam, budaya, dan keramahan sosial tetap menjadi modal utama yang tidak dimiliki semua negara. Namun justru di tengah capaian ini, kewaspadaan perlu dijaga. Sebab angka besar sering kali menutupi persoalan yang lebih sunyi di lapangan.

Devisa tumbuh, tetapi distribusi manfaatnya belum sepenuhnya merata. Di banyak destinasi unggulan, geliat ekonomi masih terkonsentrasi di pelaku besar. Hotel berbintang, jaringan restoran nasional, dan operator tur skala besar menjadi penikmat utama arus wisata. Sementara masyarakat sekitar destinasi, termasuk pelaku UMKM oleh-oleh, masih berjuang di pinggir lintasan utama pariwisata.Sebuah catatan penting yang tak mesti diabaikan.

 

Foto Ilustrasi – Wisatawan Mancanegara saat mengunjungi Kota Seribu Sungai Banjarmasin. (Foto-Tim Redaksi).

Persoalan klasiknya ada pada rantai nilai. Banyak produk UMKM belum masuk ke ekosistem utama pariwisata. Oleh-oleh lokal kerap kalah etalase, kalah kemasan, kalah akses distribusi, bahkan kalah narasi. Padahal wisatawan datang bukan hanya mencari pemandangan, tetapi juga cerita dan rasa yang bisa dibawa pulang.

Di sisi lain, pembangunan pariwisata masih terlalu berorientasi pada angka kunjungan. Kita sibuk menghitung berapa banyak orang datang, tetapi belum sepenuhnya fokus pada kualitas belanja, lama tinggal, dan dampak sosial-ekonomi yang ditinggalkan. Penulis melihat ini adalah salah satu tantangan besar Kementerian Pariwisata ke depan.

Tahun 2026 seharusnya menjadi fase konsolidasi, bukan sekadar akselerasi. Pendekatan pariwisata berkualitas harus benar-benar diterjemahkan di lapangan. Bukan jargon, melainkan kebijakan konkret. Pembatasan daya dukung destinasi, pengaturan arus wisatawan, serta penegakan standar lingkungan dan sosial harus berjalan beriringan dengan promosi.

Pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi juga perlu naik kelas. Tidak cukup dengan pelatihan seremonial. Yang dibutuhkan adalah skema kemitraan nyata antara pelaku industri besar dan komunitas lokal. Hotel dan operator wisata harus didorong, bahkan diwajibkan, menyerap terus produk UMKM lokal sebagai bagian dari rantai pasok mereka. Dari makanan, kerajinan, hingga suvenir resmi destinasi.

 

wisatawan saat mengunjungi salah satu destinasi wisata . (Foto – Biro Komunikasi Kemenpar).

Untuk sektor oleh-oleh, solusinya bukan hanya soal modal, tetapi kurasi dan pasar. Negara bisa hadir melalui kurator nasional produk wisata, standarisasi kemasan, serta integrasi UMKM lokal ke bandara, pelabuhan, hotel, dan platform digital pariwisata. Jika wisatawan mudah menemukan produk lokal berkualitas, maka uang mereka akan tinggal lebih lama di daerah.

Program desa wisata juga perlu diarahkan agar tidak berhenti pada lomba dan label. Desa wisata harus menjadi ruang ekonomi hidup, bukan sekadar objek kunjungan singkat. Wisata berbasis pengalaman, tinggal bersama warga, belajar budaya, dan konsumsi produk lokal harus menjadi arus utama.Suara-suara yang mesti didengar dari penggiat pariwisata di pelosok negeri.

Tourism 5.0 dan digitalisasi event yang dicanangkan Kementerian Pariwisata adalah peluang besar, asalkan tidak berhenti pada sistem perizinan. Data wisatawan seharusnya dimanfaatkan untuk memetakan pola belanja, preferensi produk lokal, dan potensi UMKM yang bisa dikembangkan secara presisi.

Pariwisata Indonesia sudah melaju kencang di 2025. Tantangannya di 2026 bukan lagi soal berlari lebih cepat, tetapi soal menjaga arah. Agar pariwisata tidak hanya menghasilkan devisa, tetapi juga keadilan ekonomi. Agar destinasi tidak hanya indah dipotret, tetapi juga layak ditinggali. Dan agar UMKM tidak sekadar pelengkap, melainkan tuan rumah di negeri sendiri.

Jika itu bisa dijaga, maka USD 13,82 miliar bukanlah puncak, melainkan fondasi.

Penulis adalah Seorang Jurnalis-Akademisi 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!