Bappeda Tegaskan Daerah Poros Pembangunan
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, mengukuhkan secara resmi Pengurus Forum Bappeda se-Indonesia, di sela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) Bappeda se-Indonesia 2025 yang digelar di Banjarmasin, Rabu (3/12/2025), (Foto - Olpah Sari).
Rapat Koordinasi (Rakor) Bappeda se-Indonesia 2025 yang digelar di Banjarmasin, Rabu (3/12/2025), menghadirkan sebuah penegasan penting yang menggema dari pusat ke seluruh pelosok negeri, daerah adalah poros pembangunan nasional.
Pesan itu disampaikan lantang dalam prosesi pengukuhan pengurus baru Forum Bappeda se-Indonesia, sebuah momentum strategis yang bukan sekadar rotasi organisasi, tetapi deklarasi komitmen kolektif untuk memperkuat arah pembangunan Indonesia yang lebih terukur, terintegrasi, dan kolaboratif.
Ketua Forum Bappeda se-Indonesia, Dikky Anugerah, menekankan bahwa pengukuhan ini menjadi titik konsolidasi nasional. Ia menyebut bahwa tantangan pembangunan yang dihadapi daerah semakin kompleks dan tidak dapat lagi diatasi dengan pendekatan parsial atau sporadis.
“Ketimpangan wilayah, keterbatasan fiskal, perubahan iklim, kualitas data yang tidak merata, hingga fragmentasi dokumen perencanaan, semuanya menuntut strategi lintas sektor yang kuat,” ujarnya.
Namun, lebih dari itu, Dikky menegaskan bahwa daerah bukan sekadar bagian administratif di bawah pusat. Daerah adalah mesin penggerak, ujung tombak, sekaligus denyut kehidupan pembangunan nasional.
“Pemerintah daerah bukan unsur pelengkap. Daerah adalah poros strategis yang menggerakkan denyut kemajuan bangsa,” tegasnya.
Forum Bappeda se-Indonesia berkomitmen memperkuat integrasi perencanaan antara pusat dan daerah, terutama dalam mendorong implementasi Program Strategis Nasional dan Asta Cita Presiden. Integrasi tersebut mencakup harmonisasi kebijakan, keselarasan dokumen perencanaan, serta penguatan tata kelola berbasis data.
“Kami siap mendukung sepenuhnya Program Strategis Nasional dan menyukseskan Asta Cita Presiden di setiap jengkal tanah air,” kata Dikky.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kehadiran negara dalam pelayanan publik meskipun banyak daerah berada dalam tekanan fiskal.
“Masyarakat tidak boleh merasakan berkurangnya kehadiran negara hanya karena fiskal menipis. Kehadiran negara harus kuat dan konsisten,” ujarnya.
Rakor ini sekaligus memperkuat peran Forum Bappeda sebagai pusat kolaborasi nasional dalam perencanaan pembangunan yang berbasis pengetahuan (knowledge-based planning), pemantapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kualitas data, serta pengembangan kapasitas perencana di seluruh tingkat pemerintahan.
Penguatan data menjadi sorotan utama. Kualitas dan integrasi data yang masih belum merata diyakini menjadi kendala besar perencanaan. Forum Bappeda menegaskan komitmen untuk mendorong Satu Data Indonesia sebagai fondasi perencanaan yang akurat dan terpercaya.
“Perencanaan yang baik hanya lahir dari data yang baik. Kita harus mempercepat integrasi Satu Data Indonesia agar pembangunan berjalan di rel yang tepat,” ujar Dikky.
Rakor Bappeda se-Indonesia 2025 di Banjarmasin menjadi panggung penting untuk menyamakan persepsi dan menguatkan jejaring antardaerah. Dengan hadirnya para kepala Bappeda dari seluruh Indonesia, forum ini berkembang menjadi ruang dialog strategis yang melahirkan komitmen bersama menuju pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
Lebih dari sekadar agenda tahunan, Rakor ini menjadi simbol bahwa pembangunan Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada pusat sebagai satu-satunya motor penggerak. Daerah kini menjadi pusat gravitasi pembangunan. Dari Sabang hingga Merauke, dari kota metropolitan hingga desa terpencil,daerah memegang peran vital dalam menentukan arah masa depan bangsa.
Dengan dikukuhkannya kepengurusan baru Forum Bappeda, sebuah energi baru dipancarkan, energi kolektif untuk menggerakkan pembangunan yang tidak hanya menggugurkan kewajiban, tetapi membangun masa depan.
“Energi untuk menghadirkan perencanaan yang lebih matang, data yang lebih kuat, dan kolaborasi yang lebih solid,” harap Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus.
Penguatan peran daerah sebagai poros pembangunan adalah pesan besar yang kembali ditegaskan dalam Rakor ini. Pesan yang menjadi pengingat, sekaligus penggerak, bahwa masa depan pembangunan Indonesia ada pada kemampuan daerah untuk bergerak, berinovasi, dan bersinergi.
Dan dari Banjarmasin, pesan itu kini mengalir ke seluruh negeri.Pembangunan Indonesia dimulai dari daerah. Daerah kuat, Indonesia maju.(Olpah Sari).
