Arah Belanja Kalsel Didorong ke Produktivitas Ekonomi

Pengesahan APBD Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026 menandai satu babak penting dalam arah kebijakan fiskal Banua. Di hadapan DPRD, Gubernur H Muhidin bukan sekadar menutup pembahasan anggaran, melainkan menegaskan ulang orientasi pembanguna.Menurutnya APBD harus bergerak dari pola belanja konsumtif menuju instrumen pengungkit produktivitas ekonomi daerah.

Pernyataan itu bukan retorika. Dalam konteks ekonomi daerah yang tengah menghadapi dinamika global, tekanan fiskal pusat daerah, serta ketergantungan pada komoditas, penekanan pada produktivitas merupakan sinyal bahwa pemerintah ingin memastikan setiap rupiah anggaran memberi efek berlipat. Gubernur Kalsel menempatkan APBD sebagai motor penciptaan nilai tambah, bukan sekadar alat menjaga rutinitas administrasi.

Produktivitas ekonomi yang dimaksud jelas dan terukur. Belanja publik diarahkan untuk memperkuat sektor unggulan seperti pertanian, industri pengolahan, pariwisata, dan UMKM. Sektor ini memiliki multiplier effect tinggi yang mendorong perputaran ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha, serta menciptakan lapangan kerja baru. Di tengah kompetisi antardaerah dalam menarik investasi, arah belanja seperti ini memberi sinyal bahwa Kalsel ingin keluar dari jebakan ekonomi stagnan.

Gubernur juga menyasar fondasi paling krusial bagi produktivitas: kualitas manusia. Pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial ditempatkan sebagai investasi strategis. Tidak ada ekonomi kuat tanpa SDM yang sehat, terampil, dan siap bersaing. Orientasi ini sejalan dengan kebutuhan jangka panjang Kalsel untuk memperkuat kapasitas tenaga kerja yang mampu mengisi ruang industri dan sektor modern.

Di sisi lain infrastruktur tetap menjadi urat nadi. Pemerintah provinsi menegaskan bahwa prioritas pembangunan fisik harus diarahkan pada peningkatan efisiensi distribusi, penurunan biaya logistik, dan pembukaan akses wilayah produksi. Dalam konteks upaya Kalsel menjadi gerbang logistik Kalimantan, pembangunan infrastruktur yang tepat guna bukan sekadar proyek, melainkan strategi ekonomi.

Produktivitas wilayah juga ditopang stabilitas ekologis. Oleh karena itu mitigasi perubahan iklim dan peningkatan perlindungan lingkungan hidup masuk dalam kerangka belanja. Ini menunjukkan kesadaran bahwa ekonomi Kalsel tidak bisa tumbuh di atas fondasi yang rentan bencana dan degradasi lingkungan.

Reformasi birokrasi menjadi pilar lain yang tidak dapat dipisahkan dari agenda produktivitas. Pemerintah menargetkan pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana, dan berkepastian hukum. Bagi dunia usaha, layanan birokrasi yang efisien adalah katalis pertumbuhan. Jika ini tercapai, iklim investasi Kalsel akan semakin kompetitif.

Editorial ini memandang bahwa penegasan Gubernur Muhidin merupakan arah fiskal yang tepat. Namun efektivitas APBD 2026 tidak hanya ditentukan oleh niat dan perencanaan, tetapi kemampuan eksekusi. Pengawasan, evaluasi, dan ketepatan waktu pelaksanaan program menjadi kunci agar belanja benar-benar menghasilkan dampak ekonomi yang diharapkan.

APBD 2026 membuka ruang besar bagi transformasi ekonomi Banua. Bila dijalankan konsisten, Kalimantan Selatan tidak hanya menggerakkan belanja, tetapi membangun fondasi produktivitas yang akan menentukan masa depan ekonomi daerah secara berkelanjutan.(Tim Redaksi).