Kalsel Ditantang Buktikan Pemulihan Lingkungan yang Nyata
Foto Karikatur Kegiatan Aksi Tanam Pohon Massal di Kalsel. -Foto - Tim Redaksi).
Kalimantan Selatan kembali menjadi sorotan setelah menerima dukungan pendanaan internasional melalui skema REDD+ senilai US$3,4 juta atau lebih dari Rp50 miliar. Dukungan ini bukan sekadar aliran dana, melainkan bentuk pengakuan global atas perbaikan tata kelola lingkungan yang dilakukan provinsi ini dalam beberapa tahun terakhir.
Namun di balik apresiasi itu, ada pekerjaan besar yang masih menumpuk, tumpukan lahan kritis yang terus muncul dan memerlukan intervensi serius dan berkelanjutan.
Masalah lahan kritis di Kalsel bukan persoalan yang muncul tiba-tiba. Ia merupakan hasil bertahun-tahun tekanan deforestasi, karhutla, konversi lahan, praktik pengelolaan yang tidak berkelanjutan, serta intensitas kegiatan ekonomi ekstraktif.
Data yang beredar di publik menunjukkan bahwa provinsi ini masih menanggung beban ratusan ribu hektare lahan kritis, meski pemerintah daerah telah melakukan rehabilitasi lebih dari 160 ribu hektare sepanjang 2016 hingga 2025. Capaian ini berarti sekitar 40 persen dari total estimasi lahan kritis telah tersentuh upaya pemulihan. Namun angka itu juga menegaskan bahwa masih ada ruang besar yang belum dijangkau.
Kehadiran pendanaan REDD+ memberi peluang mempercepat langkah pemulihan. Gubernur Kalsel H Muhidin, melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Mursidah Amini, menegaskan bahwa dana internasional ini adalah amanah yang harus dijawab dengan integritas.
“Ini bukan sekadar dana, tetapi penilaian atas apa yang sudah kita kerjakan. Kita harus menjaga kepercayaan ini dengan pengawasan yang kuat dan pelaksanaan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Fathimatuzzahra menegaskan pendanaan REDD+ diarahkan pada sektor-sektor yang selama ini menjadi titik lemah pemulihan, termasuk rehabilitasi lahan, pengamanan hutan, pengendalian karhutla, serta penguatan Program Kampung Iklim.
“Sejak 2016, kita sudah melakukan pemulihan lebih dari 160 ribu hektare. REDD+ memperkuat upaya yang sudah berjalan. Yang penting adalah memastikan setiap kegiatan memberikan hasil yang bisa diverifikasi,” katanya.
Namun untuk mempercepat pemulihan lahan kritis, Kalsel membutuhkan strategi yang lebih komprehensif. Penanaman pohon saja tidak cukup. Pendekatan teknis, sosial, ekonomi, hingga kelembagaan harus bergerak bersama.
Penelitian dan pedoman restorasi dari lembaga seperti CIFOR dan FAO menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi ditentukan oleh ketepatan intervensi pada jenis lahan. Gambut membutuhkan rewetting (tindakan pembasahan kembali lahan gambut yang kering untuk mengembalikan kelembapannya ke kondisi semula.). Tujuannya adalah untuk mencegah kebakaran lahan gambut, mengurangi laju penurunan tanah (subsidence), mengurangi emisi gas rumah kaca, dan memulihkan fungsi hidrologis lahan gambut.
Lahan tererosi memerlukan agroforestry. Pesisir perlu restorasi mangrove. Lahan pasca-tambang memerlukan soil amelioration (proses perbaikan sifat fisik, kimia, atau biologi tanah untuk meningkatkan kesehatan dan kesuburannya.) dan pengkayaan spesies. Artinya, setiap hektare lahan kritis membawa resep pemulihan yang berbeda.
Di sisi lain, masyarakat harus diposisikan sebagai aktor utama, bukan pelengkap program. Kelompok tani hutan, MPA (Masyarakat Peduli Api), dan pengelola perhutanan sosial terbukti efektif menjaga keberlanjutan kawasan jika dilibatkan sejak awal dan memperoleh manfaat langsung dari tutupan baru. Pendekatan berbasis insentif seperti pembayaran jasa lingkungan dapat memperkuat partisipasi tersebut.
Di tingkat tata kelola, transparansi menjadi kunci. Sistem monitoring berbasis satelit harus dipadukan dengan verifikasi lapangan. Laporan perkembangan harus dipublikasikan secara berkala agar masyarakat dapat memantau efektivitas penggunaan dana. Kejelasan status lahan dan penyelesaian tumpang-tindih izin juga menjadi prasyarat utama agar lahan yang direhabilitasi tidak kembali dikonversi.
Kalsel sudah menunjukkan kemajuan. Namun dunia menuntut lebih dari sekadar capaian administratif. Keberhasilan pemulihan lahan kritis harus terlihat pada penurunan risiko karhutla, meningkatnya tutupan hutan berkelanjutan, dan naiknya kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan. REDD+ memberikan momentum, tetapi tugas sesungguhnya ada pada bagaimana momentum ini diolah menjadi perubahan struktural.
Pada akhirnya, perjalanan panjang pemulihan lingkungan di Kalimantan Selatan adalah perjalanan membangun kembali fondasi ekologis Banua. Selama strategi pemulihan dilakukan dengan ketepatan ilmiah, pengawasan transparan, dan keberpihakan pada masyarakat, Kalsel tidak hanya akan mempertahankan kepercayaan global, tetapi juga memimpin sebagai provinsi yang berhasil mengubah tekanan lingkungan menjadi peluang keberlanjutan.(Tim Redaksi).
