Rupiah, Hoaks, dan Kegagapan Literasi Publik

Oleh : Muhammad Risanta SE MM

Hoaks tentang redenominasi rupiah kembali beredar, seperti gelombang kecil yang muncul di permukaan setiap kali ekonomi domestik diuji oleh isu global yang kencang. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia media dan kebijakan publik, saya melihat fenomena ini bukan sekadar persoalan digital, tetapi refleksi dari sesuatu yang jauh lebih mendasar.

Kita sedang diingatkan bahwa literasi ekonomi masyarakat belum sekuat yang kita bayangkan, sementara ruang penyebaran informasi palsu semakin tak terbendung.

Dalam banyak kesempatan, kami menerima pertanyaan yang senada. Apakah benar rupiah akan dipotong? Mengapa uang lama ramai disebut akan segera tidak berlaku? Pertanyaan itu selalu datang dengan nada cemas, seperti seseorang yang merasa waktunya habis.

Padahal, jika kita membuka dokumen kebijakan negara, baik pemerintah maupun Bank Indonesia, tidak satu pun yang menyebut bahwa redenominasi sedang berlangsung. Di sinilah jurang informasinya berada. Antara apa yang resmi dan apa yang dipercaya publik, terdapat ruang kosong yang mudah diisi spekulasi.

Sebagai akademisi, kami pribadi memahami bahwa isu uang adalah isu psikologis. Sekalinya publik takut, ketakutan itu menjalar seperti kabar angin. Namun sebagai insan pers, kami juga tahu bahwa setiap kabar angin memiliki pola.

Hoaks redenominasi selalu menggunakan kalimat-kalimat yang memicu kepanikan. Ada tanggal, ada ancaman uang tak berlaku, ada imajinasi besar tentang pemotongan nol rupiah.

Padahal, redenominasi tidak pernah bertujuan mengurangi nilai uang. Nilai seribu yang ditulis menjadi satu hanya perubahan tampilan, bukan daya beli. Tapi hoaks tidak pernah peduli pada logika ekonomi. Ia hidup dari rasa takut.

Bank Indonesia telah berkali-kali menjelaskan bahwa redenominasi, jika pun dilakukan, membutuhkan stabilitas ekonomi yang kuat, persetujuan politik, serta masa transisi yang panjang. Tidak ada negara yang menjalankan redenominasi secara diam-diam.

Tidak ada bank sentral yang menghapus nol rupiah tanpa sosialisasi. Tidak ada kebijakan moneter besar yang dilakukan dengan cara mendadak. Namun sekali lagi, logika kebijakan tidak selalu menang melawan logika WhatsApp Group.

Pertanyaannya adalah mengapa hoaks-hoaks seperti ini terus muncul. kami percaya jawabannya terletak pada dua hal. Pertama, rendahnya literasi ekonomi membuat masyarakat mudah panik dan mudah percaya. Kedua, ada ruang kosong dalam komunikasi publik yang belum diisi dengan baik. Ketika masyarakat tidak memiliki sumber informasi yang mereka yakini, mereka akan membuka pintu bagi kabar tak pasti.

Dalam konteks inilah peran media, lembaga pendidikan, dan institusi negara harus kembali diperkuat. Kita membutuhkan ekosistem komunikasi yang tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga membangun ketenangan publik.

Kami percaya, membangun ketenangan adalah bagian dari membangun kepercayaan. Dan kepercayaan adalah modal sosial terbesar yang dimiliki sebuah negara.

Sebagai Ahli Pers yang bertugas mengawal standar informasi, kami percaya jurnalisme dan literasi publik adalah fondasi utama untuk menghadang hoaks ekonomi. Sebagai akademisi, kami melihat pentingnya memasukkan pendidikan literasi keuangan dalam kurikulum yang menyentuh masyarakat paling dasar.

“Kita tidak bisa berharap pada pernyataan klarifikasi semata. Kita membutuhkan perubahan budaya memahami informasi.”

Redenominasi hanyalah satu isu kecil dalam arus besar disinformasi. Namun jika kita belajar darinya, kita dapat melihat betapa pentingnya membangun masyarakat yang tidak mudah goyah. Masyarakat yang memahami posisi ekonomi negaranya. Masyarakat yang yakin bahwa kebijakan publik tidak berjalan dalam ruang gelap tetapi melalui proses yang demokratis dan transparan.

Ketika masyarakat semakin cerdas membaca informasi, hoaks ekonomi tidak lagi memiliki panggung untuk tumbuh. Di situlah kita dapat melangkah menuju ruang publik yang lebih sehat, lebih stabil, dan lebih dewasa.

Dan pada akhirnya, setiap upaya melawan hoaks adalah upaya menjaga akal sehat bangsa.