Ekonomi Kalsel Tumbuh di Atas Nasional
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, Syamsinar saat memberikan keterangan Pers. (Foto-Humas DJP Kalsel).
Pajak dan Inflasi Jadi Tantangan 2026
Perekonomian Kalimantan Selatan mencatat kinerja solid sepanjang 2025 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,19 persen secara tahunan pada Triwulan III. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,04 persen dan menunjukkan ketahanan ekonomi daerah di tengah tekanan global.
Paparan tersebut disampaikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah bersama Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Selatan dalam forum Assets Liabilities Committee yang digelar di Banjarmasin.
“Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan masih bertumpu pada sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan. Hingga Desember 2025, neraca perdagangan daerah ini mencatatkan surplus sebesar US$1.105,11 juta, naik 4,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya, seiring terjaganya kinerja ekspor meski harga komoditas belum sepenuhnya pulih,”terangnya.
Di balik pertumbuhan tersebut, tekanan inflasi menjadi perhatian. Inflasi Kalimantan Selatan pada Desember 2025 tercatat 3,66 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,92 persen. Secara bulanan, inflasi mencapai 0,76 persen, melampaui capaian nasional.
Kenaikan harga terutama dipicu oleh emas perhiasan, beras, sigaret kretek mesin, bawang merah, dan cabai merah. Meski demikian, deflasi pada sejumlah komoditas pangan seperti tomat, ikan gabus, bawang putih, dan bayam membantu menahan laju inflasi agar tetap terkendali.
Belanja Negara Tinggi, Penerimaan Pajak Tertekan
Dari sisi fiskal, penyerapan APBN di Kalimantan Selatan hingga akhir 2025 mencapai Rp40,34 triliun atau 96,39 persen dari pagu. Transfer ke daerah menjadi porsi terbesar dengan kontribusi lebih dari 73 persen, memperkuat peran APBN sebagai penopang pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Namun, penerimaan pajak masih menghadapi tekanan. Kepala Kanwil DJP Kalselteng Syamsinar menyampaikan realisasi penerimaan pajak Kalimantan Selatan sebesar Rp13,35 triliun atau 64,66 persen dari target, terkontraksi 24,14 persen secara tahunan.
“Penerimaan pajak daerah masih sangat bergantung pada sektor pertambangan batu bara. Harga komoditas yang belum menunjukkan perbaikan berdampak langsung pada kinerja Wajib Pajak besar yang teradministrasi di KPP Madya Banjarmasin,” ujar Syamsinar.
Meski demikian, seluruh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kalimantan Selatan mampu mencapai target penerimaan pajak tahun 2025. Hal ini menunjukkan aktivitas ekonomi pelaku usaha menengah dan kecil relatif tetap berjalan di tengah perlambatan sektor komoditas.
Kinerja APBD Kalimantan Selatan hingga 31 Desember 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp2,69 triliun. Pendapatan daerah terealisasi Rp44,11 triliun atau melampaui target, dengan Pendapatan Asli Daerah tumbuh 6,04 persen secara tahunan.
Namun, realisasi belanja daerah baru mencapai 81,4 persen dari pagu. Kondisi ini menjadi catatan penting agar ruang fiskal yang tersedia dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk meredam tekanan inflasi dan mendorong sektor-sektor nonkomoditas.
DJP Dorong Kepatuhan Pajak Lewat Coretax
Memasuki awal 2026, DJP mengingatkan Wajib Pajak untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 melalui sistem Coretax. Syamsinar mengimbau pelaporan dilakukan lebih awal sebelum batas akhir 31 Maret 2026 untuk menghindari penumpukan dan kendala teknis.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat namun dibayangi tekanan inflasi dan kontraksi penerimaan pajak, Kalimantan Selatan dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara stabilitas harga, kinerja fiskal, dan keberlanjutan ekonomi daerah pada 2026.(Olpah Sari).
